Jangan tanggung, jadikan saja presiden dengan satu menteri yaitu menteri pertahanan, dijabat kader tersayang yang berpengalaman jadi menhan tersingkat, 11 bulan. Tapi ya itu nantilah. Kapan-kapan. Sekarang yang penting kan perhatian orang teralihkan dulu dari soal mati lampu + putus komunikasi hampir 20 jam itu dan, tentu saja, macetnya investasi RRC di Danau Toba. --- ilmesengero@... wrote: Jenderal Luhut sangat hebat, karena punya multicomplex kapasitas untuk berbagai macam urusan negara, jadi bukan saja bidang maritim, tetapi minyak, investisi, listrik , PMA, etc. Sekali lagi perlu ditekankan segala macam urusan, maka oleh karena itu sepatutnya Jokowi dalam membuat kabinet baru, tidak perlu banyak kementrian dan menteri, karena makan biaya besar untuk bayar menteri yang tidak bepengalaman atau sedikit pengalamannya. Tetapkan satu atau paling banyak dua kementrian, yaitu Kementrian dibawah pimpinan jenderal Luhut dan satu lagi kementrian pertahanan dipegang oleh orang lain. Insyaalloh, hehehehehe
On Sun, Aug 18, 2019 at 5:12 PM ajeg wrote: Cobalah MMD yang pembina Pancasila itu belajar bicara realita soal "mati lampu" yang menurut Polri berbau kejahatan siber. Atau soal anjloknya jaringan ATM Bank Mandiri yang mengacaukan ribuan transaksi serta melenyapkan saldo nasabah. Atau kasus-kasus nyata lainnya yang bisa membantunya terlihat waras walafiat. - Trauma Mati Listrik, Menko Luhut Minta PLN Serahkan Proyek ke Swasta TaufikFajar, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 20:02 WIB JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PTPerusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalubanyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik. Halitu, dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama PT PLN,Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta. "Sayapengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalubanyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja private sectoryang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power untuk waste toenergy. Jadi konsolidasi aja dulu, biarkan private sector main," ujar dia,Rabu (14/8/2019). Diamenuturkan, waste to energy sudah hampir 18 tahun tidak beres-beres. Olehkarena itu biarkan saja beauty contest jalan. Karena sudah ada PeraturanPresiden (Perpes-nya) yang jelas harganya berapa sen terus kemudian tippingfeenya 500. "Kemudianproses pembayaran tipping fee sudah ada, jadi tak ada masalah. Tapi kalau PLN,Indonesia power minta 51%, ya kan repot, masa dia 51% tak chip in. Kamu yangbawa uang 9%, ya kan namanya itu aneh," tutur dia. Diajuga meminta agar PLN jangan terus-menerus melakukan investasi. Artinya jangansemua ingin, harus dilihat terlebih dahulu. Di mana semua ada keterbatasan. "Jadiyang penting prioritasnya mereka lah. Saya Bu Inten tahu apa yang dia inginkan.Misalnya dia liat tadi, kalau boleh pak, kami sedang rencanain kabel inisebanyak mungkin di bawah tanah. Supaya jangan berantakan seperti sekarang. Kanbagus 5 tahun ke depan," pungkas dia. (fbn)
