Ternyata bukan cuma partai koalisi dan pendukung tradisionalnya saja yang berbalik menyentil-nyentil, tapi menterinya sendiri mulai membangkang (Enggar Rombak Pejabat). Tambah seru lagi bahkan tukang survei yang radikalis 01 ini ikut nyemprot pula, hahaha! Memang aneh Jokowi, banyak pekerjaan dia tunda sampai Oktober dengan alasan tunggu pelantikan presiden... Lah, apa sekarang dia bukan presiden? Masih ragu dengan KPU dan MK? Ada-ada saja. --- ilmesengero@... wrote: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190809092753-92-419761/larangan-rombak-bos-bumn-jokowi-dianggap-bikin-negara-stuck LaranganRombak Bos BUMN Jokowi Dianggap Bikin Negara 'Stuck'
CNN Indonesia | Jumat, 09/08/2019 11:03WIB Jakarta,CNN Indonesia -- Pengamat menilai perintah Presiden JokoWidodo(Jokowi)kepada menteri untuk tak merombak posisi direksi Badan Usaha MilikNegara (BUMN),dan membuat kebijakan strategis sampai Oktober 2019 akan membuatnegara stagnan. DirekturEksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan keberlangsunganbisnis bisa saja terganggu karena permintaan Jokowi. Ia menilaikeputusan Jokowi kurang tepat. "Itubisa membuat negara stuck," kata Yunarto, Kamis (8/8). Iamencontohkan, ketika seorang direksi terbukti melakukan kesalahandalam proses evaluasi, Menteri BUMN tak bisa berbuat apa-apa karenaada larangan dari Kepala Negara. Padahal jajaran direksi harus segeradirombak demi kelangsungan bisnis. | Lihat juga: Buka Rute Baru Bandung, Lion Air Tepis Tutup Rute Kertajati | "Itucontoh paling ekstrem. Masa gara-gara surat edaran itu (permintaanJokowi) kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, Kementerian BUMN tidakbisa ngapa-ngapain. Kan tidak begitu," ujar Yunarto. Menurutdia, Jokowi seharusnya memperkuat posisinya dalam tiga bulanterakhir, sebelum kembali dilantik menjadi presiden pada Oktober 2019mendatang. Yunarto menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisasaja menganulir kebijakan sebelumnya yang dianggap tak memberi dampakpositif. "Bukanberarti tidak boleh ada pergantian direksi sama sekali. Jokowi harusmengambil kontrol lebih ketat dan keras di sisa tiga bulan ini,"kata dia. | Lihat juga: Penantian Defisit Transaksi Berjalan Warnai Gerak Rupiah | Sebelumnya,Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi memberikanperintah kepada menteri untuk tak mengubah posisi direksi BUMN sampaiOktober 2019. Selain itu, menteri juga dilarang mengubah posisidirektur jenderal di tubuh kementerian. "Perintahbesarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini (Menteri BUMN), tapikepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada leveltertentu, bisa direktur," ujarnya. Moeldokobilang larangan itu dilakukan karena karena pemerintahan tinggalbeberapa bulan sampai pelantikan. Jokowi disebut tak ingin ada bebanpada periode keduanya nanti. "Inikan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangansampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya,"pungkas Moeldoko.
