Manokwari rusuh: Massa berangsur tinggalkan lokasi demonstrasi, para
pejabat Jatim minta maaf
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778
*
19 Agustus 2019
* Bagikan artikel ini dengan Facebook
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778#>
* Bagikan artikel ini dengan Messenger
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778#>
* Bagikan artikel ini dengan Twitter
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778#>
* Bagikan artikel ini dengan Email
<mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-49391778>
* Kirim <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778#share-tools>
ManokwariHak atas fotoSAFWAN ASHARIImage captionUnjuk rasa yang semula
berlangsung damai di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/08), berubah
menjadi rusuh, setelah massa dilaporkan membakar gedung DPRD dan gedung
dealer mobil.
Massa demonstrasi di sejumlah titik di Papua, seperti Manokwari dan
Jayapura, mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah menyampaikan
aspirasi mereka. Sementara itu, sejumlah pejabat di Jawa Timur meminta
maaf atas terjadinya insiden yang memicu unjuk rasa yang berakhir dengan
kerusuhan tersebut.
Sekitar pukul 19.00 WIB (atau pukul 21.00 WIT), situasi keamanan di
Manokwari dilaporkan berangsur kondusif, dan aparat keamanan masih
melakukan penjagaan di sejumlah titik.
"Sudah berangsur-angsur kondusif, walaupun masih ada beberapa titik yang
masih dipalang (oleh massa)," kata wartawan harian/Cahaya Papua/di
Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, sekitar pukul 19.00
WIB, Senin malam.
Dia melaporkan, aparat keamanan masih melakukan penjagaan di sejumlah
titik yang dijadikan lokas bentrokan dan kerusuhan. "Lebih banyak aparat
di jalan, masyarakat tidak berani keluar rumah," ungkapnya.
Manokwari rusuh: 'Kami orang Papua disebut sebagai monyet'
"Pusat perbelanjaan dan toko-toko banyak yang belum buka," tambahnya.
Sebelumnya, massa pengunjuk rasa di sejumlah titik di Manokwari mulai
meninggalkan lokasi unjuk rasa, setelah perwakilan pendemo bertemu Wakil
Gubernur Papua Barat dan pejabat keamanan setempat, Senin (19/08) siang.
Saat bertemu pengunjukrasa, menurut Wakil Gubernur Mohamad Lakotani,
pihaknya mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai dugaan rasisme atas
mahasiswa Papua di Jatim.
Dirinya juga mengaku langsung melakukan kontak telepon dengan Gubernur
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang disebutkan akan berjanji
melakukan langkah-langkah sesuai wewenangnya,
"Beliau juga menyatakan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua,"
kata Lakotani, mengutip Khofifah, kepada wartawan.
Dalam percakapan melalui sambungan telepon, ungkapnya, pihaknya mendapat
jaminan dari Gubernur Jatim bahwa "tidak ada mahasiswa Papua yang akan
diusir dari Malang".
Bagaimana kondisi terakhir di Jayapura?
Serupa dengan itu, ribuan massa di Jayapura, yang berkumpul di depan
kantor Gubernur Papua, mulai meninggalkan lokasi demonstrasi (19/08)
sore, setelah menyampaikan tuntutan mereka.
* Demo mahasiswa papua: Tindakan polisi tangani pengunjuk rasa
diibaratkan 'menghalau asap, bukan api'
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49387852>
* Korban meninggal akibat konflik di Nduga, Papua 182 orang: 'Bencana
besar tapi di Jakarta santai-santai saja'
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49345664>
* Pengungsi Nduga, Papua : Perempuan yang bertaruh nyawa melahirkan
anak di tengah konflik senjata
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49233527>
Wartawan Engel Wally mengatakan salah satu aspirasi massa di Jayapura
adalah agar Walikota Malang segera meminta maaf secara terbuka melalui
media.
Selain itu, Engel mengatakan, massa meminta Presiden RI agar segera
membuat sebuah regulasi yang tujuannya memberikan rasa aman dan nyaman
kepada mahasiswa Papua yang menentu pendidikan di luar Papua.
Sebelumnya, massa membakar Gedung DPRD Papua Barat dan gedung ruang
pamer mobil di Manokwari, Papua Barat, sementara massa menggelar
longmarch di Kota Jayapura, Sorong, dan Merauke, Senin (19/08),
memprotes tindakan kekerasan aparat atas aksi mahasiswa Papua di Jatim.
