Pertanyaan itu muncul karena pernyataan ini:

"Jangan pertentangkan antara modal asing dan modal domestik, BUMN dan swasta, 
..."
"jangan biarkan adanya MONOPOLI! "

Jadi, sebelum membahas soal "KESALAHAN mengangkat hakekat masalah!" ada baiknya 
dijelaskan apa hakikat BUMN kok sampai ada larangan jangan itu dan jangan ini.
--- SADAR@... wrote:
Tidak mengerti maksud pertanyaan bung, ... Apa maksud jangan ini jangan itu 
lalu dimana hak BUMN?

ajeg 於 5/8/2019 11:46 寫道:

Karena jangan ini jangan itu melulu lalu apa hak(kikat) BUMN, menurut Anda? 
  --- SADAR@... wrote: 
  Disini saya melihat KESALAHAN mengangkat hakekat masalah! Jangan 
pertentangkan antara modal asing dan modal domestik, BUMN dan swasta, ... 
karena kenyataan masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya sendiri! Ada 
perusahaan BUMN yang berhasil baik ada juga perusahaan Swasta yang bankrut, 
begitu juga ada perusahaan domestik yang maju ada juga perusahaan asing 
bangkrut! Karena masalahnya ada pada manajemen perusahaan, ... kejujuran dan 
kemampuan CEO  yang jalankan perusahaan itu! 
     Dan adalah juga kenyataan yang terjadi dalam hukum pasar, jangan biarkan 
adanya MONOPOLI! Begitu terjadi  monopoli berarti menghilangkan persaingan yang 
merupakan penggerak maju perputaran roda ekonomi itu! Jadi, begitu BUMN 
memonopoli, dan mematikan semua pesaing, ... mudah saja gerak  ekonomi sulit 
maju lebih lanjut, jadi mandeg bahkan berbalik terpuruk. Disinilah perang 
pemerintah membuat dan  mempertahankan keseimbangan kekuatan-kekuatan dan jenis 
perusahaan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Itu yang saya perhatikan salah 
satu faktor utama Ekonomi Tiongkok tetap maju dengan  cukup baik dan stabil 
dengan pertahankan keseimbangan kekuatan modal-negara BUMN, modal-swasta 
perusahaan swasta/asing dan modal-kolektif termasuk koperasi-desa, ... 
  
  ajeg 於 5/8/2019 0:30 寫道:            
  Mati listrik 10 jam di Jawa-Bali hari ini bisa dijadikan 
        alasan telak untuk menuding PLN (BUMN) goblok 
  sehingga harus mengundang perusahaan listrik asing 
  (yang lagi kasak-kusuk jualan PLTN).
  
   --- lusi_d@... wrote: 
  Berikut adalah dua pandangan antara Sri Mul yani dan Rizal Ramli untuk
  mengatasi problem kepurukan perekonomian di Indonesia dewasa ini.
  
  Salam. Lusi.
        
 logo riau24
 Jumat, 02 Agustus 2019 | 13:28 WIB
 
 Penulis: 
 PenulisR24/ibl
 
 Sindir Sri Mulyani Soal ini, Rizal Ramli: Analisanya Makin Ngawur
 
 RIAU24.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan jika
 peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu dominan dalam
 perekonomian, justru menghambat masuknya investasi asing.
 
 Sri menilai, investor asing dipandang tak akan mau membawa aliran
 investasi ke Indonesia jika lingkungan bisnis tidak kompetitif.
 
 Ditambah lagi, Penanaman Modal Asing (PMA) masih merupakan faktor
 krusial bagi Indonesia lantaran mereka memiliki teknologi yang bisa
 menciptakan nilai tambah ekonomi.
 
 Jika hal tersebut terhambat, maka kesempatan bagi Indonesia untuk
 meningkatkan produktivitas tidak akan tercipta jika pemerintah dan BUMN
 intervensi di struktur perekonomian Indonesia.
 
 Pernyataan dari Sri Mulyani tersebut ditanggapi oleh ekonom senior
 Rizal Ramli. Dia menilai apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut
 adalah ngawur.
 
 Kata Mantan Menko Maritim tersebut menambahkan, seharusnya Inefisiensi
 dan managemen BUMN yang jadi masalah, itu yang harus dibenahi.
 
 "Kok makin lama analisanya makin ngawur . Inefisiensi dan management
 BUMN yg jadi masalah, itu yg harus dibenahi ! Ekonomi konstitusi memang
 anjurkan BUMN yg effisien. Jangan hambat BUMN sekedar buat bikin senang
 asing.
 
 Kicauan Rizal Ramli tersebut ditanggapi oleh para netizen. Begini
 respon para netter.
 
 "TIDAK masuk akal sama sekali !
 Perusahaan negara DIKALAHKAN demi masuknya investasi ASING !?
 APA yg diharapkan dari investasi asing ?
 Uang segar, tenaga kerja...?
 Sementara kekayaan negara dikeruk habis ?!," komentar @Christiono20.
 
 "Investasi asing??
 Apakah maksudnya asing menabur uang laksana hujan yg tak pernah balik
 lg keawan. Prof. Apakah memungkinkan rakyat ikut investasi? 
 Atau rakyat cukup jadi objek pajak?," kata @jumindakaryana..
            

Kirim email ke