Pendapatan percapita Swedia US$ 54.135, Indonesia US$ 3.971,-- [ http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php ] untuk 2019. Di Swedia murid sekolah mulai dari SD sampai SMA dikasi makan siang. Untuk mahasiswa ada kantin dengan harga murah. Untuk menjadi mahasiswa dan untuk membuat PhD jurusan apapun tidak perlu bayar, malah untuk PhD bisa dapat beasiswa untuk penyelidikan dan hidup. Cuti untuk wanita hamil 9 bulan dengan gaji penuh. Anggota DPR tidak dapat tunjangan seperti disebutkan, tidak diberi auto, tidak diberi laptop. Panggil ambulan tidak ditanya duit untuk membayar dan tidak perlu bayar. Pendatang yang punya izin tinggal mempunyai hak memilih anggota DPRD. Satu hal yang mengkagetkan ialah pajak pendapatan progresif artinya makin banyak pendapat makin tinggi pajaknya, minimum 30% dan max 60%. Anggota parlemen mau pun perdana mentri-menteri tidak disumpahi oleh pendeta atau imam dengan kita suci agama di atas kepala. Korupsi sangat minimal, kalau diketahui anggota DPR Swedia curang segera diberhentikan. Pernah ada kejadian seorang anggota membeli coklat untuk anaknya dengan kartu credit parlemen, karena tidak mempunyai uang dan juga lupa bawa kartu creditnya. Harga coklat kurang lebih US$1,--Orang ini diberhentikan dari parlemen. Demikian sedikit info tambahan.
Bagaimana dengan wakil rakyat NKRI? - https://internasional.kompas.com/read/2019/06/08/10353291/di-swedia-anggota-dpr-tak-dapat-tunjangan-dan-digaji-rendah?page=all Di Swedia, Anggota DPR Tak Dapat Tunjangan dan Digaji Rendah Kompas.com - 08/06/2019, 10:35 WIB Editor : Ervan Hardoko Anggota parlemen Per-Arne Hakansson di ruang kerjanya yang sederhana di Stockholm. Selain ruang kerja sederhana, Hakansson tinggal di sebuah apartemen seluas 46 meter persegi.(BBC/Abdellatif Azmani ) STOCKHOLM, KOMPAS.com - Gaji tinggi dan fasilitas mewah menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang ingin menjadi anggota DPR atau parlemen. Namun, tidak demikian halnya dengan Swedia. Di negara ini para anggota DPR hidup amat bersahaja. "Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan," ujar Per-Arne Hakansson, anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat. "Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata Hakansson. Baca juga: Terancam Ditangkap, Anggota Parlemen Oposisi Venezuela Berlindung di Kedubes Asing "Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya. Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berjenis Volvo S80. Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya serta hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan trasportasi umum secara cuma-cuma. Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR? "Kami bukan perusahaan taksi," kata pejabat parlemen, Rene Poedtke. Ia menjelaskan tiga mobil dinas milik parlemen tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah. Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Lofven. Anggota DPR Swedia menerima gaji sekitar 6.900 dollar AS atau sekitar Rp98 juta per bulan, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 dollar AS sebulan. Gaji rata-rata warga Swedia adalah 2.800 dollar AS atau sekitar Rp 40 juta per bulan. Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar 12 dollar AS atau setara dengan Rp 171.000. Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana. Baca juga: Ngantor Naik Sepeda dan Skuter, Anggota Parlemen Lebanon Jadi Perhatian Sebelum 1957, para anggota DPR Swedia bahkan tidak digaji. Lalu dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Gaji mereka berasal dari iuran anggota partai. Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen. Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi. Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas. Di Swedia, rumah dinas berbentuk apartemen sempit dan hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen yang berasal dari luar Stockholm. Anggota DPR Per-Arne Hakansson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan tak lebih dari 46 meter persegi. Meski demikian, apartemen yang ditempati Hakansson termasuk lapang. Properti milik negara biasanya berbentuk studio, jenis apartemen tak berkamar, dengan ukuran sekitar 16 meter persegi. Baca juga: Akibat Mencuri Sandwich, Anggota Parlemen Slovenia Mengundurkan Diri Di studio ini hanya ada satu tempat tidur. Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring. Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar. Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara. " Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren. Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS atau Rp 11,6 juta per bulan. Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah. Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi. Para anggota DPR Swedia jugua dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli. Namun, mereka mendapat tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan. Di pemerintahan lokal, upaya penghematan anggaran jauh lebih besar lagi. Baca juga: Anak Telantar di India Ini Sekarang Jadi Anggota Parlemen Swiss Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Mengapa demikian? "Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin. Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar 12 dollar AS atau setara dengan Rp 171.000. Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana. Baca juga: Ngantor Naik Sepeda dan Skuter, Anggota Parlemen Lebanon Jadi Perhatian Sebelum 1957, para anggota DPR Swedia bahkan tidak digaji. Lalu dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Gaji mereka berasal dari iuran anggota partai. Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen. Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi. Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas. Di Swedia, rumah dinas berbentuk apartemen sempit dan hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen yang berasal dari luar Stockholm. Anggota DPR Per-Arne Hakansson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan tak lebih dari 46 meter persegi. Meski demikian, apartemen yang ditempati Hakansson termasuk lapang. Properti milik negara biasanya berbentuk studio, jenis apartemen tak berkamar, dengan ukuran sekitar 16 meter persegi. Baca juga: Akibat Mencuri Sandwich, Anggota Parlemen Slovenia Mengundurkan Diri Di studio ini hanya ada satu tempat tidur. Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring. Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar. Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara. " Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren. Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS atau Rp 11,6 juta per bulan. Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah. Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi. Para anggota DPR Swedia jugua dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli. Namun, mereka mendapat tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan. Di pemerintahan lokal, upaya penghematan anggaran jauh lebih besar lagi. Baca juga: Anak Telantar di India Ini Sekarang Jadi Anggota Parlemen Swiss Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Mengapa demikian? "Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin. Editor : Ervan Hardoko