"Kami tidak terima atas (perlakuan kepada) teman-teman kami yang ada di
Jawa, yang menyatakan bahwa kami orang Papua sebagai monyet," kata
salah-seorang pengunjukrasa, Isai Woniana, kepada kepada wartawan di
Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, Senin.
Para pengunjukrasa juga menuntut agar sekelompok mahasiswa Papua yang
ditahan di Surabaya agar dibebaskan.
"Kita ini bagian dari NKRI. Kalau tidak bisa (merangkul kami), biarkan
kami merdeka," kata salah-seorang perwakilan pendemo di Manokwari, Isai
Woniana, mahasiswa STIH Manokwari,
ManokwariHak atas fotoSAFWAN ASHARIImage captionMassa juga membakar
kendaraan roda empat di salah-satu ruas di Kota Manokwari, Papua Barat,
Senin (19/09).
Selain di Manokwari dan Jayapura, laporan-laporan media menyebutkan
bahwa aksi unjuk rasa juga digelar oleh sekompok orang di Kota Merauke,
Provinsi Papua dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
Beberapa kendaraan, termasuk kendaraan milik kepolisian dilaporkan
dibakar sejumlah orang, di area sekitar Bandara Deo Sorong. Sejumlah
bagian bandara pun dikabarkan dirusak oleh massa.
Saat ini kondisi di Sorong dilaporkan sudah mulai kondusif. Lalu lintas
yang sempat lumpuh akibat aksi massa, berangsur-angsur normal kembali,
seperti dilaporkan Kompas TV.
Belum ada klarifikasi dari pejabat terkait atas informasi adanya unjuk
rasa di Merauke dan Sorong.
'Masyarakat sudah dapat ditenangkan'
Seusai Rapat Koordinasi tentang Masalah Keamanan Nasional (19/08), Menko
Polhukam, Wiranto, mengapresiasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkompimda) Papua Barat, yang kata Wiranto, telah mampu menenangkan
masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Ia mengatakan pemerintah menyesalkan insiden pelecehan bendera merah
putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan-pernyataan negatif
oleh oknum-oknum tertentu, yang kemudian memicu aksi di beberapa daerah
di Papua dan Papua Barat.
"Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil
bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa
ini," ujar Wiranto.
papuaHak atas fotoENGEL WALLYImage captionMassa bergerak menuju ke
Kantor Gubernur Papua.
Para pejabat minta maaf
Wiranto juga mengapresiasi ucapan maaf terbuka yang disampaikan Gubernur
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Tito
Karnavian, Khofifah mengatakan ia telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua..
"Kami telepon gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara
Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi
komiten Jatim," kata Khofifah.
PapuaHak atas fotoANTARA FOTO/ DIDIK SUHARTONOImage captionSejumlah
anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam
Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
(17/08).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut menyatakan maaf dan menegaskan
tidak ada kebijakan untuk mengusir mahasiswa Papua dari kota Surabaya,
menyusul unjuk rasa mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/08), yang
diwarnai insisen kekerasan fisik dan verbal.
"Jadi, tidak benar kalau ada pengusiran (mahasiswa Papua dari Surabaya).
Kalau itu terjadi, mestinya pejabat saya yang duluan (yang
melakukannya)," kata Rismahari ini kepada wartawan di Jakarta, Senin
(19/08).
Menurutnya, insiden keributan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya,
diawali apa yang disebutnya sebagai insiden "penurunan bendera Merah
Putih" di lokasi itu.
"Nah kemudian ada ormas yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan
itu," katanya.
PapuaHak atas fotoANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOImage captionSebanyak 43
orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya tentang
temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama itu pada Jumat
(16/08).
Dia menjelaskan, bukti bahwa pihaknya tidak mengeluarkan pengusiran
mahasiswa Papua di Surabaya, terlihat dari apa yang disebutnya bahwa
kehidupan mahasiswa di Papua di kota itu "masih normal".
"Dan sekali lagi boleh dicek selama ini di kegiatan apapun, kami
melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya," ungkapnya.
Walaupun demikian, di akhir pernyataannya, Tri Rismaharini mengatakan:
"Kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf,
tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir (mahasiswa Papua)."
Ucapan maaf juga diucapkan Wali Kota Malang Sutiaji.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan ia
akan memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerah asalnya setelah demo
Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di
Malang pada Kamis (15/08) berakhir rusuh.
