https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris
Selasa 21 Mei 2019, 12:00 WIB
Kolom
Menolak Politik Ahistoris
Fially Fallderama - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/frama.theologicalholic>
Fially Fallderama
<https://connect.detik.com/dashboard/public/frama.theologicalholic>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris#> 0
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris#>
Menolak Politik Ahistoris Ilustrasi: Edi Wahyono
*Jakarta* -
Dewasa ini sejarah telah didegradasikan menjadi kumpulan barang antik
dan kuno. Ini terlihat misalnya ketika tiga tahun yang lalu terjadi
perdebatan antara JJ Rizal dengan Anton Medan di televisi swasta menyoal
penggusuran Kampung Pulo. Dalam perdebatan itu, JJ Rizal membuka dokumen
sejarah soal zona hijau dan resapan air Batavia (Jakarta) di Pluit Muara
Karang. Tetapi, argumen itu dibantah oleh Anton Medan karena pemikiran
yang dikutip oleh JJ Rizal sudah beberapa tahun yang lalu, sekarang
Jakarta sudah beda.
Bantahan Anton Medan menggambarkan cara berpikir sebagian orang terhadap
sejarah, bahwa ia adalah kumpulan barang antik yang tak terhubung dengan
kekinian dan masa depan. Kata Juergen Moltmann soal sejarah, kelupaan
menuntun kepada pembuangan, ingatan mempercepat keselamatan. Pernyataan
Moltmann ini menyiratkan bahwa betapa pentingnya sebuah ingatan dan
sejarah bahkan untuk skala sebuah bangsa, karena kalau kita menjadi
bangsa yang mudah melupakan maka kehancuran adalah ganjaran yang konkret
bagi bangsa ahistoris.
Mei adalah bulan yang bersejarah bagi Indonesia, karena pada Mei 1998
Indonesia mengalami "kelahiran baru" setelah 32 tahun direpresi oleh
rezim otoriter Orde Baru. Alhasil, setiap kita memasuki pemilihan umum
salah satu indikator publik untuk memilih partai dan jajaran elitenya di
era Reformasi adalah harus bebas dari masa lalu atau tidak terkait
dengan Orde Baru.
Orde Baru menjadi beban kelampauan dari sejarah politik Indonesia. Oleh
karena itu, pada Pemilihan Umum 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla
memperoleh kemenangan karena bersaing dengan Prabowo Subianto dan Hatta
Rajasa yang merupakan elite peninggalan era Orde Baru. Uniknya, kandidat
Pilpres 2014 terulang kembali di Pilpres 2019 yaitu Joko Widodo dan KH.
Maruf Amin dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Salah satu indikator pemilihan publik adalah menolak Orde Baru kembali
dalam demokrasi baru Indonesia yang sudah berjalan 20 tahun lebih. Tidak
heran, bila beberapa kali dalam kampanye petahana, ia kerap mendaku
tidak memiliki keterkaitan dengan beban masa lampau republik ini. Dengan
demikian, apakah benar Indonesia mengenang Orde Baru dan menolaknya?
*Orde Baru = Soeharto?*/*
*/
Salah satu wacana populer dalam demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998
adalah melengserkan Soeharto. Tampaknya, wacana populer ini meredupkan
agenda Reformasi 1998 lainnya sehingga membentuk paradigma masyarakat
luas bahwa Orde Baru adalah Soeharto dan keluarga Cendana.
Secara historis, Orde Baru adalah rezim yang lahir dari dukungan
gabungan kekuatan yang kontra dengan Sukarno dengan konsep Nasakom
(Nasionalis, Agama, Komunis) seperti militer (khususnya, Angkatan
Darat), kelompok pelajar/mahasiswa dan Muslim. Lambat laun, Orde Baru
terdiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Birokrat dan
Golongan Karya (sipil politik dan profesional).
Dapat dilihat bahwa Orde Baru bukan rezim individual dalam tangan satu
orang, melainkan kumpulan kekuatan negara dan sosial yang saling
bersinergi untuk membangun sebuah sistem politik masif dan otoriter.
Pemahaman historis seperti ini menghilang dalam benak publik pasca
Reformasi 1998 sehingga Orde Baru dapat menyelinap dengan senyap ke
dalam demokrasi Indonesia yang sudah transformatif.
Alhasil, kita tidak menyadari kultur Orde Baru yang hadir kembali dalam
dinamika demokrasi Indonesia hari-hari ini. Dalam susunan kabinet
pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengandung unsur militer yang
aktif di era Orde Baru bahkan beberapa di antaranya terindikasi
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selama rezim ini memerintah
terdapat beberapa sikap atau kebijakan yang terkesan kontra dengan
demokrasi dan HAM seperti, pembubaran diskusi dan nonton film di
beberapa kampus dan tempat, penangkapan paksa beberapa aktivis dan
jurnalis dan pembredelan buku berlatar belakang Marxisme di beberapa
tempat oleh aparatur negara.
Di tengah situasi seperti itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendaku
bahwa banyak perwira tinggi yang menganggur sehingga mereka menuntut
beberapa pos sipil negara dapat diisi oleh perwira tinggi militer atau
istilah lainnya adalah dwifungsi militer. Dua peristiwa yang terbaru
terkait dengan Orde Baru adalah penghadangan perayaan hari Buruh pada 1
Mei 2019 oleh aparatur negara dan pernyataan menteri koordinator yang
akan mendirikan tim pengawas ucapan tokoh dan mengancam akan menutup
beberapa media yang kontroversial.
Realitas tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa Orde Baru
adalah kultur sehingga tidak cukup bila hanya menggulingkan Soeharto. Ia
merupakan tatanan nilai yang masih dihidupi oleh beberapa orang bahkan
oleh sebagian besar publik Indonesia. Ini merupakan tanda bahwa
Reformasi yang digaungkan pada Mei 1998 masih memiliki tantangan untuk
menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, karena Orde Baru masih
bergentayangan dalam dinamika sosial politik Indonesia, karena kelupaan
kita yang masif.
*Bangsa yang Mengingat
*/**/
Alhasil, Indonesia pasca Reformasi menjadi ahistoris sehingga dalam
kancah politik sebagian publik lebih asik bergelayut dalam ranah
eksistensial-personal daripada historis-intelektual. Oleh sebab itu, tak
mengherankan bila dalam situasi politik hari-hari ini keberpihakan pada
oknum politik tertentu lebih besar daripada berpikir kritis-historis.
Ini menandakan bahwa kita sebagai sebuah bangsa sulit mengingat,
khususnya narasi yang buruk dan traumatis.
Padahal, masa lalu, khususnya penderitaan adalah sumber inspirasi untuk
perjuangan hari ini dan ke depan. Tidak mengherankan bila Bonaventura
pernah mengatakan masa depan adalah milik mereka yang mengenal dan
memahami masa lalu. Dengan demikian, masa depan bukan angan-angan kosong
melainkan harapan yang evaluatif-kritis terhadap kelampauan agar tak
terulang kembali di masa yang akan datang.
Akhirnya, pada 21 tahun Reformasi 1998 Indonesia diajak untuk menjadi
bangsa yang mengingat, khususnya mengingat catatan kelam dan trauma dari
bangsa ini agar Indonesia memiliki haluan berbangsa dan bernegara yang
berpengharapan.
*Fially Fallderama Sh* /alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
dan pegiat lingkungan hidup di Ruang Inkarnasi Sosial (Risol) Indonesia
/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
