https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-
politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963
Minggu 28 Juli 2019, 09:51 WIB
Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini
Bukan soal Yuridis Tapi Politis
Jabbar Ramdhani - detikNews
Share *0*
<https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963#>
Tweet
<https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963#>
Share *0*
<https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963#>
443 komentar
<https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963#>
Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini Bukan soal Yuridis Tapi Politis
Ilustrasi FPI (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
*Jakarta* - Front Pembela Islam (FPI <https://www.detik.com/tag/fpi>)
menilai izin perpanjangan yang belum rampung bukan terkait masalah
persyaratan yang belum dipenuhi. Mereka menduga ada masalah politik yang
membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas belum
dikantongi.
"Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan
saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada," kata pengacara
FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Minggu (28/7/2019).
Dia membandingkan pengurusan izin di periode sebelumnya yang tak
bermasalah. Dia menilai perpanjangan izin SKT FPI menjadi polemik karena
masalah politik.
*Baca juga: *Melihat Putusan MK yang Terus Disebut-sebut Munarman
Terkait Izin FPI
<https://news.detik.com/read/2019/07/28/074031/4642371/10/melihat-putusan-mk-yang-terus-disebut-sebut-munarman-terkait-izin-fpi>
"Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal
perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya
rekomendasi Kemenag. Kok jadi Anggaran Dasar? Menurut saya, anggaran
dasar yang lama masih berlaku. Atau memang ada administrasi yang membuat
kita harus lengkap. Kita harap tak jadi polemik. Karena pengurus FPI kan
terbiasa mengurus hal itu," tuturnya.
"Jadi polemik kan karena ada masalah politik saja. Yang lain memang ada
yang heboh? Nggak ada yang pernah heboh," imbuh dia.
Sugito menyinggung soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto
<https://www.detik.com/tag/wiranto> yang menyatakan pemerintah tengah
mengkaji rekam jejak aktivitas FPI. Dia mengatakan FPI tetap mengikuti
peraturan di Indonesia.
*Baca juga: *Jokowi Bicara Aturan Pelarangan Ormas, FPI Menjawab
<https://news.detik.com/read/2019/07/27/200009/4642204/10/jokowi-bicara-aturan-pelarangan-ormas-fpi-menjawab>
Lebih lanjut, terkait kemungkinan FPI tak diberi perpanjangan izin,
Sugito mengatakan organisasinya akan terus berjalan.
"Makanya saya biarkan saja (polemiknya). Kalau nanti akhirnya tidak
diperpanjang ya itu urusan dia (Kemendagri
<https://www.detik.com/tag/kemendagri>). Yang jelas kita berkomitmen
terhadap Pancasila, NKRI. Jadi ini alasannya bukan karena itu (yuridis),
tapi karena politis saja," tutur dia.
"Jadi tergantung dari kemauan pemerintah saja. Jadi kalau misalnya
pemerintah perpanjang, kalau tidak perpanjang ya tidak perpanjang. Tapi
secara prinsip FPI akan mengikuti apa yang jadi ketentuan di negara
Indonesia. Kalau misalnya tidak diperpanjang walaupun kita memenuhi
syarat diperpanjang, itu urusan Kemendagri. Kita tetap jalan sebagai
organisasi," sambung Sugito.
*Baca juga: *Jokowi Bicara soal Aturan Pelarangan, FPI Minta Putusan MK
Dibaca
<https://news.detik.com/read/2019/07/27/154959/4641943/10/jokowi-bicara-soal-aturan-pelarangan-fpi-minta-putusan-mk-dibaca>
Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP) menyebut
'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya
menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan
jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.
"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi
menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata
Jokowi seperti dilansir AP.
Terkait perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas ini,
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
<https://www.detik.com/tag/kemendagri> Soedarmo mengatakan tak ada batas
waktu bagi ormas untuk mengajukan izin agar terdaftar resmi di pemerintah.
*Baca juga: *Izin Belum Dilanjutkan, Rekam Jejak FPI Jadi Kajian
<https://news.detik.com/read/2019/07/19/185815/4632095/10/izin-belum-dilanjutkan-rekam-jejak-fpi-jadi-kajian>
"Ya nggak apa-apa. Ini kan tergantung mereka. Kan kalau mengajukan ini
tak ada batasnya, sampai ada batas tertentu sebelum masanya habis. Kita
tunggu aja," sebut Soedarmo di gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka
Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/6).
Soedarmo mengatakan, bila ormas tak memiliki SKT, mereka tak akan
mendapat pelayanan dari pemerintah. Layanan yang dimaksud seperti kerja
sama dengan pemerintah, di antaranya untuk pembinaan dan hibah.
*Tonton video Ini Alasan Pemerintah Belum Perpanjang Izin FPI:*
Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini Bukan soal Yuridis Tapi Politis
<https://wolipop.detik.com/indeksfokus/4840/heboh-gaji-8-juta>
*(jbr/abw)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
