/https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1749-membangun-oposisi-menjaga-demokrasi
/
//
/*Membangun Oposisi Menjaga Demokrasi*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Selasa, 23 Jul 2019, 05:05 WIB
Editorial MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1749-membangun-oposisi-menjaga-demokrasi>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1749-membangun-oposisi-menjaga-demokrasi>
DEMOKRASI sebuah bangsa tidak akan tumbuh sehat jika pemangku kekuasaan
hanya mewakili satu pandangan tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi
dan mengkritisinya. Oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
menjadi salah satu fondasi negara demokrasi.
Kekuatan oposisi yang seimbang akan membuat pemerintah yang berkuasa
'terjaga' dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran
kebijakan yang lebih baik. Oposisi diperlukan pemerintah sebagai
stimulus untuk meningkatkan kinerja.
Terbangunnya oposisi yang seimbang menjadi keniscayaan, dan merupakan
tanggung jawab semua pemangku kekuasaan di negeri ini. Bukan hanya oleh
koalisi partai politik pendukung Prabowo yang kalah, membangun oposisi
juga menjadi tanggung jawab kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menang
dalam Pilpres 2019 untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk 'membiarkan' partai politik
pendukung Prabowo menjalankan peran sebagai oposisi. Tak perlulah parpol
di luar koalisi saat ini digoda dengan berbagai tawaran posisi. Apalagi,
saat ini, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menguasai lebih dari separuh
kursi di parlemen atau 60,7%, sedangkan parpol pengusung Prabowo-Sandi
hanya 39,3%.
Penguasaan kursi parlemen sebesar itu oleh parpol pendukung Jokowi sudah
lebih dari cukup untuk menyokong kebijakan pemerintahan di parlemen.
Dari segi kuantitas, tidak perlu lagi menarik parpol masuk ke koalisi.
Jika ditambah lagi, koalisi pemerintah akan makin gemuk, sedangkan
oposisi akan semakin lemah tanpa taji.
Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pemerintahan tidak memiliki
alat kontrol gara-gara hampir seluruh partai politik akhirnya bergabung
ke kekuasaan. Pemerintahan tentu akan berjalan sesuka hati.
Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga bakal sulit untuk bergerak
lincah karena harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Yang
terjadi malah percekcokan internal. Sebuah kebijakan sangat mungkin akan
diributkan internal pemerintahan sendiri. Ujung-ujungnya kepentingan
rakyat pula yang dikorbankan.
Apalagi, Jokowi menegaskan bahwa dalam lima tahun mendatang dirinya
sudah tidak punya beban dalam memimpin negeri ini. Untuk itulah akan
perlu bagi Jokowi untuk fokus melakukan akselerasi pembangunan,
menuntaskan kerjanya di periode pertama, juga mewujudkan janji-janji
baru kampanyenya.
Lebih baik memperkuat soliditas koalisi yang ada saat ini daripada
disibukkan dengan urusan konsolidasi koalisi karena hadirnya penumpang
baru dalam pemerintahan. Apalagi partai-partai politik yang akan
bergabung belakangan belum tentu teruji loyalitasnya.
Alih-alih menambah soliditas koalisi, yang terjadi ya itu tadi,
kompetisi internal yang menyebabkan koalisi rapuh.
Struktur koalisi pemerintah itu merupakan pilihan Jokowi-Amin, apakah
menjalankan pemerintahan dengan koalisi ramping atau koalisi
pemerintahan yang sangat gemuk. Namun, yang jelas, hadirnya oposisi yang
relatif solid sebagai penyeimbang koalisi yang sebetulnya sudah solid
merupakan keharusan untuk menjaga iklim demokrasi.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1749-membangun-oposisi-menjaga-demokrasi>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1749-membangun-oposisi-menjaga-demokrasi>
