Apa yang Absen dari Pidato Politik Jokowi
16 July 2019
Ken Buddha Kussumandaru
<https://indoprogress.com/penulis/ken-buddha-kussumandaru/>
Harian IndoPROGRESS <https://indoprogress.com/kanal>
https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/
Print Friendly, PDF & Email
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#>
/Kredit foto://Kronologi.id/
<https://kronologi.id/2019/07/15/pidato-lengkap-jokowi-sentil-oposisi-sampai-bubarkan-lembaga-tak-produktif/>
------------------------------------------------------------------------
DALAM acara yang didapuk sebagai “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, 14
Juli 2019, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)
dan Ma’ruf Amin, memberikan pidato politik yang menurutnya mewakili visi
masa pemerintahannya yang kedua.[1]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftn1>
Mari kita bedah satu-persatu dan kita lihat dari sudut pandang
kepentingan gerakan rakyat pekerja.
------------------------------------------------------------------------
*Soal reformasi birokrasi*
Jokowi membuka pidatonya dengan menyinggung perkara inovasi dan
efisiensi lembaga-lembaga pemerintahan. Dia menyebut soal “cara baru”
dan “meninggalkan pola lama” dalam menjalankan pemerintahan. Ini
kemudian diulanginya lagi dengan menyebut secara khusus mengenai
“reformasi birokrasi”. Secara eksplisit, Jokowi bertekad akan memangkas
dan mencopot pejabat-pejabat yang tidak efektif atau efisien.
Reformasi birokrasi adalah hal yang sangat dekat dengan kepentingan
rakyat pekerja. Untuk buruh, misalnya, reformasi birokrasi merupakan
satu syarat untuk memangkas biaya siluman yang selama ini membebani
pengeluaran perusahaan. Data (yang sebenarnya sudah kadaluwarsa karena
dirilis tahun 2013) menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja hanya 12% dari
total biaya produksi, sementara sebagian besar biaya berasal dari biaya
siluman.[2]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftn2>Karena
pengusaha tidak punya cara untuk memangkas biaya siluman ini, setiap
kali terjadi krisis dalam bisnisnya buruhlah yang dikorbankan.
Namun sangat disayangkan bahwa ada setidaknya dua hal yang tidak ada
dalam pidato Jokowi tersebut terkait dengan reformasi birokrasi ini:
1. Jokowi hanya menyebut reformasi birokrasi ini dalam kaitannya dengan
perijinan, tanpa menyebut soal pelayanan publik, terutama yang
menyangkut hak-hak kewarganegaraan seperti data kependudukan.
2. Jokowi tidak menyangkutkan reformasi birokrasi ini dengan
kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini tidak menjamin bahwa
pemangkasan atas biaya siluman, yang akan dinikmati perusahaan, akan
berdampak pada keleluasaan perusahaan untuk meningkatkan upah buruh.
Dengan kata lain, pemangkasan biaya siluman ini hanya akan
meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa berdampak pada
kesejahteraan buruh.
------------------------------------------------------------------------
*Soal Infrastruktur*
Ini adalah program di mana Jokowi benar-benar bersinar. Pembangunan
infrastruktur yang pesat harus diakui merupakan kerja besar yang nyaris
mustahil, mengingat kerumitan logistik yang dihadirkan oleh kondisi
geografis Indonesia. Jokowi berjanji bahwa simpul-simpul infrastruktur
ini akan disambungkan dengan sentra-sentra produksi rakyat dan pusat
produksi usaha kecil dan menengah serta pariwisata.
Sebagai kelas pekerja, kita berkepentingan untuk hadirnya infrastruktur
yang modern dan merata di seluruh tanah air. Kehadiran infrastruktur ini
dapat memacu industrialisasi dan penyempurnaan formasi kelas proletar di
negeri ini.
Tapi, pidato Jokowi gagal menyebutkan beberapa hal:
1. Bahwa pembangunan infrastruktur niscaya menimbulkan korban. Tidak
ada Jokowi menyatakan bahwa dia berniat meminimalkan jatuhnya korban
atau menjamin mekanisme pemulihan bagi mereka yang menjadi korban
pembangunan infrastruktur;
2. Jokowi juga hanya bicara tentang pembukaan lapangan kerja, tanpa
menyebut tentang jaminan pemenuhan hak para pekerja yang akan
mengisi lapangan kerja tersebut—terutama jaminan keamanan kerja;
3. Jokowi tidak bicara tentang jaminan akses bagi rakyat untuk
menikmati ketersediaan infrastruktur ini. Apalah gunanya berbagai
infrastruktur dibangun apabila harga layanannya terlalu mahal
sehingga tak dapat diakses rakyat kebanyakan?
