https://www.cnbcindonesia.com/news/20190619205950-4-79442/sindiran-ahok-ke-anies-soal-
reklamasi-anies-memang-hebat
Sindiran Ahok ke Anies Soal Reklamasi:
Anies Memang Hebat...
SHARE
Sindiran Ahok ke Anies Soal Reklamasi: Anies Memang Hebat... Foto:
Basuki T Purnama, Ahok (Detik)
*Jakarta, CNBC Indonesia - *Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang
merupakan mantan gubernur DKI Jakarta kembali menyindir Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan hal ihwal kebijakan Anies mengeluarkan IMB di
pulau reklamasi. PadahalAnies telah mencabut semua izin reklamasi dan
menghentikan segala proyek reklamasi di wilayah Teluk Jakarta.
Ahok seperti dilaporkan /CNN Indonesia,/ menilai tindakan Anies yang
mengeluarkan IMB di lahan reklamasi mirip dengan cara DPRD DKI 2014-2019
dalam pembahasan Raperda Reklamasi pada masa kepemimpinannya di DKI
Jakarta 2016 lalu.
Saat itu, para anggota DPRD DKI menolak kontribusi tambahan 15 persen
yang dibebankan kepada pengembang reklamasi untuk pembangunan Jakarta.
Pihak pengembang keberatan dengan kontribusi sampai 15%, dan
"menawarnya" hanya 5%.
Baca:
Ahok Buka Suara, Sindir Anies Soal IMB Reklamasi
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190619170511-4-79400/ahok-buka-suara-sindir-anies-soal-imb-reklamasi>
Pembahasan kontribusi tambahan dalam proses pembuatan Raperda Reklamasi
memunculkan kasus suap yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI. Sama
halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena pasal 15
persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dihubungi wartawan, Rabu
(19/6).
Baca:
Alasan Anies Pilih Tak Bongkar Rumah Mewah di Pulau Reklamasi
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190619154434-4-79363/alasan-anies-pilih-tak-bongkar-rumah-mewah-di-pulau-reklamasi>
Kontribusi tambahan adalah biaya yang dibebankan kepada pengembang oleh
Pemprov DKI untuk membantu pembangunan Jakarta. Kontribusi tambahan
dituangkan Pemprov DKI menjadi salah satu pasal dalam draf Raperda
Reklamasi. Kontribusi tambahan itu menjadi salah satu syarat dikeluarkan
izin bagi pengembang.
Pembahasan Raperda Reklamasi antara DPRD DKI dan Pemprov DKI pada 2016
pun selalu buntu. DPRD DKI menolak kontribusi tambahan yang diusulkan
Pemprov DKI Jakarta.
Baca:
Cerita Anies Soal Kemunculan Pergub Reklamasi Warisan Ahok
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190619135856-4-79333/cerita-anies-soal-kemunculan-pergub-reklamasi-warisan-ahok>
Saat masih jadi gubernur, Ahok bersikeras bahwa dengan angka 15
persenbisa menghasilkan Rp100 triliun lebih untuk Pemprov DKI membangun
Jakarta. Sementara anggota dewan tak kunjung menggelar kembali rapat
karena tawaran angka 5 persen ditolak Pemprov DKI.
Karena kasus ini, raperda soal reklamasi berpolemik panjang sampai
akhirnya dihentikan pembahasannya. Sampai akhirnya Ahok menerbitkan
Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang
Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis
Pantai Utara Jakarta, menjelang masa cuti kampanye Ahok pada Pilkada 2017.
Namun, kini Anies menerbitkan IMB reklamasi berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 206 yang merupakan warusa Ahok. Ahok sendiri menganggap
Pergub yang dikeluarkannya tak bisa jadi dasar penerbitan IMB karena
belum ada perdanya.
Sebelumnya Anies bilang, masih menggunakan pergub warisan Ahok sebagai
dasar terbitnya IMB di lahan reklamasi, karena demi prinsip fundamental
dalam Hukum Tata Ruang yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak
berlaku surut.
"Bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu, agar bangunan rumah tersebut
kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang
hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi
hilang," tegas Anies dalam penjelasannya Rabu (19/6).
**(hoi/hoi)**
TAG: ahok <https://www.cnbcindonesia.com/tag/ahok> reklamasi
<https://www.cnbcindonesia.com/tag/reklamasi> anies
<https://www.cnbcindonesia.com/tag/anies>
