Mau tarik ijuran, silahkan. Mau bayar denda, silahkan. Mau umroh juga kemauan sendiri. Mau melarikan diri dari Indonesia, juga kemauan sendiri. Kalau pulang, juga silahkan. Masuk penjara adalah kewajiban. Tak satupun penjahat di Indonesia boleh bebas melenggang. ----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'j.gedearka' [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>Terkirim: Jumat, 12 Juli 2019 21.05.59 GMT+2Judul: [nasional-list] FPI Tarik Iuran Anggota untuk Bayar Denda Overstay Rizieq
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712190040-20-411703/fpi-tarik-iuran-anggota-untuk-bayar-denda-overstay-rizieq FPI Tarik Iuran Anggota untuk Bayar Denda Overstay Rizieq CNN Indonesia | Jumat, 12/07/2019 19:57 WIB Bagikan : Anggota dan simpatisan FPI bakal ditarik iuran untuk membayar denda overstay Rizieq Shihab (REUTERS/Darren Whiteside) Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengatakan pihaknya berencana menarik iuran dari para anggota dan simpatisan. Iuran dikumpulkan untuk membayarkan denda overstay Imam Besar FPI Rizieq Shihab. "Kami bayar sendiri dari anggota dan simpatisan," ucap Sugito saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/7). Langkah itu akan diambil jika pemerintah tidak mau membayarkan denda yang harus ditanggung Rizieq. Sugito yakin kasus overstay diakibatkan oleh institusi di Indonesia yang menghalang-halangi Rizieq keluar Arab Saudi. "Seharusnya kan yang membayar pemerintah. Kalau tidak bersedia, ya kita bayar sendiri," tutur Sugito. | Lihat juga: Polri Minta Rizieq Tak Perlu Cemas Pulang Jika Tak Bersalah | Sugito menjelaskan bahwa pada 10, 11 dan 12 Juli 2018, Rizieq berusaha keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang masa izin tinggal. Namun, pihak imigrasi Arab Saudi mencekal sehingga Rizieq tidak dapat keluar. Sugito mengatakan ada institusi dari Indonesia yang meminta pihak imigrasi Arab Saudi mencekal Rizieq. Dia tidak bisa menyebut nama institusi yang dimaksud karena tidak dijelaskan oleh pihak imigrasi setempat. "Pada waktu itu imigrasi tidak menjelaskan. Tadinya kami minta foto copy-nya, tapi tidak diberikan," kata Sugito. | Lihat juga: Waketum Gerindra Bantah Syarat Rekonsilliasi Pulangkan Rizieq | Walhasil, Rizieq tidak bisa keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang masa izin tinggal. Hal itu berakibat masa izin tinggal Rizieq kadaluarsa sejak 20 Juli 2018. Sugito mengatakan Rizieq juga tidak akan langsung pulang ke tanah air jika denda overstay sudah dibayar. Menurutnya, masalahnya bukan soal denda, tapi terkait pencekalan. Dia menyebut Rizieq masih dicekal sehingga tidak bisa pergi ke luar Arab Saudi. Pencekalan itu juga masih atas permintaan institusi resmi di Indonesia. "Sampai sekarang masih dicekal," kata Sugito. | Lihat juga: Nasib Rizieq Shihab dan Aturan Overstay di Arab Saudi | Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut Rizieq memiliki denda yang harus dibayar kepada pemerintah setempat.. Denda itu terkait masa izin tinggal Rizieq yang sudah habis sejak 20 Juli 2018 lalu. Agus menyebut Rizieq harus membayar denda overstay terlebih dahulu jika ingin meninggalkan Saudi. Jumlahnya satu orang Rp110 juta. Agus mengatakan denda tersebut harus dibayar oleh Rizieq dengan catatan tak memiliki masalah hukum. Namun, Agus tak tahu apakah Rizieq punya masalah hukum atau tidak selama tinggal di Saudi. (gil) Megawati Tak Setuju Menteri Muda, Apa Kata Partai Koalisi Jokowi? Presiden Joko Widodo (kiri), Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), berjalan bersama usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. Presiden Joko Widodo (kiri), Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), berjalan bersama usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. Oleh: Bayu Septianto - 12 Juli 2019 Dibaca Normal 1 menit Megawati mengatakan menteri berusia muda harus punya bekal pengalaman di parlemen serta pengetahuan mengenai proses pembuatan