https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1545-wibawa-mk
/*Wibawa MK*/
Penulis: *Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Kamis, 20 Jun
2019, 05:30 WIB podium <https://mediaindonesia.com/podiums>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1545-wibawa-mk>
<https://twitter.com/home/?status=Wibawa MK
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1545-wibawa-mk via
@mediaindonesia>
Wibawa MK
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/06/311296c52b407ed8e2c753e85c83e344.jpg>
/MI/
Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group
DI MK sedang berlangsung pertunjukan besar dan seyogianya juga pikiran
besar. Basis persoalan ialah apakah mereka bertindak berdasarkan versi
yang sama tentang fakta ataukah mereka punya fakta yang sama.
Tentu saja keanehan yang luar biasa di bumi kalau fakta yang dimiliki
KPU berbeda dengan fakta yang dimiliki Bawaslu, berbeda pula dengan
fakta yang dimiliki pemohon (Prabowo), dan juga berbeda dengan fakta
yang dimiliki termohon (Jokowi).
Bayangkanlah apa yang terjadi. Bukti bertruk-truk berhadapan dengan
bukti berkontainer-kontainer. Mereka bikin penuh semua kamar hakim MK.
Akan tetapi, di kamar yang sama, dari TPS yang sama, fakta yang satu dan
yang lain tidak saling kenal, padahal mestinya mereka ‘diri’ yang sama.
Pernyataan saya itu tentu mengandung ‘dramatisasi’, sebuah kata yang
sempat sensitif di MK. Senyatanya saya percaya bahwa dalam perkara
pilpres, KPU dan Bawaslu punya fakta yang sama dan sama autentiknya.
Pertanyaannya, bagaimana halnya dengan pileg? Dalam pileg fakta yang
diklaim sama-sama asli, bisa terjadi senyatanya berbeda.
Pendapat itu memisahkan kejujuran dalam pilpres dan kejujuran dalam
pileg. Ini juga aneh, bukankah pilpres dan pileg dilaksanakan serentak?
Betul serentak, tetapi di TPS suasana kebatinan warga jauh lebih
terlibat dan tercurah dalam memilih capres jika dibandingkan dengan
memilih caleg. Warga juga bisa fokus dua pilihan saja, yakni pilih
Jokowi atau Prabowo.
Suasana kebatinan warga itu tentu saja tidak dapat dijadikan alasan
legal untuk memisahkan hasil pemilu serentak. Keputusan KPU tentang
hasil pemilihan umum menyatukan hasil pilpres dan pileg. Dalam
pengertian ini juga aneh menerima hasil pileg, tapi menolak hasil pilpres.
Pertunjukan besar dan perdebatan besar di MK sempat saya harapkan
terjadi ketika pihak pemohon meminta agar saksi dilindungi oleh LPSK.
Ini soal besar menyangkut nyawa manusia. Di dalam sidang hakim MK
bertanya, apakah saksi yang nyawanya terancam itu lapor polisi? Dijawab
tidak.
Rasa takut hal manusiawi. Rasa takut hal subjektif. Kemampuan orang
menghadapi ancaman fisik atau tekanan psikis berbeda-beda. Akan tetapi,
hukum ialah hukum. Meminta perlindungan LPSK hanya untuk perkara pidana.
Apakah aparat negara bernama polisi bakal pura-pura tidak tahu?
Orang harus berani jujur memberi kesaksian di muka hakim. Sekalipun
orang yang merasa terancam nyawanya tidak melapor ke polisi, saya
percaya Kepolisian RI di bawah Jenderal Tito tahu benar apa yang
dipersoalkan di MK yang sidangnya terbuka untuk umum. Saya pun percaya
dengan caranya polisi bakal menjaga sang saksi.
Hakim MK menunjukkan besar wibawanya. Advokat yang menyebut hakim MK
menekan saksi, langsung diancam bakal dikeluarkan. Sebuah pertunjukan
besar yang terbuka berlangsung di MK yang membuat hati, jiwa, dan
pikiran kita pun besar bahwa MK memang tempatnya kejujuran dipertaruhkan
dan dipercayakan.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1545-wibawa-mk>
<https://twitter.com/home/?status=Wibawa MK
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1545-wibawa-mk via
@mediaindonesia>
