Soal Menteri, Pengamat: Jokowi Tak Mungkin Lagi Didikte Partai
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Rina Widiastuti
Senin, 10 Juni 2019 08:40 WIB
Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenuhi permintaan swafoto dengan
jamaah usai Salat Jumat di Masjid Syuhada Kota Baru, Yogyakarta, Jumat,
7 Juni 2019. ANTARA/Luqman Hakim
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia,
Adi Prayitno menilai, di periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko
Widodo atauJokowi <https://www.tempo.co/tag/jokowi>akan lebih otonom
menentukan menterinya. Alasannya, selain dibantu parpol, kemenangan
Jokowi juga banyak dibantu relawan, periode kedua ini Jokowi ditengarai
akan/all out/membuktikan semua janji politiknya.
*Baca:Kata PDIP Soal Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1213028/kata-pdip-soal-nama-calon-menteri-di-kabinet-jokowi>*
"Untuk itu, dia tentu akan memilih menteri yang/full
power/merealisasikan keinginannya, bukan menteri yang malah menjadi
benalu pembangunan ke depan. Karena itu, Jokowi tak mungkin lagi didikte
partai-partai pengusungnya," ujar Adi Prayitno saat dihubungi/Tempo/pada
Senin, 10 Juni 2019.
Jokowi, menurut Adi, tentu tak mau berjudi untuk periode keduanya dengan
merekrut menteri-menteri yang tak kompeten. Apalagi janji politik Jokowi
di pemilihan presiden 2019 cukup spesifik menyangkut pembangunan manusia
terutama bidang ekonomi, serapan tenaga kerja, dan mengentaskan
pengangguran.
Adi memprediksi, pembentukan kabinet baru nanti akan lebih dinamis. Ia
memperkirakan bahwa Jokowi akan melakukan/reshuffle/kabinet setelah
pelantikan pada Oktober mendatang, bukan dalam waktu dekat ini. "Kecuali
ada menteri yang menjadi tersangka KPK sebelum Oktober, mungkin Jokowi
akan cepat melakukan/reshuffle/. Tanpa kejadian itu
tentu/reshuffle/hanya isapan jempol belaka karena sisa waktunya sangat
tipis," ujar Adi.
Saat ini, beberapa partai politik pendukung Jokowi mulai terang-terangan
meminta jatah kursi menteri. Golkar bahkan sudah merilis nama-nama yang
akan disodorkan kepada Jokowi.
Beberapa tokoh, seperti Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila
(BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan
zaken kabinet. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii
Maarif usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat,
Kamis, 9 Mei 2019.
ADVERTISEMENT
*Baca:Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar
<https://nasional.tempo.co/read/1212906/profil-5-kandidat-menteri-yang-diajukan-dewan-pakar-golkar>*
Pada 9 Mei lalu pula, Jokowi menyiratkan akan lebih maksimal dalam
segala hal di periode kedua pemerintahannya. “Lima tahun ke depan, mohon
maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan
lagi. Jadi apa pun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya
lakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
Habis Beri Dukungan di Pemilu, Minta Jatah Menteri Kemudian
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Endri Kurniawati
Senin, 10 Juni 2019 08:59 WIB
Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo
alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di
Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski RianaKetua
Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias
Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom
Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Tim penjaring
calonmenteri<https://www.tempo.co/tag/menteri>kabinet baru Jokowi sudah
mulai bekerja menginventarisir nama sejak pertengahan Mei lalu. Pengamat
militer Universitas Padjadjaran, Muradi, anggota tim itu mengatakan saat
itu sudah terkumpul hampir 100 nama. Mereka yang masuk daftar adalah
yang dianggap memiliki rekam jejak baik dan profesional. Tim menelusuri
lagi rekam jejak mereka. Dari penelusuran itu, ada yang masuk kriteria
dan ada yang dicoret dari daftar. “Dinamis," ujar Muradi kepada Tempo
pada Senin, 13 Mei 2019.
Beberapa tokoh, seperti Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila
(BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan
zaken kabinet. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii
Maarif seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat,
Kamis, 9 Mei 2019.
Baca juga: Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar
<https://nasional.tempo.co/read/1212906/profil-5-kandidat-menteri-yang-diajukan-dewan-pakar-golkar>
Usul itu disampaikan untuk mengingatkan Presiden Jokowi karena
partai-partai pendukung sudah terang-terangan meminta jatah kursi
menteri di cabinet baru. Para elite partai bahkan menyebut jumlah dan
menyodorkan nama menteri yang diinginkan.
Partai Golkar ingin empat atau lima menteri. Menurut Ketua Dewan Pakar
Partai Golkar Agung Laksono harapan itu wajar karena Golkar partai
pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif sekaligus partai kedua
pemilik kursi terbanyak di parlemen. “Saya kira wajar kalau kami minta
empat atau lima kursi," ujar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jakarta
Barat, Senin, 27 Mei 2019.
Golkar juga menyebut nama kandidat bakal calon menterinya. Dua di
antaranya adalah pembantu Jokowi di kabinet saat ini, yakni Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang
Kartasasmita. Tiga nama lainnya berasal dari jajaran dewan pakar Golkar,
yakni, anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie Ilham Habibie, Wakil Dewan Pakar
Golkar Ganjar Razuni, dan Sekretaris Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo.
Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin
Iskandar atau Cak Imin terlebih dahulu meminta jatah menteri. Jumlahnya
tak tanggung-tanggung: 10 menteri. Untuk jatah 10 menteri itu, Muhaimin
menyodorkan 20 nama kepada Jokowi. “Terserah beliau. Saya bilang, monggo
dipilih, Pak,” ujar Muhaimin di Istana Merdeka, Selasa, 21 Mei 2019.
Tapi Muhaimin menolak menyebut nama.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga
blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya.
PPP, ujar Arsul, berani menuntut lebih banyak karena turut membantu
upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf dalam pemilihan presiden 2019. Pada
Pemilu 2014, PPP berada di koalisi Prabowo-Hatta yang kemudian merapat
ke koalisi pemerintahan.
PPP belum menyepakati nama kader yang akan disodorkan karena menunggu
Jokowi memberitahukan portofolio yang akan diberikan kepada partai
kakbah ini. Namun, Arsul tak menampik bahwa Wakil Ketua Umum PPP Arwani
Thomafi merupakan salah satua kandidat potensial yang akan diajukan. “Ia
kemungkinan salah satu kandidat,” ujar Arsul kepada Tempo pada Ahad, 9
Juni 2019.
Baca juga: Kata PDIP Soal Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1213028/kata-pdip-soal-nama-calon-menteri-di-kabinet-jokowi>
Berbeda dengan tiga partai itu, NasDem masih enggan berbicara kursi
menteri. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan
saat ini partainya masih fokus memenangkan pilpres dan pileg.
“Pembicaraan mengenai anggota kabinet setelah keputusan MK dan penetapan
formal oleh KPU RI,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Juni 2019.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung utama
Jokowi juga masih ogah menjawab ditanya soal kandidat menteri.
Alasannya, koalisi masih harus fokus pada proses di Mahkamah Konstitusi
dan upaya rekonsiliasi nasional. “Toh, Oktober mendatang, kabinet itu
baru disusun presiden terpilih,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP,
Ahmad Basarah pada Sabtu, 8 Juni 2019.
Empat partai pendukung Jokowi lainnya yang tak lolos ke parlemen, tak
berharap banyak. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan tidak
akan mengajukan nama calon menteri. "PSI tahu 'ukuran baju'," ujar
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo pada Ahad,
9 Juni 2019. Tidak masuk DPR, PSI tidak akan memajukan calon menteri
kepada Presiden Jokowi.
Begitu pula dengan Perindo. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq
menyarankan di periode kedua ini, sangat penting bagi Jokowi untuk
membentuk zaken kabinet. "Kandidat menteri harus yang punya kapasitas,
dapat diandalkan dan terpenting mau mengabdi untuk rakyat," ujar Rofiq.
Akan halnya, PKPI masih berharap ketua umumnya dilirik Jokowi untuk
mengisi kabinet. "PKPI memajukan ketua umum kami, Diaz Hendropriyono
sebagai kader terbaik PKPI," ujar Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan
kepada Tempo, akhir Mei lalu.
Wakil Ketua Umum DPP Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan partainya
menyerahkan urusan menteri sepenuhnya kepada Jokowi. Hanura punya banyak
figur yang kuat, tetapi untuk nama diserahkan kepada Jokowi dan Ma'ruf
Amin. "Biar beliau leluasa menata yang terbaik untuk rakyat. Urusan nama
biar urusan ketua umum dan Ketua Dewan Pembina saja yang bicara dengan
Jokowi," ujar Gede Pasek saat dihubungi beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
Sumber Tempo yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan,
Jokowi menyiapkan sejumlah skenario. Ada kemungkinan Presiden mengganti
sebagian bawahannya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan
presiden-wakil presiden terpilih. Penggantian ini terutama untuk para
menteri yang santer disebut terlibat kasus korupsi yang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Kemungkinan lain, penyusunan kabinet secara menyeluruh dilakukan sebelum
pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2019.
Tujuannya supaya kabinet bisa langsung tancap gas menjalankan program
pemerintah. Jika skenario ini yang dipilih, para menteri akan kembali
dilantik setelah Jokowi dan Ma’ruf mengucapkan sumpah di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Skenario lain, Jokowi mempertahankan kabinet
periode pertama hingga dia dilantik kembali.
Baca juga: Ada Gugatan HasilPilpres,NasDemEnggan Bahas Jatah Menteri
<https://nasional.tempo.co/read/1212987/ada-gugatan-hasil-pilpres-nasdem-enggan-bahas-jatah-menteri>
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno
menilai Jokowi akan lebih otonom menentukan pembantunya pada kabinet
mendatang. Selain kemenangan Jokowi banyak dibantu relawan selain
parpol, ujar dia, pada periode kedua ini Jokowi diprediksi akan
habis-habisan membuktikan semua janji politiknya dengan memilih menteri
yang bisa/ngotot/merealisasikan keinginanannya, bukan menteri yang malah
menjadi benalu.
Apalagi fokus Jokowi dalam pemerintahan mendatang adalah pembangunan
manusia. “Karenanya, Jokowi tak mungkin lagi didikte partai-partai
pengusungnya,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 9 Juni 2019.
Pada 9 Mei lalu, Jokowi mengisyaratkan akan lebih maksimal dalam segala
hal di periode kedua pemerintahannya. “Lima tahun ke depan, mohon maaf,
saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa mencalonkan (diri)
lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya
lakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
