-------- 轉寄郵件 --------
主旨: Terbitkan IMB Reklamasi Pakai Pergub Ahok, Anies: Mau Tidak Mau
日期: Fri, 14 Jun 2019 11:10:29 +0800
從: ChanCT <[email protected]>
到: GELORA_In <[email protected]>
Terbitkan IMB Reklamasi Pakai Pergub Ahok, Anies: Mau Tidak Mau
Reporter:
M Julnis Firmansyah
Editor:
Zacharias Wuragil
Jumat, 14 Juni 2019 08:13 WIB
Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Tempat Pelelangan
Ikan Cilincing Jakarta Utara dalam rangka dukungannya terhadap penolakan
reklamasi, 8 Februari 2017. TEMPO/ChitraCalon Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mendatangi Tempat Pelelangan Ikan Cilincing Jakarta
Utara dalam rangka dukungannya terhadap penolakan reklamasi, 8 Februari
2017. TEMPO/Chitra
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI JakartaAnies
<https://www.tempo.co/tag/anies>Baswedan menerangkan landasan hukum
penerbitan IMB di kawasan Pantai Maju, dulu disebut Pulau D, di proyek
reklamasi Teluk Jakarta. Seperti telah lebih dulu diungkap anak buahnya,
IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit untuk Kapuk Naga Indah,
pengembang pulau reklamasi itu, pada November 2018 lalu.
Baca:Begini Gerindra DKI 'Tegur' Anies Soal IMB Pulau Reklamasi
<https://metro.tempo.co/read/1214324/begini-gerindra-dki-tegur-anies-soal-imb-di-pulau-reklamasi>
Anies membagikan keterangan tertulis untuk jawabannya atas penerbitan
IMB tersebut pada Kamis petang 13 Juni 2019. Dalam keterangannya
Kamis, Anies membenarkan langkah penerbitan IMB itu
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.
Peraturan itu berisi kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah
Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada
daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
Rumah bertingkat dua berdiri di Pulau D atau Pantai Maju, Jakarta Utara,
Kamis sore, 13 Juni 2019. TEMPO/Lani Diana
ADVERTISEMENT
Peraturan Pemerintah itu lalu menjadi landasan munculnya Peraturan
Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) di era
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Dalam Pergub itu
disebutkan 35 persen areal reklamasi hak penggunanya ada di pihak swasta.
Baca: Terbit IMB di Pulau Reklamasi, PDIP Kepada Anies: Kacau Balau
<https://metro.tempo.co/read/1214312/terbit-imb-di-pulau-reklamasi-pdip-kepada-anies-kacau-balau?https://www.tempo.co/indeks&campaign=https://www.tempo.co/indeks_Click_2>
"Jadi suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 tahun 2016, itu adalah
fakta hukum yang berlaku dan mengikat," ujar Anies menuturkan.
Landasan tersebut digunakannya setelah memastikan PT Kapuk Naga Indah
menyelesaikan kewajiban mereka kepada Pemprov DKI. Anies menyebut adanya
denda yang telah dibayarkan Kapuk Naga namun tak mendetillkan besarannya.
"Pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum
oleh penyidik kami, lalu dibawa ke pengadilan, hakim kemudian memutuskan
denda sesuai dengan Perda yang berlaku," ujar Anies.
Baca: Foodcourt Beroperasi di Pulau Reklamasi, Jakpro Lepas Tangan
<https://metro.tempo.co/read/1168130/food-court-beroperasi-di-pulau-reklamasi-jakpro-lepas-tangan>
Sebelumnya, kritik dan kecaman datang dari sejumlah kalangan yang
menilai Anies tidak konsisten dengan sikapnya selama ini yang menolak
proyek pulau reklamasi. Dia pernah menarik lagi rancangan perda
reklamasi dari DPRD, mencabut 13 izin, dan menyegel pulau yang sudah
terbangun.
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nelson Nikodemus
Simamora menyatakan penerbitan IMB itu melanggar aturan. Dia menunjuk
dasar hukumnya yakni Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil belum disahkan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan berkas perbal sebagai
tanda dicabutnya reklamsi pulau di Teluk Jakarta, Jakarta, Rabu, 26
September 2018. Foto: Instagram
“Pemerintah seperti merestui pembangunan yang melawan hukum,” ujar Nelson.
Koalisi juga mempertanyakan janji kampanye Gubernur Anies untuk
menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pada masa pemilihan
gubernur DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji
untuk menghentikan proyek reklamasi.
ADVERTISEMENT
Baca juga: Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta
<https://metro.tempo.co/read/1130345/anies-baswedan-resmi-cabut-izin-reklamasi-teluk-jakarta>
Koalisi lalu mendorong Anies untuk mencabut Peraturan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi
Pantai Utara Jakarta serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206
Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil
Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pencabutan peraturan gubernur itu dianggap merupakan cara cepat bagi
Anies
<https://metro.tempo.co/read/1214152/anak-buah-anies-sudah-terbitkan-imb-di-pulau-reklamasi/full&view=ok> untuk
menghentikan reklamasi. “Ini malah menjadi dasar hukum penerbitan IMB,”
kata kuasa hukum Koalisi lainnya Tigor Hutapea.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
