Jokowi tak boleh tunduk pada parpol dalam menyusun kabinet
Senin, 12 Agustus 2019 08:13 WIB
Jokowi tak boleh tunduk pada parpol dalam menyusun kabinet
Mikhael Raja Muda Bataona. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung
Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara
dengan sistem presidensial
Kupang (ANTARA) -
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael
Raja Muda Bataona mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk
pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke
depan.
Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung
Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di
negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona kepada Antara
di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf
Amin dan manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri.
*Baca juga:PDIP hanya dapat empat menteri, Mega: tidak mau, tidak mau,
tidak mau
<https://www.antaranews.com/berita/1000804/pdip-hanya-dapat-empat-menteri-mega-tidak-mau-tidak-mau-tidak-mau>*
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu
Sosial Politik Unwira itu mengatakan, Jokowi jangan mengorbankan hak
prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.
"Prinsipnya adalah Jokowi jangan sampai mengorbankan hak prerogatifnya
demi barter kekuasaan," kata Mikhael Bataona yang juga pengajar
investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira itu.
*Baca juga:Hanura ajukan 40 nama calon menteri
<https://www.antaranews.com/berita/994280/hanura-ajukan-40-nama-calon-menteri>*
Menurut dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, di mana
Presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet.
Dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, di mana Jokowi
sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah
menteri, maka Jokowi harus tegas.
Demi bangsa, kata dia, Jokowi harus berani membuat terobosan dengan
menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas,
kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai
semata.
Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau
para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang
hendak dibenahi lima tahun ini.
"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara
langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden
di negara dengan sistem presidensial," katanya.
Dia menambahkan, dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi
tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju.
Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal
bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah
akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi
kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat
meritokrasi, kata Mikhael Bataona.
Semangat meritokrasi yaitu semangat untuk membuat penempatan jabatan
berdasarkan keahlian dan kemampuan.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Unggul Tri Ratomo
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
