Apa mungkin Mencegah Kekuasaan Oligarkis (lh.artikel dibawah) kalau presidennya tidak mau campur tangan urusan korupsi spt yg diulas sbb.:
Rocky: Dungu, Presiden Tak Intervensi Kasus HAM Dan Korupsi Nusantara SELASA, 23 JULI 2019 , 19:46:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK RMOLLampung. Rocky Gerung mengatakan Indonesia masih tahap transisi dari masa Orde Baru menuju sepenuhnya demokratis. Masih ada dua pekerjaan rumah (PR) yaitu penyelesaian kasus-kasus HAM dan korupsi. Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu mengatakannya pada diskusi publik bertajuk "Upaya Mempertahankan Independensi KPK" di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Ia mengatakan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir akibat situasi yang terjadi di Orde Baru. "Kalau Orba tidak korupsi, KPK hari ini enggak akan ada," ungkap Rocky seperti dikutip Kantor Berita RMOL. Terkait itu, Rocky berharap presiden lebih bertanggung jawab dalam agenda pemberantasan korupsi. "Kita memilih presiden untuk berantas korupsi tetapi presiden bilang saya tidak boleh intervensi. Ini kan dungu. Bukankah dia pemenangnya?" sentil Rocky. Ia menyoroti perkara korupsi Sjamsul Nursalim pada skandal BLBI yang sampai kini tidak tuntas. Sjamsul sendiri masih bebas berkeliaran. Selain itu, kasus penyerangan air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan, pada April 2017. Menurut Rocky, dua kasus besar itu menuntut tanggung jawab lebih besar dari Presiden Jokowi. Presiden tidak boleh lagi bersembunyi dengan dalih tidak mau mengintervensi penegakan hukum. "Untuk tahu KPK independen atau tidak, harus diintervensi dulu. Presiden boleh intervensi? Ya boleh. Malah saya anjurkan. Bagaimna penindakan korupsi kalau mercusuar Istana redup?" kritik Rock. [hms] Am Mon, 29 Jul 2019 11:28:43 +0800 schrieb "ChanCT [email protected] [GELORA45]" <[email protected]>: > Mencegah Kekuasaan Oligarkis > > Senin, 29 Juli 2019 07:37 WIB > > https://kolom.tempo.co/read/1229583/mencegah-kekuasaan-oligarkis/full&view=ok > > Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlari menuju panggung saat > Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April > 2019. Konser Putih Bersatu menjadi puncak kampanye akbar pasangan > capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin sebelum > memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada > Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARACalon Presiden nomor urut 01 > Joko Widodo berlari menuju panggung saat Konser Putih Bersatu di > Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih > Bersatu menjadi puncak kampanye akbar pasangan capres dan cawapres > nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin sebelum memasuki masa tenang > dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 > mendatang. ANTARA > > Manuver para elite setelah pemilihan presiden sungguh menjadi > tontonan yang menjijikkan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan > rakyat banyak, seperti yang dipidatokan di panggung-panggung > kampanye, mereka tak lebih dari sekadar mengejar sekerat kekuasaan. > > Perebutan kursi politik itu dibungkus jargon "rekonsiliasi" para > pelaku kontestasi pemilihan presiden, yang dimenangi Joko > Widodo-Ma’ruf Amin. Persaingan lima tahunan dibuat seolah-olah > sebagai pertarungan hidup-mati, dan karenanya memerlukan rujuk > nasional setelahnya. Jargon itu menemukan pijakannya setelah kubu > pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memprotes hasil pemilihan > presiden yang berujung tragedi pada 22-23 Mei 2019. Menurut polisi, > sembilan orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka akibat > kerusuhan yang berawal dari demonstrasi di depan gedung Badan > Pengawas Pemilu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, itu. > > Namun, bahkan sebelum luka-luka korban sembuh, kedua kubu sudah > berangkulan untuk membagi-bagikan kekuasaan. Para elite bertemu, tapi > lebih untuk saling menekan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia > Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo makan siang bersama. > Petinggi koalisi Jokowi minus PDIP sebelumnya juga bertemu. Bahkan, > secara demonstratif, pada hari yang sama, Ketua Umum Partai NasDem > Surya Paloh pun makan siang bersama Gubernur DKI Anies Baswedan-yang > selama ini dikesankan berseberangan dengan Jokowi. Surya terlihat > sedang "mengasapi" kubu partai berlambang banteng itu dengan > melontarkan pernyataan yang belum waktunya: Partai NasDem mendukung > Anies pada pemilihan presiden 2024. > > Bukan kebetulan, kedua partai sedang berebut posisi strategis, antara > lain Jaksa Agung. Partai lain menganggap, dengan menempatkan kadernya > di posisi itu, NasDem berhasil memetik keuntungan besar. Pada pemilu > lalu, mereka ada kemungkinan mendapat tambahan 20 kursi di Dewan > Perwakilan Rakyat. Tak mengherankan jika PDIP mengincarnya. Daya > tawar pun ditingkatkan dengan menggandeng Gerindra, partai Prabowo. > Dalam konteks itulah "persaingan makan siang" di Teuku Umar dan > Gondangdia. > > Praktik oligarki seperti ini menempatkan pemilih hanya sebagai > kerumunan tak berarti. Kaum oligark menganggap demokrasi hanyalah > sarana meraih kekuasaan. Mekanisme cek dan keseimbangan politik, yang > mensyaratkan adanya oposisi kuat, dibuang ke keranjang sampah. > > ADVERTISEMENT > > Dalam demokrasi, pihak yang kalah semestinya tidak harus mendapat > kompensasi. Kubu yang kalah justru mendapat tempat terhormat, yakni > menjadi alat pengontrol pemerintahan. Dengan begitu, kemungkinan > pemerintah menyimpang bisa ditangkal sejak awal. Model kompromi yang > terjadi sekarang mengindikasikan kembalinya "negara kekeluargaan" ala > Orde Baru. > > Jokowi memiliki tanggung jawab untuk mencegah hegemoni oligarkis ini. > Ia semestinya menempatkan orang yang independen pada posisi-posisi > strategis, seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan Menteri Keuangan. > Ia tak harus terjebak pada bagi-bagi kekuasaan. > > Hanya dengan cara itu Jokowi bisa membuktikan ucapannya bahwa pada > periode kedua pemerintahannya ia sama sekali tak memiliki beban. > Sebaliknya, jika gagal, publik akan kuat menganggap dia betul-betul > sebagai petugas partai. > > > > --- > 此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。 > http://www.avg.com
