----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'j.gedearka' [email protected]
[nasional-list] <[email protected]>Kepada:
"[email protected]" <[email protected]>;
[email protected] <[email protected]>; Sahala Silalahi
<[email protected]>; "[email protected]"
<[email protected]>Terkirim: Kamis, 20 Juni 2019 22.11.58 GMT+2Judul:
[nasional-list] Presiden Jokowi diminta terapkan konsep trilogi maritim
Presiden Jokowi diminta terapkan konsep trilogi maritim
|
|
|
| | |
|
|
|
| |
Presiden Jokowi diminta terapkan konsep trilogi maritim
Presiden Joko Widodo diminta untuk menerapkan konsep dan gagasan trilogi
maritim yaitu standardisasi pelabuhan, ...
|
|
|
Presiden Jokowi diminta terapkan
konsep trilogi maritim
Kamis, 20 Juni 2019 20:30 WIB
Partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan pemerintah perlu
lebih dioptimalkan. Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo diminta untuk
menerapkan konsep dan gagasan trilogi maritim yaitu standardisasi pelabuhan,
aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan.
“Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketiga
unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim yaitu standardisasi pelabuhan,
aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan,” kata
Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan
pemerintah perlu lebih dioptimalkan.
Untuk wilayah jasa kepelabuhanan yang komersial, fiskal pemerintah lewat
penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi ketimbang
biaya modal.
Sementara itu bagi wilayah jasa yang non-komersial partisipasi pemerintah
perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital bagi infrastruktur
dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada kapal serta infrastruktur.
“Ke depan, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD serta perbankan
daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan
memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di
daerah,” kata Saut.
Dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia
II merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola
kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi
ekspor.
Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim diyakini akan menekan biaya logistik
nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan negara tetangga.
“Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru.. Namun
karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel
yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standardisasi termasuk kinerja dan
fasilitas pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi
kawasan industri,” katanya.
Menurut Saut, standardisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah, khususnya
terkait kinerja operasi pelabuhan.
Terkait aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di
lingkungan BUMN juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang
dikenal dengan istilah “dedicated” terminal.
Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut sudah
diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan
Sumatera.
Bila ketiga variabel ini menjadi satu kesatuan, maka lebih berpotensi memberi
dampak tidak hanya secara komersial, namun juga memberikan manfaat secara
operasional. Daerah pun akan semakin berkembang secara ekonomi.
Dia optimistis Trilogi Maritim minimal memberikan triple efek yaitu bagi
pelabuhan itu sendiri, lalu pelayaran dan industri atau entitas pemilik barang,
serta wilayah ekonomi di sekitar lokasi pelabuhan (hinterland dan foreland).
“Jadi orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal bagi
operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat industri pelayaran
serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan
manfaat bagi ekosistem terkait jasa kepelabuhanan nasional,” jelas Saut lagi.
Meski begitu, katanya, wacana trilogi maritim ini tetap memiliki tantangan,
yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhanan terkait yang cenderung
fokus pada kepentingan entitasnya saja.
Ada resistensi internal untuk berinteraksi antar pelaku usaha untuk
bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama.
“Saya kira, usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan
termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM, pelayaran dan pemilik
barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun swasta, juga
BUMD,” paparnya.
Beberapa pelaku industri pelayaran menyambut positif gagasan Trilogi Maritim.
Sekretaris Perusahaan PT Pelni (Persero), Yahya Kuncoro mengatakan,
implementasi Trilogi Maritim juga akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan.
“Sebagai perusahaan pelayaran, kami berkepentingan dengan proses pelayanan
yang lebih cepat. Tentu kolaborasi antara ketiga pihak akan berimbas pada
pengurangan biaya operasinal,” katanya.
Meski demikian, kata Yahya, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan
pemerintah, mulai dari pelayanan hingga akses ke pelabuhan. “Pelayanan sudah
berkembang cukup baik, namun akses masih perlu perhatian,” ujar Yahya.
PT Pelni sendiri, katanya, tidak hanya mengelola kapal penumpang tapi juga
kontainer.
Selama ini tidak ada masalah dengan kapal penumpang, karena selalu
berkoordinasi dengan pelabuhan. Sementara untuk kapal kontainer, memang belum
sebaik kapal penumpang dari sisi pelayanan.
“Pembenahan di bagian ini perlu menjadi perhatian banyak pihak,” katanya.
Baca juga: Empat BUMN pelabuhan kembangkan sistem pembayaran jasa terintegrasi
Presiden bagikan 3.200 sertifikat tanah di Gresik
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019