PapuaHak atas fotoANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOImage captionPolisi membawa
sejumlah orang yang diamankan dari Asrama Mahasiswa Papua di Jalan
Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/08).
"Kalaupun ada insiden kecil yang dimaknai besar, kalau antar masyarakat,
atas nama pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf sebesar-besarnya,"
kata Sutiaji.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk saling
memaafkan.
"Memaafkan itu lebih baik, sabar itu juga lebih baik. Yakinlah
pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan 'pace-mace',
mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat."
Kapolri: Dipicu penangkapan mahasiswa di Jatim
Adapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui mobilisasi massa di
Manokwari dan Jayapura dipicu dari kasus penangkapan mahasiswa Papua di
Malang dan Surabaya, Sabtu (17/08) lalu.
"Ini sekali lagi kejadian di Surabaya dan Malang, itu hanya peristiwa
kecil semula yang saat ini sudah dilokalisir, dan diselesaikan oleh
Muspida setempat, baik Ibu Gubernur, Kapolda atau Pangdam," jelas Tito
kepada media, Senin (19/08).
* Demo mahasiswa papua: Tindakan polisi tangani pengunjuk rasa
diibaratkan 'menghalau asap, bukan api'
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49387852>
* Korban meninggal akibat konflik di Nduga, Papua 182 orang: 'Bencana
besar tapi di Jakarta santai-santai saja'
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49345664>
* Pengungsi Nduga, Papua : Perempuan yang bertaruh nyawa melahirkan
anak di tengah konflik senjata
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49233527>
Namun, kata Tito, terjadi kesimpangsiuran informasi. Berita bohong atau
hoaks pun tersebar hingga ke Papua. Salah satu hoaks adalah berita
mengenai kematian seorang warga Papua.
"Ini hoaks. Nah, ini berkembang, ada yang mengembangkan di Manokwari
berkembang kemudian di Jayapura, dan kemudian terjadi mobilisasi massa,"
kata Tito.
Gedung DPRD Papua BaratHak atas fotoDOKUMEN KOMPAS TV/KOMPAS.COMImage
captionUnjuk rasa semula berjalan damai, namun belakangan menjadi rusuh,
demikian lapor Safwan, setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan
dan massa.
Lebih lanjut Tito mengeklaim adanya pihak-pihak yang mengembangkan
informasi seputar dugaan ucapan rasial terhadap mahasiswa Papua.
"Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi-informasi seperti itu
untuk kepentingan mereka sendiri," katanya sambil meminta warga di Papua
dan Papua Barat tidak terpancing oleh berita bohong.
Aksi pembakaran di Manokwari
Di Jalan Yos Sudarso, sekitar pukul 10.00 WIB, seperti dilaporkan
wartawan di Manokwari, Safwan Ashari, sebagian massa dilaporkan
melakukan pembakaran gedung penjualan mobil.
Sebelumnya, sekelompok orang dilaporkan melakukan pembakaran Gedung DPRD
Papua Barat di Manokwari, Senin (19/08) pagi.
Aksi pembakaran ini terjadi setelah unjuk rasa ini berakhir rusuh,
setelah sekelompok orang menggelar unjuk rasa memprotes tindakan aparat
kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa Papua di sejumlah kota di Jawa
dan tempat lainnya.
Peta Manokwari
Dalam waktu hampir bersamaan, massa pengunjuk rasa dilaporkan melempari
pejabat setempat dan aparat keamanan yang berencana mengajak dialog para
pengunjuk rasa.
Unjuk rasa semula berjalan damai, namun belakangan menjadi rusuh,
demikian lapor Safwan, setelah terjadi bentrokan antara aparat keamanan
dan massa.
Akibat unjuk rasa yang berakhir rusuh, aktivitas masyarakat di kota
Manokwari nyaris lumpuh. "Warga menghentikan aktivitasnya," kata Safwan
saat dihubungi melalui sambungan telepon, sekitar pukul 10.00 WIB.
Sejumlah media nasional sebelumnya melaporkan, melalui tayangan video
sekitar pukul 09.00 WIB, gedung DPRD di Manokwari terlihat terbakar dan
asap tebal membumbung tinggi.
Belum jelas siapa pelaku pembakaran gedung DPRD, namun sejumlah pejabat
di Papua Barat dilaporkan telah mengklarifikasi terbakarnya gedung tersebut..
