https://www.antaranews.com/berita/921248/presiden-jokowi-diminta-terapkan-konsep-trilogi-maritim
Presiden Jokowi diminta terapkan
konsep trilogi maritim
Kamis, 20 Juni 2019 20:30 WIB
Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning, meminta Presiden Jokowi
terapkan konsep trilogi maritim (Istimewa)
Partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan pemerintah
perlu lebih dioptimalkan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo diminta untuk menerapkan konsep
dan gagasan trilogi maritim yaitu standardisasi pelabuhan, aliansi
pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan.
“Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi
ketiga unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim yaitu standardisasi
pelabuhan, aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan
pelabuhan,” kata Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan
pemerintah perlu lebih dioptimalkan.
Untuk wilayah jasa kepelabuhanan yang komersial, fiskal pemerintah lewat
penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi
ketimbang biaya modal.
Sementara itu bagi wilayah jasa yang non-komersial partisipasi
pemerintah perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital
bagi infrastruktur dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada
kapal serta infrastruktur.
“Ke depan, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD serta
perbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah,
dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa
kepelabuhanan di daerah,” kata Saut.
Dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan
Indonesia II merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja
pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha
yang berorientasi ekspor.
Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim diyakini akan menekan biaya
logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan negara tetangga.
“Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru.
Namun karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka
ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standardisasi
termasuk kinerja dan fasilitas pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran,
serta aksesibilitas bagi kawasan industri,” katanya.
Menurut Saut, standardisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah,
khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan.
Terkait aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di
lingkungan BUMN juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan
pelayaran yang dikenal dengan istilah “dedicated” terminal.
Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut sudah
diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan
Sumatera.
Bila ketiga variabel ini menjadi satu kesatuan, maka lebih berpotensi
memberi dampak tidak hanya secara komersial, namun juga memberikan
manfaat secara operasional. Daerah pun akan semakin berkembang secara
ekonomi.
Dia optimistis Trilogi Maritim minimal memberikan triple efek yaitu bagi
pelabuhan itu sendiri, lalu pelayaran dan industri atau entitas pemilik
barang, serta wilayah ekonomi di sekitar lokasi pelabuhan (hinterland
dan foreland).
“Jadi orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal
bagi operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat
industri pelayaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi
secara kolektif memberikan manfaat bagi ekosistem terkait jasa
kepelabuhanan nasional,” jelas Saut lagi.
Meski begitu, katanya, wacana trilogi maritim ini tetap memiliki
tantangan, yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhanan
terkait yang cenderung fokus pada kepentingan entitasnya saja.
Ada resistensi internal untuk berinteraksi antar pelaku usaha untuk
bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama.
“Saya kira, usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan
termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM, pelayaran dan
pemilik barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun
swasta, juga BUMD,” paparnya.
Beberapa pelaku industri pelayaran menyambut positif gagasan Trilogi
Maritim. Sekretaris Perusahaan PT Pelni (Persero), Yahya Kuncoro
mengatakan, implementasi Trilogi Maritim juga akan memberikan manfaat
besar bagi perusahaan.
“Sebagai perusahaan pelayaran, kami berkepentingan dengan proses
pelayanan yang lebih cepat. Tentu kolaborasi antara ketiga pihak akan
berimbas pada pengurangan biaya operasinal,” katanya.
Meski demikian, kata Yahya, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus
dilakukan pemerintah, mulai dari pelayanan hingga akses ke pelabuhan.
“Pelayanan sudah berkembang cukup baik, namun akses masih perlu
perhatian,” ujar Yahya.
PT Pelni sendiri, katanya, tidak hanya mengelola kapal penumpang tapi
juga kontainer.
Selama ini tidak ada masalah dengan kapal penumpang, karena selalu
berkoordinasi dengan pelabuhan. Sementara untuk kapal kontainer, memang
belum sebaik kapal penumpang dari sisi pelayanan.
“Pembenahan di bagian ini perlu menjadi perhatian banyak pihak,” katanya.
*Baca juga: Empat BUMN pelabuhan kembangkan sistem pembayaran jasa
terintegrasi
<https://www.antaranews.com/berita/915069/empat-bumn-pelabuhan-kembangkan-sistem-pembayaran-jasa-terintegrasi>*
Presiden bagikan 3.200 sertifikat tanah di Gresik
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019
