Mestinya disimulasi dulu, butuh berapa orang, berapa lama, dan tiap berapa jam, orang harus beristirahat, Kan mata dan jari2nya capai kalau nama-nama harus ditulis tangan.Dan ada peraturannya kalau ada sesuatu penyimpangan, atau hampir terjadi penyimpangan KPU pusat harus langsung diberitahu. KPU pusat harus langsung beritahu TPS TPS untuk mengontrol apa kejadian tsb, dapat terjadi di TPS nya, dan bagaimana mencegahnya. Bila perlu KPU beri instruksi tambahan. Apa bisa pengumpulan dana untuk pemilihan umum oleh partai-partai dilarang ? Partai politik diberi waktu sama di TV untuk mengemukakan ideenya, dan ada debat. Rapat2 dengan pengerahan maSSA DILARANG SAJA . aPA BISA/BOLEH?
Pada tanggal Sen, 13 Mei 2019 pukul 09.58 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > > *Apakah tidak dipikirkan terdahulu keburuka berlasungnya Pemilu sebelum > dilaksanakan? Ataunya memang sengaja dibuat demikian supaya kekuasaan tetap > berada ditangan yang sama?* > > On Mon, May 13, 2019 at 9:24 AM ChanCT [email protected] [GELORA45] < > [email protected]> wrote: > >> >> >> Wapres sebut ada dua solusi perbaikan sistem pemilu Indonesia >> >> - PILPRES <https://pemilu.antaranews.com/pilpres> >> - 13 Mei 2019 13:27 >> >> [image: KPU Papua Barat supervisi Maybrat dan Fakfak]Wakil Presiden >> Jusuf Kalla memberikan pernyataan pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin >> (13/4/2019). (Fransiska Ninditya) >> >> Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut dua solusi untuk >> memperbaiki kelemahan sistem Pemilu 2019, yang menimbulkan korban jiwa >> hingga lebih dari 450 orang petugas penyelenggara, yakni pemisahan jenis >> pemilu dan sistem pileg proporsional tertutup. >> >> "Evaluasinya dua itu, bahwa jangan disatukan, kemudian jangan lagi >> (proporsional) terbuka supaya yang dihitung hanya partainya. Supaya patai >> juga memilih orang yang baik, karena banyak isu tentang biaya yang besar," >> kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Senin. >> >> Menurut JK, salah satu penyebab banyaknya penyelenggara dan petugas >> pemilu meninggal dunia adalah rumitnya penghitungan perolehan suara pileg >> DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. >> >> Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mencatat >> perolehan suara dari setiap caleg di setiap entitas pileg, apakah itu >> tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. >> >> "Yang paling berat sebenarnya tiga sistem yang tergabung itu, sehingga >> makin banyak. Kedua, sistemnya terbuka, sehingga nama pun harus dicatat, >> sehingga butuh waktu bagi mereka bekerja lama sekali," jelasnya. >> >> Selain itu, lanjut politikus senior Partai Golkar itu, jumlah partai >> politik yang menjadi peserta di Pemilu 2019 bertambah dibandingkan Pemilu >> 2014. Akibatnya, waktu yang diperlukan petugas KPPS untuk menghitung >> perolehan suara caleg juga lebih lama. >> >> "Jadi yang terberat sebenarnya bukan pilpresnya, yang terberat justru >> pileg itu karena sistemnya terbuka. Jadi (sekarang) 16 partai, dulu cuma 10 >> partai, jadi bertambah lebih 60 persen," katanya. >> >> Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu >> dilakukan untuk memperoleh sistem terbaik di pemilu berikutnya yang sesuai >> dengan kondisi Indonesia. >> Pewarta: Fransiska Ninditya >> Editor: Kunto Wibisono >> >> >> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> >> 不含病毒。www.avg.com >> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> >> <#m_245989053537114447_m_-8244111258957155804_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> >> >> >
