https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712190040-20-411703/fpi-tarik-iuran-anggota-untuk-bayar-denda-overstay-rizieq
FPI Tarik Iuran Anggota untuk Bayar Denda Overstay
Rizieq
CNN Indonesia | Jumat, 12/07/2019 19:57 WIB
Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712190040-20-411703/fpi-tarik-iuran-anggota-untuk-bayar-denda-overstay-rizieq#>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712190040-20-411703/fpi-tarik-iuran-anggota-untuk-bayar-denda-overstay-rizieq#>
FPI Tarik Iuran Anggota untuk Bayar Denda Overstay Rizieq Anggota dan
simpatisan FPI bakal ditarik iuran untuk membayar denda overstay Rizieq
Shihab (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Bantuan Hukum *Front Pembela Islam
<https://www.cnnindonesia.com/tag/front-pembela-islam>* (*FPI
<https://www.cnnindonesia.com/tag/fpi>*) Sugito Atmo Prawiro mengatakan
pihaknya berencana menarik iuran dari para anggota dan simpatisan. Iuran
dikumpulkan untuk membayarkan denda overstay Imam Besar FPI *Rizieq
Shihab <https://www.cnnindonesia.com/tag/rizieq-shihab>*.
"Kami bayar sendiri dari anggota dan simpatisan," ucap Sugito saat
dihubungi /CNNIndonesia.com/, Jumat (12/7).
Langkah itu akan diambil jika pemerintah tidak mau membayarkan denda
yang harus ditanggung Rizieq. Sugito yakin kasus overstay diakibatkan
oleh institusi di Indonesia yang menghalang-halangi Rizieq keluar Arab
Saudi.
"Seharusnya kan yang membayar pemerintah. Kalau tidak bersedia, ya kita
bayar sendiri," tutur Sugito.
Lihat juga:
Polri Minta Rizieq Tak Perlu Cemas Pulang Jika Tak Bersalah
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712180715-12-411674/polri-minta-rizieq-tak-perlu-cemas-pulang-jika-tak-bersalah/>
Sugito menjelaskan bahwa pada 10, 11 dan 12 Juli 2018, Rizieq berusaha
keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang masa izin tinggal. Namun,
pihak imigrasi Arab Saudi mencekal sehingga Rizieq tidak dapat keluar.
Sugito mengatakan ada institusi dari Indonesia yang meminta pihak
imigrasi Arab Saudi mencekal Rizieq. Dia tidak bisa menyebut nama
institusi yang dimaksud karena tidak dijelaskan oleh pihak imigrasi
setempat.
"Pada waktu itu imigrasi tidak menjelaskan. Tadinya kami minta foto
copy-nya, tapi tidak diberikan," kata Sugito.
Lihat juga:
Waketum Gerindra Bantah Syarat Rekonsilliasi Pulangkan Rizieq
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712180043-32-411675/waketum-gerindra-bantah-syarat-rekonsilliasi-pulangkan-rizieq/>
Walhasil, Rizieq tidak bisa keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang
masa izin tinggal. Hal itu berakibat masa izin tinggal Rizieq kadaluarsa
sejak 20 Juli 2018.
Sugito mengatakan Rizieq juga tidak akan langsung pulang ke tanah air
jika denda overstay sudah dibayar. Menurutnya, masalahnya bukan soal
denda, tapi terkait pencekalan.
Dia menyebut Rizieq masih dicekal sehingga tidak bisa pergi ke luar Arab
Saudi. Pencekalan itu juga masih atas permintaan institusi resmi di
Indonesia.
"Sampai sekarang masih dicekal," kata Sugito.
Lihat juga:
Nasib Rizieq Shihab dan Aturan Overstay di Arab Saudi
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190712120937-106-411533/nasib-rizieq-shihab-dan-aturan-overstay-di-arab-saudi/>
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel
menyebut Rizieq memiliki denda yang harus dibayar kepada pemerintah
setempat. Denda itu terkait masa izin tinggal Rizieq yang sudah habis
sejak 20 Juli 2018 lalu.
Agus menyebut Rizieq harus membayar denda overstay terlebih dahulu jika
ingin meninggalkan Saudi. Jumlahnya satu orang Rp110 juta.
Agus mengatakan denda tersebut harus dibayar oleh Rizieq dengan catatan
tak memiliki masalah hukum. Namun, Agus tak tahu apakah Rizieq punya
masalah hukum atau tidak selama tinggal di Saudi.
*(gil)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Megawati Tak Setuju Menteri Muda, Apa Kata Partai Koalisi Jokowi?
