Alangkah baiknya bila kita selalu ingat nasehat para leluhur kita yang
mangatakan :
Jowo digowo, Arab digarap, Barat diruat.
AA
https://mediaindonesia.com/read/detail/240833-selebrasi-politik-kemanusiaan/
/
//
/*Selebrasi Politik Kemanusiaan*/
Penulis: *Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang*
Pada: Kamis, 13 Jun 2019, 02:30 WIB Opini
<https://mediaindonesia.com/opini>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/read/detail/240833-selebrasi-politik-kemanusiaan>
<https://twitter.com/home/?status=Selebrasi Politik Kemanusiaan
https://mediaindonesia.com/read/detail/240833-selebrasi-politik-kemanusiaan
via @mediaindonesia>
Selebrasi Politik Kemanusiaan
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/06/887316fb50e46ee0a455418fabe0f979.jpg>
/MI/Duta/
Ilustrasi
SUASANA Lebaran kali ini menjadi sangat bermakna. Bukan saja karena Tol
Trans-Jawa yang sangat ramai dilalui pemudik hingga menembus angka
sejuta atau arus mudik yang semakin lancar dan nyaman, yakni angka
kecelakaan menurun hingga 64%. Namun, munculnya 'selebrasi' yang tidak
biasa di panggung politik, yakni kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beserta istri masing-masing ke
beberapa elite, termasuk sesepuh politik.
Dimulai dari kunjungan mereka ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka
yang berlangsung secara hangat dan terbuka pada Rabu (5/6), dilanjutkan
dengan menyambangi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan
di Jalan Teuku Umar, ke kediaman Presiden ke-3 RI BJ Habibie, dan
dilanjutkan mengunjungi istri mendiang Presiden ke-4 RI Gus Dur, Sinta
Nuriyah Wahid, pada Lebaran ke-2, Kamis (6/6). Yang paling membetot
perhatian publik, tentu saja soal silaturahim AHY dan Megawati, dua
simpul politik yang selama ini komunikasinya sempat merenggang.
Sulit untuk tidak mengatakan, momen tersebut merupakan ajang silaturahim
kebangsaan yang didorong spirit kemanusiaan. Kita tahu, sebelumnya
Megawati turut menghadiri pemakaman istri SBY, Ani Yudhoyono, di Taman
Makam Pahlawan Jakarta, Minggu (2/6).
Di momen tersebut, SBY dan Megawati pun saling berjabat tangan. Megawati
tampak mengucapkan sesuatu kepada SBY dan tersenyum. Senyuman yang oleh
banyak kalangan dimaknai sebagai senyum tulus tokoh politik yang
menerbitkan secercah harapan kian solidnya para elite, terutama dalam
memancarkan aura kesejukan, khususnya bagi panorama politik kita
belakangan yang sempat diwarnai ketegangan akibat kontestasi politik.
*Modal sosial*
Silaturahim penuh guyub di atas semakin menunjukkan bahwa sekeras apa
pun elite bangsa ini diperhadapkan dengan pelbagai konflik kepentingan,
nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan tidak akan pernah bisa dinegasi.
Apalagi, bangsa ini secara historis telah terbukti dibesarkan modal
sosial-kemanusiaan yang dirajut para pendiri bangsa, yang mampu menaruh
seluruh platform perbedaan nilai dan kepentingan mereka di bawah fondasi
keindonesiaan yang berselimutkan kebinekaan, tetapi tetap satu adanya.
Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa musuh terbesar yang dihadapi
bangsa ini ke depan bukan lagi kaum penjajah, melainkan diri sendiri.
Hal itu terjadi ketika 'kawan' dan 'lawan' dalam politik semakin tipis
maknanya dan semakin sulit untuk diidentifikasi. Ketika mekanisme
pengendalian diri di dalam berpolitik dimatikan watak dan saraf politik
egosentris dan narsisisme yang berlebihan. Seperti kata Arnold J Toynbee
bahwa peradaban-peradaban mati karena 'bunuh diri', bukan karena
'dibunuh' dari luar (civilizations die from suicide, not by murder).
Apa yang dilakukan elite kita kemarin bertepatan dengan perayaan Idul
Fitri, merupakan simbolitas kekompakan untuk terus mempercantik wajah
demokrasi dari luka-luka perseteruan dan luka-luka politik. Bagaimanapun
wajah demokrasi harus menemukan eskalasi bobot kualitasnya dalam
praktik-praktik politik keseharian yang beresensikan etika, moralitas,
kebenaran, dialogis.
