Ngawur pol-polan yang Anda sebut itu dipertontonkan hari ini dalam sidang ke-5 MK yang merupakan agenda atau giliran pihak Jokowi-Ma'ruf untuk mengajukan saksinya. Kubu Jokowi-Ma'ruf kelihatan sangat panik karena dari sederet gugatan BPN02 ke KPU ternyata tim pengacara TKN01 merasa penting untuk "merevisi" keterangan saksi BPN02, Hairul Anas, soal acara pelatihan saksi bertema "Kecurangan Bagian dari Demokrasi" itu.
Cilaka bagi TKN01. Saksinya, Anas Nashikin (ketua panitia acara pelatihan tsb), yang diharapkan bisa melawan / "merevisi" kesaksian Hairul Anas malah mengakui hampir semua keterangan Hairul. TKN01 bunuh diri! Anas Akui Ada Materi soal Dukungan Kepala Daerah dalam Pelatihan Saksi Sekarang seluruh Rakyat tahu bahwa kecurangan dalam pemilu serentak 2019 memang ada. Sengaja dipersiapkan kubu TKN01. Dengan demikian gugatan seputar kecurangan TSM tak terbantahkan. --- jonathangoeij@... wrote: Saya tidak mengikuti streaming padahal banyak sekali di YouTube, cuman lihat sebentar saja. sudah ada beritanya di koran2 Saksi 02: Ganjar Bilang Jika Mau Menang Aparat Sebaiknya Tak Netral Terus terang makin dilihat Jokowi-Ma'ruf makin ngawur pol-polan, sudah jelas awalnya anggota2 PBB mendukung 02 dan baru terakhir karena kepaksa (si Yusril mendukung 01) jadinya ya setengah hati kalau tidak ya dihapus dari pencalonan. Sudah tahu begitu kok diikutkan rapat2 yang sensitif begini jadinya ya senjata makan tuan. --- ajegilelu@... wrote : Itu sih fasisme sistem kredit :) tangkap dulu gebuk dulu bari dicari-cari perkaranya. Dalam demokrasi kan tidak begitu, melainkan penuhi dulu syaratnya baru bisa dilanjut. Itu soal status cawapres 01. Soal kecurangan, dalam sidang yang maraton hingga dinihari (skrg msh berlangsung) Yusril dibungkam kesaksian Hairul Anas, kader partainya sendiri, yang membeberkan pidato Gubernur Jateng dalam acara pelatihan saksi 01: "Kalau aparat netral buat spa?!" dll. Bagi yang tidak mengikuti live streaming laporan lengkapnya bisa dibaca besok di koran pagi 😆 --- jonathangoeij@... wrote: Seandainya terjadi dalam sengketa ini Jokowi-Ma'ruf dinyatakan menang pemilu, tetapi.... juga Ma'ruf tidak memenuhi syarat formal, terus bagaimana? --- ajegilelu@... wrote : Gugatan pilpres di MK kali ini sangat spektakuler.. Menyedot perhatian orang di segala lapisan dan kelas karena menerjang segala penjuru, mengungkap borok-borok yang bagus untuk dijadikan pelajaran berbangsa dan bernegara. Paling tidak, menguliti perilaku penguasa politik, ekonomi, dan keamanan, yang menggunakan media sebagai panggung dan corong serta menjunjung hukum sebagai tameng dan tombak. Memajang kontradiksi antara akal dan nafsu, antara patriotisme dan antekisme. Jadi, bukan melulu soal menang-menangan pilpres. Kalau soal itu sih kemenangan Jokowi-Ma'ruf sudah tamat dengan kesaksian Dahlan Iskan ini. --- lusi_d@... wrote: Sebenarnya ini semua adalah pencerminan wujud pertentangan pendominasian antara finans-kapitalisme kontra produk-kapitalisme dlm lembaga kekuasaan negara. Mana yang disebut "benar" bisa bermutasi sesuai dengan jawaban yang diperlukan dalam fase pejuangan politik "mensosialisasi atau mengindividualisasi keuntungan dalam suatu perusahaan". Jaman bung Karno dulu bisa juga disebut kontradiksi antar patriotisme melawan nekolim. Am Wed, 19 Jun 2019 06:23:13 +0000 (UTC) schrieb ajeg : > Komentar dan pendapat Dahlan Iskan ini punya bobot konstitusional. > Bukan saja perlu diperhatikan terkait kasus Ma'ruf di MK tapi juga > penting sebagai diskursus untuk perkembangan BUMN dan anak-anak > perusahaannya ke depan. > > Apa mantan Menteri BUMN ini termasuk saksi / ahli yang akan diajukan > BPN 02? > - > Anak Perusahaan > 18 June 2019 > > Oleh : Dahlan Iskan > > Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif > BUMN.Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN. > > Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) > menyatakananak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. > > Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan > umum. > > Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. > Isipermohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya > bersinggungandengan anak perusahaan BUMN. > > Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut > komat-kamitberdoa. > > Kalau doa mereka terkabul horeee... > > Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak > perusahaanBUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa > ketakutan yangberlebihan. > > Tidak ada lagi ancaman merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu > bisaberlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas. Seperti > perusahaan swastapada umumnya. Pun bisa bersaing lebih seru dengan > swasta. > > Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang > Saham).Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS > sudah setujutidak ada lagi persoalan hukum. > > Tidak akan lagi dikenakan UU Keuangan Negara. Tidak akan ada lagi > kesalahanprosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS.. Dan > RUPS sudahmenyetujuinya. > > Sejarah baru. > > Angin baru. > > Suasana baru. > > Selama ini tidak begitu. > > Jangankan berlindung di UU Perseroan Terbatas (PT). Mau berlindung ke > UUBUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU Keuangan Negara. > > Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang > bersaksidi pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar > UU Keuangan Negara.Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. > Bentuknya pun sudah PT. BukanPN (Perusahaan Negara) atau PD > (Perusahaan Daerah). > > Tapi sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi > dipengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan. > > Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara. > > Bahkan hal itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. > > Sudah kuat sekali. Sangat kuat. > > Pun sudah sejak lama begitu. > > Sampai belakangan ini. > > Akankah tidak lama lagi akan ada putusan MK seperti yang mereka > harapkan?Yang intinya berlawanan dengan putusan MA? > > Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK > punyakeputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA? > > Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya > lebihtinggi? > > Wallahualam. > > Saya bukan ahli hukum. > > Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli > hukumyang berdiskusi. > > Saya juga bukan ahli doa. > > Tapi saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN. > > Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai > masuk kearena politik tertinggi. Saya pusing.(Dahlan Iskan) >
