Padahal sebagian besar jalur kereta pura-pura cepat itu melintasi lahan milik 
Perhutani / Inhutani / PTP, alias lahan milik negara. Pengalihan fungsinya oleh 
pemerintah tentu segampang membalik telapak tangan. Tapi Jokowi kan selalu 
curhat mengeluhkan soal pembebasan lahan. Hasilnya, saat Asian Games tempohari 
Li Keqiang guyur tambahan modal (utang) sebesar US$ 170 juta. Dan proyek pun 
tetap mangkrak sampai detik ini.. 

Hm, apa dikiranya intelijen kedutaan RRC tidak mengawasi pilpres, eh proyek 
hiburan ini?
   --- ilmesengero@... wrote:
150 km dalam 4 tahun belum capai tujuan?
On Sun, Jun 16, 2019 at 2:47 AM ChanCT wrote:
   
 

Tambahan, selama belasan tahun ini cukup keras suara meneriakkan TKA asal 
Tiongkok, khusus nya di tambang Morowali, ini salah satu suara yang membantah 
KEBOHONGAN itu:
 
 http://gelora45.com/news2/DedeBongkarKebohonganTKAMorowali.pdf
 

 
 ChanCT 於 16/6/2019 8:37 寫道:

Beginilah suara sumbang orang-orang yang MENENTANG masuknya MODAL Tiongkok 
TANPA melihat bagaimana kenyataan yang terjadi bagi kesejahteraan rakyat 
disekitar proyek itu, yang diteriakkan adanya jutaan buruh Tiongkok merebut 
kesempatan kerja buruh lokal, ... Jadi TIDAK BEDA dengan sementara PEJABAT 
KORUP yg selama ini sangat diuntungkan modal AS-Jepang Singapore dan  mulai 
terdesak dengan masuknya modal Tiongkok! Kekuatan reaksioner inilah yang 
belasan tahun terakhir ini meronta-ronta berusaha keras pertahankan modal 
AS-Jepang-Singapore yg selama ini mendominasi di Indonesia membuat rakyat 
banyak tetap papa-miskin!
 
Entah darimana dapatkan berita KA-Cepat Jkt-Bdg selama 4 tahun ini mangkrak??? 
Bahwa TERTUNDA, iyaaa! Itupun hanya karena masalah kesulitan pelepasan lahan yg 
jadi masalah! Tapi, dalam kenyataan proyek KA terus berlangsung dibagian yang 
lahan yang SUDAH diselesaikan, ...Entah masih ada sekian% masalah lahan yg 
belum berhasil dirampungkan! Tapi, mereka tetap berani memperkirakan jalur 
KA-Cepat Jkt-Bdg itu bisa diselesaikan tertunda 2 tahun target 2019, tahun 2021 
bisa rampung!  http://gelora45.com/news3/KACepatJktBdgPerhatianku.pdf ; 
http://gelora45.com/news3/TerowonganWaliniKACepatJktBdg.pdfhttp://gelora45.com/news3/TerowonganWaliniRampung.pdf 
 
 
  
  Tatiana Lukman 於 16/6/2019 1:24 寫道:

Lho, kok mengharapkanh Jokowi sadar?? Kan itu juga yang dia inginkan...menjual 
proyek-proyek megainfrastruktur dan tambang kepada pemodal Tiongkok....Terussss 
masukkan modal Tiongkok...  
      On Saturday, June 15, 2019, 7:15:58 PM GMT+2, ajeg wrote:  
      Sudah 5 tahun gelibat-gelibet LBP-RRC ini dimunculkan dalam berbagai 
varian pemberitaan, padahal isinya masih berkutat di jualan proyek yang itu-itu 
juga: KEK Sumut; KEK Kaltara; KEK Sulut; dan KEK Bali-Lombok. Sementara, Jokowi 
cuma kebagian proyek hiburan KA cepat JKT-BDG yang 4 tahun mangkrak (lantas 
kemana itu guyuran investasi via Keqiang?). 
  Belum sadar-sadar juga si Jokowi.
  
