Sebenarnya ini semua adalah pencerminan wujud pertentangan pendominasian antara finans-kapitalisme kontra produk-kapitalisme dlm lembaga kekuasaan negara. Mana yang disebut "benar" bisa bermutasi sesuai dengan jawaban yang diperlukan dalam fase pejuangan politik "mensosialisasi atau mengindividualisasi keuntungan dalam suatu perusahaan". Jaman bung Karno dulu bisa juga disebut kontradiksi antar patriotisme melawan nekolim.
Am Wed, 19 Jun 2019 06:23:13 +0000 (UTC) schrieb "ajeg [email protected] [GELORA45]" <[email protected]>: > Komentar dan pendapat Dahlan Iskan ini punya bobot konstitusional. > Bukan saja perlu diperhatikan terkait kasus Ma'ruf di MK tapi juga > penting sebagai diskursus untuk perkembangan BUMN dan anak-anak > perusahaannya ke depan. > > Apa mantan Menteri BUMN ini termasuk saksi / ahli yang akan diajukan > BPN 02? - > Anak Perusahaan > 18 June 2019 > > Oleh : Dahlan Iskan > > Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif > BUMN.Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN. > > Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) > menyatakananak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. > > Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan > umum. > > Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. > Isipermohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya > bersinggungandengan anak perusahaan BUMN. > > Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut > komat-kamitberdoa. > > Kalau doa mereka terkabul horeee... > > Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak > perusahaanBUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa > ketakutan yangberlebihan. > > Tidak ada lagi ancaman merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu > bisaberlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas. Seperti > perusahaan swastapada umumnya. Pun bisa bersaing lebih seru dengan > swasta. > > Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang > Saham).Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS > sudah setujutidak ada lagi persoalan hukum. > > Tidak akan lagi dikenakan UU Keuangan Negara. Tidak akan ada lagi > kesalahanprosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS. Dan > RUPS sudahmenyetujuinya. > > Sejarah baru. > > Angin baru. > > Suasana baru. > > Selama ini tidak begitu. > > Jangankan berlindung di UU Perseroan Terbatas (PT). Mau berlindung ke > UUBUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU Keuangan Negara. > > Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang > bersaksidi pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar > UU Keuangan Negara.Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. > Bentuknya pun sudah PT. BukanPN (Perusahaan Negara) atau PD > (Perusahaan Daerah). > > Tapi sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi > dipengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan. > > Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara. > > Bahkan hal itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. > > Sudah kuat sekali. Sangat kuat. > > Pun sudah sejak lama begitu. > > Sampai belakangan ini. > > Akankah tidak lama lagi akan ada putusan MK seperti yang mereka > harapkan?Yang intinya berlawanan dengan putusan MA? > > Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK > punyakeputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA? > > Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya > lebihtinggi? > > Wallahualam. > > Saya bukan ahli hukum. > > Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli > hukumyang berdiskusi. > > Saya juga bukan ahli doa. > > Tapi saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN. > > Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai > masuk kearena politik tertinggi. Saya pusing.(Dahlan Iskan) >
