maksudnya bpk presiden tolerant kepada yang intolerant 

---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote :

 Toleran kepada sesama, tetapi bagi yang tidak sesama? hehehehe
 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190728095009-20-416164/jokowi-tegaskan-islam-di-indonesia-toleran-dan-moderat
 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190728095009-20-416164/jokowi-tegaskan-islam-di-indonesia-toleran-dan-moderat
  

  

 Jokowi Tegaskan Islam di Indonesia Toleran dan Moderat CNN Indonesia | Minggu, 
28/07/2019 10:16 WIB
 

 
Jokowi saat pembubaran TKN Jokowi-Ma’ruf di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 
(26/7). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
 

 Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo 
https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi menegaskan Islam di Indonesia bersifat 
moderat dan modern. Ia membantah saat ini dirinya menghadapi peningkatan 
fundamentalisme di Indonesia. 

"Saya percaya Islam di Indonesia toleran. Islam di Indonesia modern dan 
berpikiran panjang," kata Jokowi saat wawancara dengan CNN beberapa waktu lalu. 

Hal itu disampaikan setelah dirinya menyelesaikan pertarungan dengan 'lawan 
lamanya' Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 
https://www.cnnindonesia.com/tag/pilpres-2019) 2019. Menurutnya, saat ini 
seluruh warga Indonesia harus bersatu merestorasi keadaan dan bekerja sama 
membangun negeri.


Lima tahun lalu, Jokowi memenangkan Pemilu 2014 dengan menjanjikan lapangan 
kerja baru, memberantas korupsi dan menjamin hak asasi manusia. Namun dalam 
kampanye untuk periode kedua, ia merangkul garis kanan.

 Lihat juga: Gerindra Makin 'Pede' Gabung Koalisi, Klaim Tak Minta Kursi 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190727163443-32-416063/gerindra-makin-pede-gabung-koalisi-klaim-tak-minta-kursi/

Hal itu dilakukan melalui memilih Kyai Haji Maruf Amin sebagai calon wakil 
presiden dalam Pilpres 2019.

Jokowi menyebut Maruf sebagai muslim yang moderat. Maruf saat itu masih menjadi 
Ketua Majelis Ulama Indonesia serta Rais Aam Syuriah Nadhlatul Ulama 'berhasil' 
menarik suara pendukung Prabowo Subianto yang berbasis konservatif.

Namun Jokowi membantah dirinya merangkul kelompok garis keras hanya untuk 
memenangkan Pilpres.

"Kami ingin bekerja bersama seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin bersama 
semua orang membesarkan negara ini, bukan dengan mereka yang ingin 
menghancurkan ideologi negara ini. Tidak ada kompromi," kata Jokowi. 

Meski berulang kali menyatakan Islam Indonesia moderat namun kenyataannya 
terlihat peningkatan perkara intoleransi. Kelompok pejuang hak asasi manusia 
menyatakan hal itu terjadi terhadap kelompok minoritas dan komunitas LGBT.

 Lihat juga: PKS Tanggapi Putra Jokowi Masuk Bursa Pilkada Solo 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190727191334-32-416091/pks-tanggapi-putra-jokowi-masuk-bursa-pilkada-solo/

Mulai dari tuduhan penistaan ayat suci Alquran oleh mantan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berujung pada aksi besar-besaran di 
depan Istana pada 2016 hingga penangkapan 141 orang yang diduga LGBT di sebuah 
pusat kebugaran dalam satu malam oleh polisi pada Mei 2017.

Human Rights Watch melaporkan penggerebekan dan tindakan main hakim sendiri 
menyebabkan sekitar 300 orang tertangkap pada tahun itu. Angka tertinggi yang 
pernah tercatat di Indonesia.

Dalam laporan dunia 2019, Human Rights Watch mengatakan pemerintahan Jokowi 
'mengambil langkah kecil' pada 2018 untuk melindungi hak-hak sekelompok orang 
Indonesia yang paling rentan.

"Meski Jokowi mengeluarkan permohonan toleransi beragama dalam pidato 
kenegaraan tahunan pada 16 Agustus, pemerintahannya gagal menerjemahkan 
dukungan retoriknya untuk HAM menjadi kebijakan yang bermakna dalam masa 
jabatan pertamanya," tulis laporan tersebut. 

 Foto: Agus Suparto/Fotografer Pribadi Jokowi


Mengenai hal ini, Presiden Jokowi menyatakan sebagian besar masyarakat 
Indonesia adalah umat muslim yang menolak untuk menerima homoseksualitas. 

"Untuk toleransi, bisa dilihat semua orang memiliki toleransi yang baik. Namun 
ketika ke peraturan dan hukum saya dapat pastikan akan ada penolakan besar dari 
rakyat," ucap mantan Wali Kota Solo ini. 

Sikap berbeda diberikan dalam menghadapi teroris. Jokowi menyatakan 
pemerintahannya sama sekali tak memberi ruang terhadap terorisme dan 
radikalisme. Namun ia menyadari wajar apabila dua hingga empat persen dari 
total warga Indonesia merupakan anggota kelompok garis keras. 

"Itu menjadi kewajiban negara untuk mengetahui bagaimana cara merangkul 
mereka," tuturnya. 

 Lihat juga: Polri Jelaskan Alasan Densus 88 Masuk Tim Teknis Kasus Novel 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190726211109-12-415946/polri-jelaskan-alasan-densus-88-masuk-tim-teknis-kasus-novel/

Hal itu dibuktikan melalui rencana pembebasan otak dari kejadian Bom Bali 2002, 
Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanusiaan. Tetapi rencana itu ditolak banyak 
pihak sehingga Jokowi membatalkannya. 

Pada Mei 2018, kelompok terafiliasi ISIS meledakkan bom di sejumlah gereja di 
Surabaya dan turut menewaskan polisi. Enam pelaku diketahui pernah ikut 
berperang di Irak dan Suriah, berdasarkan laporan kepolisian. 

Jokowi mengatakan polisi terutama Detasemen Khusus 88 anti-teror memiliki dua 
cara menghadapi teroris, yakni pendekatan halus dan membawa mereka kembali pada 
ideologi yang dianut Indonesia atau menggunakan penegakan hukum yang ketat.

"Kami tidak memberikan toleransi kepada terorisme di Indonesia," Jokowi 
menegaskan.





Kirim email ke