Mencegah Kekuasaan Oligarkis
Senin, 29 Juli 2019 07:37 WIB
https://kolom.tempo.co/read/1229583/mencegah-kekuasaan-oligarkis/full&view=ok
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlari menuju panggung saat
Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April
2019. Konser Putih Bersatu menjadi puncak kampanye akbar pasangan capres
dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin sebelum memasuki masa
tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April
2019 mendatang. ANTARACalon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlari
menuju panggung saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta,
Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih Bersatu menjadi puncak kampanye akbar
pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin
sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak
pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARA
Manuver para elite setelah pemilihan presiden sungguh menjadi tontonan
yang menjijikkan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat banyak,
seperti yang dipidatokan di panggung-panggung kampanye, mereka tak lebih
dari sekadar mengejar sekerat kekuasaan.
Perebutan kursi politik itu dibungkus jargon "rekonsiliasi" para pelaku
kontestasi pemilihan presiden, yang dimenangi Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Persaingan lima tahunan dibuat seolah-olah sebagai pertarungan
hidup-mati, dan karenanya memerlukan rujuk nasional setelahnya. Jargon
itu menemukan pijakannya setelah kubu pendukung Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno memprotes hasil pemilihan presiden yang berujung
tragedi pada 22-23 Mei 2019. Menurut polisi, sembilan orang tewas dan
puluhan orang lainnya terluka akibat kerusuhan yang berawal dari
demonstrasi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan Thamrin,
Jakarta Pusat, itu.
Namun, bahkan sebelum luka-luka korban sembuh, kedua kubu sudah
berangkulan untuk membagi-bagikan kekuasaan. Para elite bertemu, tapi
lebih untuk saling menekan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo makan siang bersama.
Petinggi koalisi Jokowi minus PDIP sebelumnya juga bertemu. Bahkan,
secara demonstratif, pada hari yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya
Paloh pun makan siang bersama Gubernur DKI Anies Baswedan-yang selama
ini dikesankan berseberangan dengan Jokowi. Surya terlihat sedang
"mengasapi" kubu partai berlambang banteng itu dengan melontarkan
pernyataan yang belum waktunya: Partai NasDem mendukung Anies pada
pemilihan presiden 2024.
Bukan kebetulan, kedua partai sedang berebut posisi strategis, antara
lain Jaksa Agung. Partai lain menganggap, dengan menempatkan kadernya di
posisi itu, NasDem berhasil memetik keuntungan besar. Pada pemilu lalu,
mereka ada kemungkinan mendapat tambahan 20 kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat. Tak mengherankan jika PDIP mengincarnya. Daya tawar pun
ditingkatkan dengan menggandeng Gerindra, partai Prabowo. Dalam konteks
itulah "persaingan makan siang" di Teuku Umar dan Gondangdia.
Praktik oligarki seperti ini menempatkan pemilih hanya sebagai kerumunan
tak berarti. Kaum oligark menganggap demokrasi hanyalah sarana meraih
kekuasaan. Mekanisme cek dan keseimbangan politik, yang mensyaratkan
adanya oposisi kuat, dibuang ke keranjang sampah.
ADVERTISEMENT
Dalam demokrasi, pihak yang kalah semestinya tidak harus mendapat
kompensasi. Kubu yang kalah justru mendapat tempat terhormat, yakni
menjadi alat pengontrol pemerintahan. Dengan begitu, kemungkinan
pemerintah menyimpang bisa ditangkal sejak awal. Model kompromi yang
terjadi sekarang mengindikasikan kembalinya "negara kekeluargaan" ala
Orde Baru.
Jokowi memiliki tanggung jawab untuk mencegah hegemoni oligarkis ini. Ia
semestinya menempatkan orang yang independen pada posisi-posisi
strategis, seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan Menteri Keuangan. Ia
tak harus terjebak pada bagi-bagi kekuasaan.
Hanya dengan cara itu Jokowi bisa membuktikan ucapannya bahwa pada
periode kedua pemerintahannya ia sama sekali tak memiliki beban.
Sebaliknya, jika gagal, publik akan kuat menganggap dia betul-betul
sebagai petugas partai.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
