https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1720-gugat-dulu-bukti-kemudian
/*Gugat Dulu Bukti Kemudian*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Kamis, 20 Jun 2019, 05:00 WIB Editorial
MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1720-gugat-dulu-bukti-kemudian>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1720-gugat-dulu-bukti-kemudian>
GUGATAN hukum merupakan suatu tuntutan atas hak yang diajukan pihak
penggugat kepada pihak tergugat melalui proses di pengadilan. Gugatan
diajukan pihak penggugat kepada pihak tergugat karena dinilai telah
melakukan pelanggaran sehingga merugikan hak dan atau kewajiban pihak
penggugat.
Gugatan yang dapat diterima majelis hakim dan proses peradilan disusun
dengan bahasa yang runut, argumentasi hukum yang relevan, ketat, dan
masuk akal sehingga ia dapat disebut sebagai gugatan yang baik dan
memenuhi syarat.
Gugatan lazimnya juga ditunjang dengan bukti-bukti hukum, yang jika
tidak kuat dan tidak terbantahkan, setidaknya cukup meyakinkan sehingga
ia melengkapi dan menjadi roh dari suatu gugatan.
Dengan ditambah saksi-saksi yang kredibel dan dapat memberikan
keterangan yang tidak meragukan, suatu gugatan dapat dinilai sebagai
gugatan yang memenuhi syarat dalam suatu perkara.
Gugatan yang disampaikan Tim Hukum Pasangan Capres-Cawapres No 02
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) kita nilai
tidak mencerminkan kualitas gugatan semacam itu.
Persidangan hari keenam yang mengadili perkara sengketa Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin, justru memperlihatkan betapa
gugatan yang disusun tim hukum pasangan Prabowo-Sandi tidak proporsional
dan profesional.
Dalam prosesnya, gugatan itu banyak dimentahkan, bukan hanya oleh tim
hukum pasangan capres-cawapres Nomor 01 Joko Widodo-Maruf Amin dan
Majelis Hakim Konstitusi, tetapi juga oleh saksi yang diajukan tim hukum
pasangan Prabowo-Sandi itu sendiri.
Tim hukum kubu 02 dalam berbagai kesempatan, juga banyak terlihat tidak
siap. Karena ketidaksiapan mereka, banyak alat bukti yang akhirnya
ditarik tim hukum kubu 02. Salah satu yang fenomenal ialah penarikan
alat bukti C1 (formulir pencatatan penghitungan suara) yang sebelumnya
sudah diserahkan kepada Kepaniteraan MK yang berjumlah sebanyak 28
kontainer.
Meskipun demikian, majelis hakim masih memperlihatkan sikap arif dan
bijak. Meskipun tim hukum 02 sudah menyatakan akan menarik alat bukti,
majelis hakim tetap memberikan waktu kepada tim hukum Prabowo-Sandi
untuk memperbaiki susunan alat bukti tersebut hingga pukul 12 siang
kemarin meskipun hal itu pada akhirnya juga tidak mampu dipenuhi tim
hukum pasangan 02 tersebut.
Dari segi pengajuan saksi, tim hukum kubu 02 juga tidak mampu
menghadirkan saksi yang meyakinkan majelis hakim. Terkait tuduhan adanya
17,5 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) siluman dan kartu
keluarga (KK) manipulatif sebanyak 117.333, Agus Muhammad Maksum, saksi
yang diajukan tim hukum 02 juga terkesan plintat-plintut.
Saat diuji keterangannya oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Agus
bersikap tidak konsisten, kemudian mengaku tidak tahu perihal informasi
adanya dugaan pemilih siluman tersebut. Bahkan Agus pada akhirnya
meminta maaf kepada majelis hakim.
Kita terus terang ikut prihatin dengan model dan kualitas gugatan,
pengajuan alat bukti dan saksi oleh tim hukum pasangan Prabowo-Sandi
tersebut. Dengan tingkat kualitas gugatan, barang bukti, dan saksi
semacam itu, dugaan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis,
dan masif yang dituduhkan pasangan Prabowo-Sandi lebih mendekati ilusi
daripada opini sekalipun.
Kita menghargai langkah hukum Prabowo-Sandi dengan mengajukan gugatan ke
MK. Namun, gugatan tim hukum pasangan tersebut terkesan berprinsip
‘gugat dahulu bukti kemudian’ untuk tidak menyebutnya serampangan dan
asal-asalan.
Dengan kualitas gugatan semacam itu, sudah selayaknya dan sepatutnya
pasangan Prabowo-Sandi dan para pendukungnya mengantisipasi putusan
majelis hakim konstitusi dengan kesiapan yang jernih dan hati yang
lapang. Bahwa gugatan mereka kelak akan ditolak.