4.
------------------------------------------------------------------------
*Pembangunan Sumber Daya Manusia*
Jokowi lantas mengungkap rencananya untuk membangun sumber daya manusia
Indonesia. Yang digarisbawahinya adalah tujuan-tujuan/The Sustainable
Development Goals (SDGs)/seperti kesehatan ibu-anak,
pencegahan/stunting/dan penurunan angka kematian ibu melahirkan. Dia
juga menekankan pada pembangunan lebih banyak fasilitas untuk penyiapan
angkatan kerja.
Dari sudut pandang kelas pekerja, tentu ini hal yang baik. Tujuan-tujuan
SDGs, sekalipun moderat, namun jika tercapai akan sangat meningkatkan
kesejahteraan rakyat pekerja secara umum. Begitu pula dengan peningkatan
kapasitas angkatan kerja baru yang tentunya akan mengubah/reserve army
of labor/menjadi pasukan buruh garis depan.
Namun demikian, hal-hal yang lebih fundamental tidak disinggung sama
sekali oleh Jokowi dalam pidatonya:
1. Tidak ada tersirat komitmen Jokowi untuk membangun sumber daya
manusia yang mampu berpikir kritis. Di tengah situasi politik yang
sangat rentan dihantam berita palsu dan politisisasi isu-isu agama,
kemampuan berpikir kritis akan menjadi kunci untuk ketahanan rakyat
Indonesia dari kemungkinan dipecah-belah atau dihasut untuk
melakukan diskriminasi/kekerasan;
2. Tidak ada tersirat pemahaman Jokowi bahwa peningkatan kualitas
sumber daya manusia akan sangat tergantung pada pemenuhan HAM,
terutama yang menyangkut akses rakyat pada layanan publik, keadilan,
permodalan, dan mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM;
3. Untuk memastikan pemerataan dalam pembangunan sumber daya manusia,
kelompok-kelompok minoritas dan kelompok rentan harus dilindungi dan
dijamin aksesnya pada haknya sebagai warga negara. Perlindungan
terhadap minoritas ini akan menjamin partisipasi warga negara
sepenuhnya dalam pembangunan, tidak ada kelompok yang ditinggal atau
tertinggal.
------------------------------------------------------------------------
*Investasi*
Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan membuka pintu seluas-luasnya pada
investasi. “Jangan ada yang alergi pada investasi,” katanya. Memang
Jokowi hanya mengaitkan soal pembukaan investasi ini pada soal reformasi
birokrasi dan perijinan namun, kenyataannya, korporasi merupakan salah
satu pelanggar HAM terbesar di Indonesia,[3]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftn3>terutama
di sektor ekstraksi sumber daya alam.[4]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftn4>
Pada poin inilah rakyat pekerja Indonesia harus paling waspada. Kita
jelas tidak menentang pembangunan lebih banyak industri dan pembukaan
lapangan kerja; tapi kita tidak ingin pembangunan industri ini melanggar
hak-hak rakyat, merusak lingkungan hidup atau menimbulkan konflik
horisontal dalam masyarakat.
Yang jelas absen dalam pidato Jokowi tersebut adalah komitmen Jokowi
pada penerapan konsep Bisnis dan HAM, yang mengatur tanggung jawab
pemerintah untuk memastikan bahwa operasi perusahaan-perusahaan, baik
modal asing maupun domestik, mematuhi ketentuan-ketentuan HAM.
------------------------------------------------------------------------
*Penggunaan Anggaran Negara*
Jokowi menyinggung sedikit soal penggunaan APBN, di mana menurutnya,
“Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memberikan manfaat untuk
ekonomi, rakyat, dan kesejahteraan.”
Dari sudut pandang kelas pekerja, tentu ini adalah hal yang baik. Namun
kita semua tahu bahwa proses penentuan peruntukan anggaran negara adalah
sebuah medan pertempuran yang luar biasa keras baik di eksekutif maupun
legislatif, dari tingkat pusat sampai desa. Tanpa pembangunan kemampuan
rakyat untuk berjuang lewat politik anggaran, “manfaat untuk rakyat dan
kesejahteraan” hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.
