https://nasional.tempo.co/read/1205430/amien-rais-sekarang-kami-tidak-gunakan-people-power-tapi/full&view=ok
Amien Rais: Sekarang Kami Tidak Gunakan
People Power, Tapi...
Reporter:
Fikri Arigi
Editor:
Rina Widiastuti
Selasa, 14 Mei 2019 19:49 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional capres nomor urut 02
Prabowo Subianto, Amien Rais, sebelum menjadi saksi dalam sidang Ratna
Sarampaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2019
/TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
<https://statik.tempo.co/data/2019/04/04/id_831590/831590_720.jpg>
Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional capres nomor urut 02
Prabowo Subianto, Amien Rais, sebelum menjadi saksi dalam sidang Ratna
Sarampaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2019
/TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenanan Nasional
(BPN) Amien Rais, menyebut kubunya takkan lagi menggunakan istilah
people power <https://www.tempo.co/tag/people-power>. Sebagai gantinya,
kata Amien, mereka akan menggunakan istilah kedaulatan rakyat.
*Baca: Soal People Power, Ma'ruf Amin: Kapan Kita Dewasa Berdemokrasi
<https://nasional.tempo.co/read/1204669/soal-people-power-maruf-amin-kapan-kita-dewasa-berdemokrasi>*
“Dari sekarang kami tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan
rakyat,” tutur Amien di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
Juru bicara BPN, Dahnil Anzar, menjelaskan maksud dari perkataan Amien.
Menurut Dahnil, pergantian istilah itu dimaksudkan Amien sebagai humor
satire yang menyindir kejadian beberapa hari lalu, di mana orang-orang
yang menyebut people power, seperti Eggi Sudjana dilaporkan ke polisi.
“Iya. Kedaulatan rakyat. Itu hanya kata-kata saja. Itu sebanarnya satire
yang disampaikan Pak Amien. People power itu bukan sesuatu yang
sebenarnya menakutkan,” ucap Dahnil di lokasi yang sama kepada wartawan.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam
acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa,
14 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan
Dahnil mengatakan, people power dibenarkan secara hukum. Adapun
gerakan-gerakan yang melanggar atau bisa disebut makar adalah gerakan
anarkisme, atau hal-hal lain yang mengganti dasar negara.
*Baca: Hadang Gerakan People Power, Aktivis 98 Siap Kawal KPU
<https://pemilu.tempo.co/read/1205066/hadang-gerakan-people-power-aktivis-98-siap-kawal-kpu>*
Dahnil justru menyebut pihak yang meredam people power adalah tindakan
inkonstitusional. “Jadi kalau ada orang yang mengancam sedang protes,
itu justru tindakan inkonstitusional dan itu tindakan makar,” kata dia.
Amien menyampaikan hal itu dalam acara yang diadakan Prabowo Subianto
bersama BPN yang membeberkan data-data kecurangan pemilu 2019. Acara ini
dihadiri oleh Prabowo, Sandiaga, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua
Gerindra, Fadli Zon, Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar dan lainnya. Relawan
pun memenuhi arena acara di aula Hotel Grand Sahid.
Pada acara ini mereka memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Di
antaranya, Kartu Keluarga di beberapa tempat yang mereka nilai
manipulatif. Lalu, jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya,
menurut mereka suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang,
dengan 5,3 juta orang invalid, dan 2,2 juta pemilih ganda.
*Baca: Unggah Soal People Power di Facebook, Dosen di Bandung Ditangkap
<https://nasional.tempo.co/read/1204053/unggah-soal-people-power-di-facebook-dosen-di-bandung-ditangkap>*
Selain itu, mereka menuding Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU)
tidak netral, karena sistemnya tidak realtime. Selain itu hasil C1
dinilai manipulatif. Karena tabel dalam tiap-tiap gambar tidak rapi,
sehingga dicurigai hasil manipulasi.
------------------------------------------------------------------------
Reporter:
Fikri Arigi
Editor:
Rina Widiastuti
Selasa, 14 Mei 2019 19:49 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional capres nomor urut 02
Prabowo Subianto, Amien Rais, sebelum menjadi saksi dalam sidang Ratna
Sarampaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2019
/TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
<https://statik.tempo.co/data/2019/04/04/id_831590/831590_720.jpg>
Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional capres nomor urut 02
Prabowo Subianto, Amien Rais, sebelum menjadi saksi dalam sidang Ratna
Sarampaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2019
/TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenanan Nasional
(BPN) Amien Rais, menyebut kubunya takkan lagi menggunakan istilah
people power <https://www.tempo.co/tag/people-power>. Sebagai gantinya,
kata Amien, mereka akan menggunakan istilah kedaulatan rakyat.
*Baca: Soal People Power, Ma'ruf Amin: Kapan Kita Dewasa Berdemokrasi
<https://nasional.tempo.co/read/1204669/soal-people-power-maruf-amin-kapan-kita-dewasa-berdemokrasi>*
“Dari sekarang kami tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan
rakyat,” tutur Amien di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
Juru bicara BPN, Dahnil Anzar, menjelaskan maksud dari perkataan Amien.
Menurut Dahnil, pergantian istilah itu dimaksudkan Amien sebagai humor
satire yang menyindir kejadian beberapa hari lalu, di mana orang-orang
yang menyebut people power, seperti Eggi Sudjana dilaporkan ke polisi.
“Iya. Kedaulatan rakyat. Itu hanya kata-kata saja. Itu sebanarnya satire
yang disampaikan Pak Amien. People power itu bukan sesuatu yang
sebenarnya menakutkan,” ucap Dahnil di lokasi yang sama kepada wartawan.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam
acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa,
14 Mei 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan
Dahnil mengatakan, people power dibenarkan secara hukum. Adapun
gerakan-gerakan yang melanggar atau bisa disebut makar adalah gerakan
anarkisme, atau hal-hal lain yang mengganti dasar negara.
*Baca: Hadang Gerakan People Power, Aktivis 98 Siap Kawal KPU
<https://pemilu.tempo.co/read/1205066/hadang-gerakan-people-power-aktivis-98-siap-kawal-kpu>*
Dahnil justru menyebut pihak yang meredam people power adalah tindakan
inkonstitusional. “Jadi kalau ada orang yang mengancam sedang protes,
itu justru tindakan inkonstitusional dan itu tindakan makar,” kata dia.
Amien menyampaikan hal itu dalam acara yang diadakan Prabowo Subianto
bersama BPN yang membeberkan data-data kecurangan pemilu 2019. Acara ini
dihadiri oleh Prabowo, Sandiaga, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua
Gerindra, Fadli Zon, Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar dan lainnya. Relawan
pun memenuhi arena acara di aula Hotel Grand Sahid.
Pada acara ini mereka memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Di
antaranya, Kartu Keluarga di beberapa tempat yang mereka nilai
manipulatif. Lalu, jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya,
menurut mereka suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang,
dengan 5,3 juta orang invalid, dan 2,2 juta pemilih ganda.
*Baca: Unggah Soal People Power di Facebook, Dosen di Bandung Ditangkap
<https://nasional.tempo.co/read/1204053/unggah-soal-people-power-di-facebook-dosen-di-bandung-ditangkap>*
Selain itu, mereka menuding Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU)
tidak netral, karena sistemnya tidak realtime. Selain itu hasil C1
dinilai manipulatif. Karena tabel dalam tiap-tiap gambar tidak rapi,
sehingga dicurigai hasil manipulasi.
------------------------------------------------------------------------