undang-undang. Pernyataan ini setidaknya didukung PKB dan Nasdem. tirto.id - Generasi muda yang bermimpi menjadi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus punya pengalaman di parlemen serta pengetahuan mengenai proses pembuatan Undang-Undang. Demikianlah syarat yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pernyataan ini keluar untuk menanggapi wacana pemilihan menteri milenial atau anak muda beberapa waktu terakhir. "Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," kata Megawati di Beijing, Cina, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (10/7/2019) malam. Presiden ke-5 RI itu bilang banyak contoh orang gagal di pemerintahan karena tidak punya latar belakang dan pengalaman apa pun dalam menjalankan roda pemerintahan. "Dan saya suka bilang, [jadi menteri] memang mau mejeng saja? Saya tidak akan menyebut nama." Presiden Joko Widodo saat ini masih mencari sejumlah figur muda yang dapat mengisi jabatan-jabatan strategis di kementerian, termasuk dari partai politik. Ia memastikan nama-nama menteri dalam kabinet lima tahun mendatang akan diumumkan dalam waktu dekat. "Saya minta dari partai juga ada yang muda. Ada dari profesional juga. Kalau enggak ada dari partai, ya, kita cari sendiri. Profesional muda, kan, sekarang banyak banget," kata Jokowi usai membuka acara Pameran Kain dan Kerajinan Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019). Baca juga: Menteri-Menteri Usia Muda di Era Revolusi dan Pasca-Kemerdekaan Sepakat dengan Mega Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, sepakat dengan syarat yang disampaikan Megawati, bahwa anak muda sebaiknya harus banyak belajar dulu. "Sebagaimana kami juga belajar dulu, ya," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Kalau memang akhirnya ada anak muda dipilih, maka Johnny yakin Jokowi sudah mempertimbangkan kompetensinya. "Pak Jokowi pasti mengambil generasi muda yang punya kompetensi, kemampuan baik. Karena generasi muda itu yang akan menjadi role model atas generasi muda lainnya di indonesia." Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, juga sepakat dengan syarat untuk menteri muda yang disampaikan Megawati. Sosok anak muda yang jadi menteri semestinya memiliki kematangan dalam banyak hal. Sosok tersebut harus paham soal aturan ketatanegaraan, punya jiwa pemimpin, serta memiliki kemampuan manajerial dan mengeksekusi kebijakan. "Kalau hanya muda tapi mejeng saja apa yang disampaikan Bu Mega sangat relevan dengan kebutuhan ke depan," kata Karding kepada reporter Tirto, Kamis (11/7/2019). Selain itu, menurut Karding juga akan muncul masalah lain jika Jokowi memilih menteri muda yang berasal dari partai politik. Ia khawatir kader senior merasa terlangkahi karier politiknya. Baca juga: Megawati Kritisi Menteri Muda, Jokowi Diminta Lebih Selektif Sementara Golkar cenderung setuju. Bambang Sosatyo, Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar sekaligus Ketua DPR, bahkan sudah menyebut nama salah satu kader yang dianggap pantas. Bukan Soal Muda atau Tua Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan Jokowi mesti punya standar kualitas yang terukur dalam memilih menteri di kabinetnya, baik itu generasi muda maupun tua. Beberapa aspek di antaranya pengalaman, prestasi, kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak. Standar-standar itulah yang lebih penting, kata Karyono. Selain itu, ia mengatakan yang paling penting adalah si calon memenuhi syarat yang ditentukan Jokowi. "Sehingga dalam konteks memilih menteri tidak perlu ada narasi yang muda melangkahi yang tua," ucap Karyono kepada reporter Tirto, Kamis (11/7/2019). Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto (tirto.id - Politik) Reporter: Bayu Septianto Penulis: Bayu Septianto Editor: Gilang Ramadhan PKB dan Nasdem tak mempermasalahkan syarat dari Megawati. Baca selengkapnya di artikel "Megawati Tak Setuju Menteri Muda, Apa Kata Partai Koalisi Jokowi?", https://tirto.id/ed86