Sekelompok orang dilaporkan menutup jalan-jalan protokol di Manokwari,
dengan antara lain membakar ban bekas.
Para pejabat setempat, seperti Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad
Lakotani, dilaporkan akan berusaha menemui perwakilan pengunjukrasa
untuk melakukan dialog, demikian laporan stasiun televisi Kompas, Senin,
pukul 09.15 WIB.
ManokwariHak atas fotoSAFWAN ASHARIImage captionPolisi berusaha
menghalau massa yang melakukan pelemparan benda keras dan pembakaran ban
bekas, Senin (19/08) di sejumlah ruas jalan di Manokwari, Papua Barat.
Wartawan Kompas TV melaporkan massa pengunjukrasa bertambah, setelah
mereka sebelumnya memblokade sejumlah jalan protokol di Manokwari.
Unjuk rasa semula dilaporkan berjalan tertib, yang ditandai aksi membawa
spanduk dan poster. Mereka dilaporkan memprotes tindakan kekerasan
aparat kepolisian, baik verbal ataupun fisik, terhadap unjuk rasa
mahasiswa Papua di sejumlah kota di Jawa dan tempat lainnya, Sabtu
(17/08) lalu.
*Ribuan orang menuju pusat kota**Jayapura*
Sementara, ribuan orang dari berbagai distrik berbondong-bondong
bergerak ke pusat kota Jayapura, menuju ke Gedung Dewan Perwakilan
Rakyat Papua (DPRP), sebagaimana dilaporkan wartawan Engel Wally.
Engel mengatakan gerakan tersebut tidak diakomodir satu komando, tapi
bersifat spontan dan cair.
JayapuraHak atas fotoENGEL WALLYImage captionRibuan orang dari berbagai
distrik berbondong-bondong bergerak ke pusat kota Jayapura, menuju ke
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (19/08).
JayapuraHak atas fotoKOMPAS.COM/ISTIMEWAImage captionSampai pukul 12.00
WIB, massa di Jayapura berdemonstrasi sambil membawa spanduk-spanduk
yang berisi ujaran menentang apa yang mereka sebut sebagai rasisme
terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
JayapuraHak atas fotoENGEL WALLYImage captionRatusan orang yang
berkumpul di pertigaan bandara Sentani itu mengutarakan sembilan
tuntutan, diantaranya mereka meminta Presiden dan Kapolri untuk menindak
oknum aparat hukum yang terlibat aksi rasisme.
Sampai pukul 12.00 WIB, mereka berdemonstrasi sambil membawa
spanduk-spanduk yang berisi ujaran menentang apa yang mereka sebut
sebagai rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Unjuk rasa juga terjadi di Sentani. Aksi itu diinisasi Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan angkatan muda Kristen Indonesia
(GAMKI), juga terjadi di Sentani.
Ratusan massa yang berkumpul di pertigaan bandara Sentani itu
mengutarakan sembilan tuntutan.
Salah satunya, mereka meminta presiden dan Kapolri untuk menindak oknum
aparat hukum yang terlibat aksi rasisme.
'Kerusuhan Manokwari buntut aksi penangkapan mahasiswa'
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya menilai kasus kerusuhan
di Manokwari, Papua Barat dan sejumlah wilayah lainnya di Papua
merupakan buntut aksi penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah tempat,
termasuk ujaran rasis, oleh aparat keamanan di Surabaya.
"Seharusnya dewasa pola pikir kita, dan pola pikir juga kedekatan kita,
kita juga punya hukum. Kenapa saat itu muncul kata-kata tidak baik,"
kata Lenis kepada BBC Indonesia, Kamis (19/08).
Setidaknya 213 orang yang terdiri dari mahasiswa Papua dan kelompok
solidaritas ditangkap saat hendak melakukan aksi demonstrasi damai
terkait New York Agreement di sejumlah kota seperti Ternate, Ambon,
Malang, Surabaya, dan Jayapura pada akhir pekan lalu.
Lenis meminta TNI untuk memproses hukum oknum aparat yang melontarkan
kata-kata rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sebanyak 42
mahasiswa Papua ditangkap saat itu.
"Ada video-videonya, kan penegak hukum bisa menangani toh. Supaya (bisa)
meredam," katanya.
/Berita ini akan terus dilengkapi./
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