Presiden Joko Widodo (kiri), Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), berjalan
bersama usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa
(21/5/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. Presiden Joko Widodo
(kiri), Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), berjalan bersama usai pertemuan
tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). ANTARA
FOTO/Puspa Perwitasari/ama. Oleh: Bayu Septianto - 12 Juli 2019 Dibaca
Normal 1 menit Megawati mengatakan menteri berusia muda harus punya
bekal pengalaman di parlemen serta pengetahuan mengenai proses pembuatan
undang-undang. Pernyataan ini setidaknya didukung PKB dan Nasdem.
tirto.id - Generasi muda yang bermimpi menjadi menteri di kabinet Joko
Widodo-Ma'ruf Amin harus punya pengalaman di parlemen serta pengetahuan
mengenai proses pembuatan Undang-Undang. Demikianlah syarat yang
disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pernyataan
ini keluar untuk menanggapi wacana pemilihan menteri milenial atau anak
muda beberapa waktu terakhir. "Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa
ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata
pemerintahan," kata Megawati di Beijing, Cina, dalam keterangan tertulis
yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (10/7/2019) malam. Presiden ke-5
RI itu bilang banyak contoh orang gagal di pemerintahan karena tidak
punya latar belakang dan pengalaman apa pun dalam menjalankan roda
pemerintahan. "Dan saya suka bilang, [jadi menteri] memang mau mejeng
saja? Saya tidak akan menyebut nama." Presiden Joko Widodo saat ini
masih mencari sejumlah figur muda yang dapat mengisi jabatan-jabatan
strategis di kementerian, termasuk dari partai politik. Ia memastikan
nama-nama menteri dalam kabinet lima tahun mendatang akan diumumkan
dalam waktu dekat. "Saya minta dari partai juga ada yang muda. Ada dari
profesional juga. Kalau enggak ada dari partai, ya, kita cari sendiri.
Profesional muda, kan, sekarang banyak banget," kata Jokowi usai membuka
acara Pameran Kain dan Kerajinan Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta
Pusat, Jumat (12/7/2019). Baca juga: Menteri-Menteri Usia Muda di Era
Revolusi dan Pasca-Kemerdekaan Sepakat dengan Mega Sekretaris Jenderal
Partai Nasdem, Johnny G Plate, sepakat dengan syarat yang disampaikan
Megawati, bahwa anak muda sebaiknya harus banyak belajar dulu.
"Sebagaimana kami juga belajar dulu, ya," kata Johnny di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Kalau memang akhirnya ada anak muda
dipilih, maka Johnny yakin Jokowi sudah mempertimbangkan kompetensinya.
"Pak Jokowi pasti mengambil generasi muda yang punya kompetensi,
kemampuan baik. Karena generasi muda itu yang akan menjadi role model
atas generasi muda lainnya di indonesia." Ketua DPP PKB, Abdul Kadir
Karding, juga sepakat dengan syarat untuk menteri muda yang disampaikan
Megawati. Sosok anak muda yang jadi menteri semestinya memiliki
kematangan dalam banyak hal. Sosok tersebut harus paham soal aturan
ketatanegaraan, punya jiwa pemimpin, serta memiliki kemampuan manajerial
dan mengeksekusi kebijakan. "Kalau hanya muda tapi mejeng saja apa yang
disampaikan Bu Mega sangat relevan dengan kebutuhan ke depan," kata
Karding kepada reporter Tirto, Kamis (11/7/2019). Selain itu, menurut
Karding juga akan muncul masalah lain jika Jokowi memilih menteri muda
yang berasal dari partai politik. Ia khawatir kader senior merasa
terlangkahi karier politiknya. Baca juga: Megawati Kritisi Menteri Muda,
Jokowi Diminta Lebih Selektif Sementara Golkar cenderung setuju. Bambang
Sosatyo, Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar
sekaligus Ketua DPR, bahkan sudah menyebut nama salah satu kader yang
dianggap pantas. Bukan Soal Muda atau Tua Direktur Eksekutif Indonesian
Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan Jokowi mesti punya
standar kualitas yang terukur dalam memilih menteri di kabinetnya, baik
itu generasi muda maupun tua. Beberapa aspek di antaranya pengalaman,
prestasi, kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak. Standar-standar
itulah yang lebih penting, kata Karyono. Selain itu, ia mengatakan yang
paling penting adalah si calon memenuhi syarat yang ditentukan Jokowi.
"Sehingga dalam konteks memilih menteri tidak perlu ada narasi yang muda
melangkahi yang tua," ucap Karyono kepada reporter Tirto, Kamis
(11/7/2019). Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan
menarik lainnya Bayu Septianto (tirto.id - Politik) Reporter: Bayu
Septianto Penulis: Bayu Septianto Editor: Gilang Ramadhan PKB dan Nasdem
tak mempermasalahkan syarat dari Megawati.
Baca selengkapnya di artikel "Megawati Tak Setuju Menteri Muda, Apa Kata
Partai Koalisi Jokowi?", https://tirto.id/ed86