Para elite politik punya kewajiban moral untuk menciptakan sistem dan
kondisi politik yang berkeadaban, bersikap altruistik dalam
memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama, melebihi dari nilai
kebaikan sekelompok orang. Suatu aksi politik yang secara esensial
menjauhkan relasi percakapan bernegara dari berbagai benih konflik yang
berlarut-larut dan tidak konstruktif.
Sebenarnya, konflik dalam politik pada batas tertentu berguna
memperjelas siapa 'kawan' dan siapa 'lawan' dalam politik sehingga
dengan demikian lebih mudah untuk melakukan intervensi dan pegendalian
terhadap sistem politik. Namun, itu hanya akan terjadi jika
prinsip-prinsip dasar politik, seperti ideologi, rasionalitas, dan
penghormatan terhadap nilai-nilai keberagaman melekat dalam orientasi
dan budaya politik keseharian.
Sayangnya, dalam konstelasi politik beberapa waktu lalu, justru
prinsip-prinsip dasar tersebut perlahan-lahan dibuat memudar. Kontestasi
politik seolah-olah hanyalah playing fields alias lapangan untuk
bermain-main menurut selera dan kepentingan pragmatis, bukan menurut
ideologi politik masing-masing. Akibatnya, rakyat semakin jarang melihat
watak kenegaraan terpancar dari panggung politik selain yang mengemuka
justru watak pecundang (defeatocrat).
Padahal, gagasan dalam ideologi bisa mengurangi risiko ketidakpastian
dalam interaksi sosial terutama di kalangan elite dan di antara elite
dan masyarakat. Ia bisa menjadi perangkat penyederhanaan yang efektif,
yang dapat digunakan para elite untuk menyatu dengan masyarakat dan
sebagai instrumen penyederhanaan dalam pengambilan keputusan (North, 1981).
*Memperluas dialog*
Kita sudah melihat entropi politik kemanusiaan diretas di momen Lebaran
kemarin. Saat ini kita ingin menyaksikan para elite politik
mendiskusikan serius soal ideologi atau gagasan kebangsaan pasca-pemilu.
Misalnya, bagaimana agar sebuah kemenangan politik diterjemahkan sebagai
sebuah sikap konstruktif yang tidak terkesan mengancam eksistensi kubu
yang kalah dalam bingkai rekonsiliasi. Misalnya, mengonversi kemenangan
politik tersebut menjadi blue print untuk memperkuat fundamen negara
sehingga alokasi nilai dan distribusi kesejahteraan kepada seluruh
rakyat tanpa kecuali, bisa terwujud.
Sebaliknya, pihak yang kalah menyikapi hasil kontestasi sebagai
konsekuensi logis dari proses pemungutan suara, yang perlu dihormati.
Lagi pula kekalahan kuantitatif elektoral dalam pemilu bisa dikonversi
menjadi kekuatan kualitatif dalam barisan oposisi, untuk menjamin bahwa
mesin pemerintahan terpilih dapat bekerja di atas rel politik kenegaraan
dan konstitusi yang ada. Kerja oposan seperti ini justru sangat berharga
nilainya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Semoga para politikus tak jemu-jemunya untuk terus memperlebar atau
memperluas jalan dialog demi membuka kanal-kanal komunikasi yang 'masih
tersumbat' akibat riak kontestasi, termasuk merekatkan kembali
komunikasi politik dengan Kartanegara. Di satu sisi, kita ingin rakyat
terus membangun kepercayaan terhadap institusi demokrasi, termasuk elite
politik dan pemerintah.
Namun, kepercayaan tersebut akan sangat tergantung pada kekompakan elite
mempromosikan keteladanan, dengan membuang arogansi, ego politik, dan
kecurigaan yang mempersempit ruang-ruang dialog sehingga jalan untuk
merajut persatuan sebagai modal melambungkan bangsa ini ke capaian
prestasi mondial kian mudah.
Hanya dengan begitu, demokrasi elektoral yang baru saja kita rayakan
akan berkorelasi positif dengan demokrasi substantif, yang memberikan
keadilan dan kesejahteraan (ekonomi) bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.
