https://bisnis.tempo.co/read/1206533/sri-mulyani-moeldoko-hingga-sandiaga-tanggapi-ancaman-poyuono/full&view=ok
Sri Mulyani, Moeldoko Hingga Sandiaga Tanggapi
Ancaman Poyuono
Reporter:
Caesar Akbar
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Sabtu, 18 Mei 2019 06:34 WIB
Arief Poyuono. Dok TEMPO
<https://statik.tempo.co/data/2019/05/15/id_842029/842029_720.jpg>
Arief Poyuono. Dok TEMPO
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Sejumlah tokoh termasuk Menteri Keuangan Sri
Mulyani <https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani>menanggapi seruan Wakil
Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Politisi ini mengajak para
pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Solahuddin Uno
untuk boikot pajak dikomentari oleh berbagai tokoh. Ajakan itu
disuarakan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap pemerintahan
yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019.
Baca: Penerimaan Pajak Menyusut Akibat Ekonomi Tertekan, Sri Mulyani:
Harus Diwaspadai
<https://bisnis.tempo.co/read/1206341/penerimaan-pajak-menyusut-akibat-ekonomi-tertekan-sri-mulyani-harus-diwaspadai/full&view=ok>
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang
dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip
dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. "Itu adalah hak
masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019."
Tempo mencatat setidaknya ada 5 tokoh publik yang mengomentari ajakan
dari Arief Poyuono itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengacungkan jari telunjuk usai
mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, 17 April 2019.
Tempo/Fajar Pebrianto
*Sri Mulyani*
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ihwal perpajakan sudah diatur
oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, ia berujar masyarakat harus
menjalankan kewajiban membayar pajak jika ingin menjaga Indonesia.
"Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata Sri
Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa nantinya pembayaran pajak
yang diterima oleh negara dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari
digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak,
pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari
air hingga listrik.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1206500/tanggapi-poyuono-sri-mulyani-sebut-gaji-dpr-dari-pajak>tak
khawatir seruan atau ajakan untuk tak menbayar pajak bakal banyak
dipenuhi masyarakat. Sebab dia melihat, tak banyak pula politisi yang
mendukung ajakan tersebut. "Kalau saya lihat di antara teman-teman
politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap
bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang
baik," kata Sri Mulyani.
*Moeldoko*
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seruan boikot pajak oleh Arief
Poyuono merupakan pendidikan politik yang tidak benar. "Kalau menjadi
warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan
menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak bener," kata
Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Moeldoko mengatakan, semestinya masyarakat Indonesia diajak memahami hak
dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan diarahkan untuk memboikot
pajak. Menurut Moeldoko, seruan tersebut tak sejalan dengan pemikiran
calon presiden Prabowo Subianto.
Mantan Panglima TNI itu menilai Prabowo merupakan sosok yang patriotik
dan ksatria "Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di
bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya,"
kata dia.
12
<https://bisnis.tempo.co/read/1206533/sri-mulyani-moeldoko-hingga-sandiaga-tanggapi-ancaman-poyuono?page_num=2>
Selanjutnya
<https://bisnis.tempo.co/read/1206533/sri-mulyani-moeldoko-hingga-sandiaga-tanggapi-ancaman-poyuono?page_num=2>
Sri Mulyani, Moeldoko Hingga Sandiaga Tanggapi
Ancaman Poyuono
Reporter:
Caesar Akbar
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Sabtu, 18 Mei 2019 06:34 WIB
Arief Poyuono. Dok TEMPO
<https://statik.tempo.co/data/2019/05/15/id_842029/842029_720.jpg>
Arief Poyuono. Dok TEMPO
*Sandiaga Uno*
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tak setuju dengan ajakan
Arief Poyuono tersebut. Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami
keterlambatan ekonomi sehingga diperlukan kenaikan rasio pajak dengan
menambah basis pembayar pajak. “Saya ingin ingatkan negara kita lagi
sulit ekonomi, neraca perdagangan kita jeblok,” ucap Sandiaga di
Makassar, Kamis 16 Mei 2019.
Saat ini kata Sandiaga, neraca perdagangan terus menjadi tantangan
ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia terburuk sepanjang
sejarah.
Perekonomian nasional dinilai Sandiaga memburuk karena pemerintah
menggenjot impor ditingkatkan, sehingga kinerja ekspor turun.
“Seharusnya ekspor ditingkatkan dan impor dikurangi terutama migas,”
ujarnya.
Terkait teknis pengelolaan pajak, Sandiaga menilai pemerintah harus
mampu meningkatkan sistem informasi teknologi agar menjadi lebih baik
lagi. Oleh sebab itu ia mengusulkan pembentukan badan penerimaan negara
yang terpisah dengan menteri keuangan. “Itu kami usulkan, tapi butuh
pemerintahan kuat dan kepemimpinan tegas."
Selama ini, kata Sandiaga, perusahaan telah patuh membayar pajak.
Sehingga yang paling penting adalah negara harus bisa menggunakan pajak
dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.
Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan istrinya Nur Asia Uno
mengunjungi Pasar Murah OK OCE Peduli di Menteng Dalam, Jakarta, Selasa,
14 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
*Arya Sinulingga*
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga
menyarankan, politikus Gerindra di DPR tak perlu digaji dan menikmati
tunjangan hari raya. Sebab uang itu berasal dari pajak. "Kami minta DPR
RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan
dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya di Posko Cemara,
Menteng, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Arya bahkan meminta politikus Gerindra tak memakai fasilitas umum kalau
tak ingin bayar pajak. "Jangan nikmati jalan, jangan naik busway,
apalagi MRT, jangan. Karena nginjakin kaki di jalan raya aja harus bayar
pajak," ujar Arya.
*Yustinus Prastowo*
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus
Prastowo menilai ajakan itu adalah hal yang konyol. “Tentu saja ajakan
ini selain konyol, juga berbahaya,” ujar Direktur Eksekutif Center for
Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, Rabu, 15 Mei 2019.
CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA | DEWI NURITA | DIDIT HARIYADI | DIAS PRASONGKO
Sebelumnya
<https://bisnis.tempo.co/read/1206533/sri-mulyani-moeldoko-hingga-sandiaga-tanggapi-ancaman-poyuono?page_num=1>
1
<https://bisnis.tempo.co/read/1206533/sri-mulyani-moeldoko-hingga-sandiaga-tanggapi-ancaman-poyuono?page_num=1>2