------------------------------------------------------------------------
*Pancasila*
Jokowi menutup pidatonya dengan menyinggung Pancasila sebagai ideologi
negara. Di samping bicara tentang kebhinekaan, “/komitmen berdemokrasi
yang berkeadaban,” dan “hak yang sama di depan hukum,”/Jokowi juga
menyatakan bahwa, “/tak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu
Pancasila.”/
Kelas pekerja Indonesia tidak memiliki masalah dengan kesetiaan pada
Pancasila karena, jika diterapkan secara sepenuhnya, Pancasila telah
mengandung kerangka yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah negara yang
berpihak pada kelas pekerja. Komitmen untuk demokrasi dan kesetaraan di
depan hukum juga merupakan hal yang diperjuangkan oleh rakyat pekerja;
karena kesejahteraan rakyat pekerja akan sangat tergantung pada kedua
hal ini. Kelas pekerja Indonesia juga memahami bahwa menguatnya ideologi
berbasis politisasi agama merupakan bahaya bagi seluruh rakyat
Indonesia, terutama bagi perjuangan rakyat pekerja, karena ideologi
tersebut menganjurkan diskriminasi dan pecah-belah atas persatuan rakyat
pekerja yang senasib dalam perjuangan melawan dominasi dan eksploitasi
kapital.
Namun demikian patutlah kelas pekerja Indonesia mewaspadai kemungkinan
munculnya interpretasi otoritarian atas “ideologi tunggal” dan
jargon-jargon semacam “tidak ada toleransi sedikitpun”. Rakyat pekerja
harus melancarkan pertarungan tanpa kenal lelah agar “ideologi
Pancasila” tidak diterjemahkan sebagai alasan untuk justru melakukan
represi atas perbedaan pendapat.
------------------------------------------------------------------------
*Perjuangan Politik Menjadi Hal yang Mendesak bagi Rakyat Pekerja*
Sebagaimana dapat kita lihat, pidato politik Jokowi yang bertajuk Visi
Indonesia ini mengandung banyak hal yang dapat menguntungkan rakyat
pekerja, jika dan hanya jika, interpretasi dan implementasinya dilakukan
dengan cara yang tepat bagi rakyat pekerja.
Persoalan interpretasi dan implementasi sebuah visi politik akan menjadi
wewenang para pejabat eksekutifl dari tingkat pusat sampai ke desa. Jika
rakyat pekerja ingin memastikan bahwa pelaksanaan Visi Indonesia ini
sungguh-sungguh akan menguntungkan bagi rakyat pekerja, jabatan-jabatan
eksekutif harus berada di bawah kontrol, atau setidaknya pengaruh kuat,
dari rakyat pekerja.
Agar dapat melakukan hal ini, maka rakyat pekerja harus bersiap dan
mengorganisasi diri agar dapat merebut jabatan-jabatan eksekutif.
Peluang yang terbuka bagi kita saat ini adalah pada Pilkada 2020 dan
pemilihan-pemilihan kepala desa. Apakah kita akan mengajukan calon
sendiri, yang maju sebagai calon independen, atau membangun blok politik
untuk memenangkan calon yang pro pada rakyat pekerja, masih dapat
didiskusikan secara mendalam dalam satu tahun mendatang ini.
Jika rakyat pekerja terlambat mengorgansiri dirinya untuk berebut
jabatan-jabatan eksekutif, maka kita bisa dengan keyakinan tinggi
memastikan bahwa interpretasi dan implementasi atas Visi Indonesia itu
akan merugikan bagi rakyat pekerja Indonesia.***
/Jakarta, 14 Juli 2019/
------------------------------------------------------------------------
—————–
[1]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftnref1>Pidato
Jokowi ini merujuk pada tayangan Live Pidato Visi
Indonesiahttps://www.youtube.com/watch?v=6d42-25hvsg. Diambil 14 Juli 2014.
[2]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftnref2>Upah
Buruh Hanya 12 Persen dari Total Biaya Produksi;
https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/upah-buruh-hanya-12-persen-dari-total-biaya-produksi.
Diambil 14 Juli 2019.
[3]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftnref3>Korporasi
Masuk Tiga Besar Institusi yang
Dilaporkan.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587f60d9b3bbb/korporasi-masuk-tiga-besar-institusi-yang-dilaporkan/,
Diambil 14 Juli 2019.
[4]
<https://indoprogress.com/2019/07/apa-yang-absen-dari-pidato-politik-jokowi/#_ftnref4>PBB
Sebut Industri Ekstraktif Indonesia Sarat Pelanggaran
HAM.https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180208021554-106-274696/pbb-sebut-industri-ekstraktif-indonesia-sarat-pelanggaran-ham.
Diambil 14 Juli 2019.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