  --- SADAR@... wrote: 
        Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui 
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur memfasilitasi pertemuan antardelegasi 
Republik Rakyat China dengan para pelaku usaha Indonesia, di Jakarta, Jumat 
(14/6) dalam Indonesia Business Visit and China International Contractors 
Association (Chinca).
 
 Kegiatan itu dihadiri 31 pelaku usaha dari perwakilan Chinca dan pimpinan dari 
berbagai perusahaan di bidang energi, transportasi dan pengembangan 
infrastruktur, manufaktur permesinan, serta lembaga pembiayaan atau keuangan 
yang sebagian besar datang dari kota Beijing dan sekitarnya serta merupakan 
grup perusahaan atau BUMN besar China.
 
 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin dalam siaran pers di 
Jakarta, Sabtu, menyampaikan Indonesia masih terfokus pada pulau Jawa. 
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur bisa lebih merata ke wilayah lain.
 
 "80 persen kontribusi GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto) kita 
masih berasal dari Jawa, di Indonesia kita menyadari kemajuan pembangunan masih 
diperlukan pemerataan, sehingga upaya kita sekarang adalah melakukan 
pembangunan di kawasan-kawasan luar jawa sehingga pemerataan menjadi lebih 
baik," ujarnya..
 
 Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia berdasarkan masukan dari perusahaan 
swasta maupun BUMN, menyusun proposal yang kemudian terkumpul menjadi 30 proyek 
di empat koridor pembangunan dengan nilai mencapai 91,1 miliar dolar AS.
 
 Koridor tersebut antara lain, pada koridor Sumatra Utara fokus dalam hak 
ekonomi bagian barat untuk memfasilitasi kerja sama ASEAN dan sekitarnya; 
koridor Kalimantan Utara fokus pada pengembangan energi dan mineral; Sulawesi 
Utara disiapkan untuk pertumbungan kawasan pasifik dalam ranah parisiwata dan 
industri; sementara Bali disiapkan untuk pusat inovasi kawasan ASEAN.
 
 Deputi Ridwan juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut bersifat saling 
menguntungkan dan semua negara yang akan melakukan investasi ke Indonesia wajib 
memenuhi lima kriteria dan tiga sistem kerja sama "Basic Principles of GMF-BRI 
Cooperation.
 
 "Saya ingin menekankan, kita tidak hanya bekerjasama komersial dalam jangka 
pendek, tapi kita juga buka ruang dalam jangka panjang, di luar empat koridor 
ini ada juga proyek non koridor yang sudah diinisiasi oleh pelaku industri yang 
hanya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah," tambahnya.
 
 Perwakilan Ketua Chinca Xin Xiuming menilai Indonesia mengalami perkembangan 
ekonomi yang luar biasa, dan pihaknya sangat antusias untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
 
 "Kami mendorong semangat anggota kami dalam bergabung dalam pembangunan, dan 
sebagai organisasi kontraktor infrasturuktur China, kami juga mau menjalin 
komunikasi yang baik dengan Indonesia, kami percaya dengan usaha kita dan 
dukungan dari berbagai pihak, kerja sama dua negara dalam infrastruktur akan 
berjalan dengan baik," tambahnya.
 
 Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia menambahkan hubungan 
bilateral akan lebih bagus lagi jika dirasakan oleh masyarakat dari kedua belah 
pihak negara, pelaku bisnis yang akan merealisasikan program dari hubungan 
bilateral ini.
 
 Kegiatan itu diharapkan dapat memberi informasi kerja sama dalam kerangka 
"Regional Comprehensive Economic Corridor" (RCEC) Global Maritime Fulcrum - 
Belt and Road Initiative (GMF-BRI) antara Indonesia dan China serta mendapatkan 
peluang peluang investasi proyek di bidang infrastruktur, energi, pekerjaan 
umum dengan melakukan interaksi langsung antara pelaku bisnis Indonesia dan 
China.
 
 Baca juga: NTT berencana pinjam Rp3 triliun dari China biayai infrastruktur 
jalan
 
 Baca juga: Temui Jokowi, AIIB China tawarkan pinjaman satu miliar dolar 
Ini positif-negatif perang dagang AS-China bagi Indonesia
 
   
 
| 
  | 
  |

      
 


  

Kirim email ke