----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Terkirim: Sabtu, 8 Juni 2019 02.16.28 GMT+2Judul: [nasional-list] FPI Tolak Petisi Pencabutan Kewarganegaraan Rizieq Shihab
Kalau warganegara Habib Rizieq dicabut tidak akan repot baginya, karena berada di tanah leluhurnya, bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh rezim tukang copet Soeharto kepada sejumlah mahasiswa RI yang belajar di luarnegeri. Habib bisa langsung dapat warganegra Kerajaan Arab Saudi.. Hingga kini rezim-rezim setelah Soeharto tidak pernah menyatakan apa yang dilakukan oleh Soeharto melanggar hukum. https://metro.tempo..co/read/1212822/fpi-tolak-petisi-pencabutan-kewarganegaraan-rizieq-shihab/full&view=ok FPI Tolak Petisi Pencabutan Kewarganegaraan Rizieq Shihab Reporter: Adam Prireza Editor: Agung Sedayu Jumat, 7 Juni 2019 19:50 WIB Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi bertemu dengan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di sela-sela ibadah umroh di Mekah, Selasa, 5 Juni 2018. Dok. Istimewa JAKARTA- Anggota senior Lembaga DPP Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya menolak petisi di situs change.org yang meminta Presiden Jokowi mencabut status kewarganegaraan Rizieq Shihab. Menurutnya, tuntutan itu hanya disampaikan oleh segelintir orang saja sehingga tidak bisa mewakili pendapat rakyat Indonesia. “75 ribu petisi itu sangat kecil,"ujar dia lewat pesan pendek, Jumat, 7 Juni 2019. Menurut Novel, sisilah Rizieq sebagai Warga Negara Indonesia sudah jelas. Ia juga menyebutkan ayah Rizieq, Hussein Shihab, merupakan pejuang yang ikut berjuang ketika jaman penjajahan. Setelah pro dan kontra perpanjangan izin FPI, belakangan muncul petisi online di laman Change.orgberisi tuntutan 'cabut status WNI Rizieq Shihab'.. Rizieq Shihab seperti diketahui adalah pimpinan FPI dan kini masih berada di Arab Saudi sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi pada 2017 lalu--kini penyidikannya telah dihentikan. Petisi ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo beserta tiga menterinya yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menko Polhukam Wiranto. Isi petisi mengaitkan Rizieq sebagai yang paling bertanggung jawab di balik segala provokasi penolkan hasil pemilihan presiden. "Jika kita hanya berteriak bubarkan FPI, saya rasa belum cukup, karena Rizieq Shihab pasti akan membentuk Ormas lainnya dengan nama yang berbeda, namun berperilaku sama," bunyi bagian dari petisi itu. Petisi dibuat akun 7inta Putih pada 17 Mei 2019. Petisi itu lantas ditandatangani oleh puluhan ribu orang. “Jika terus menerus memprovokasi, emang seharusnya tidak bermukim di NKRI lagi...,” tulis Ahmad Al-haqir, salah satu pendukung petisi tersebut. Sebelumnya ada empat petisi terkait perpanjangan izin FPI sebagai ormas di tanah air. Dua menolak dan dua mendukung perpanjangan izin FPI yang bakal berakhir pada 20 Juni 2019 itu. Dua petisi yang menolak perpanjangan izin FPI itu adalah petisi "Stop Izin FPI" serta petisi "Bubarkan FPI". Sedangkan petisi yang mendukung perpanjangan izin FPI adalah petisi "Dukung FPI Terus Eksis" dan petisi "Dukung Ormas FPI". ADAM PRIREZA
