Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Benarkah Megawati keliru menekan Jokowi?
Oleh Laurensius Molan Selasa, 20 Agustus 2019 06:08 WIB
Benarkah Megawati keliru menekan Jokowi?
"Ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap
merusak watak presidensial dari kabinet kita," kata Marianus Kleden.
(ANTARA FOTO/Rangga)
Ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap
merusak watak presidensial dari kabinet kita
Kupang (ANTARA) - Dalam sebuah negara demokrasi yang menganut sistem
presidensial seperti di Indonesia saat ini, kekuasaan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Artinya,
presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau
konstitusi.
Dalam sistem presidensial atau sering disebut juga dengan sistem
kongresional ini, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait untuk duduk dalam kabinet.
Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik, namun masih
ada mekanisme untuk mengontrol presiden, jika presiden melakukan
pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat
masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan.
Menurut pengamat politik Aris Kurniawan, sistem presidensial ini tidak
mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara
dipisahkan (/separation of power/) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni
legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara ideal diformulasikan
sebagai/Trias Politica/oleh Montesquieu.
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa
kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem
presidensial, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan
bertanggung jawab kepada presiden.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat
dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya
dukungan politik. Bila presiden diberhentikan karena
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan
menggantikan posisinya.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif presiden
diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka
atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif
(hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif
(bukan kepada kekuasaan legislatif). Kabinet (dewan menteri) dibentuk
oleh presiden. Kabinet bertangung jawab kepada presiden dan tidak
bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan
presiden tidak dipilih oleh parlemen. Presiden tidak dapat membubarkan
parlemen seperti dalam sistem parlementer, karena parlemen memiliki
kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
Negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial ini,
seperti Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Mesir, Argentina, dan
Indonesia. Namun, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan
presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan
presidensial yang berjalan di Amerika Serikat.
Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara
presidensial dan parlementer (/mixed parliamentary presidential
system/). Contohnya, Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki
presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi
juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk
menjalankan pemerintahan sehari-hari.
*Banyak mengadobsi*
Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi
praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan
presiden langsung dan mekanisme "cheks and balance". Konvensi Partai
Golkar menjelang pemilu 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika
Serikat.
Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan
semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia
mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di
Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
Di sisi lain, Indonesia juga negara yang berbentuk republik.
Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan di mana seluruh atau
sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh
karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undang-undang dasar (UUD).
Namun, pada masa Orde Baru, ciri dari sistem pemerintahan masa itu
adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut
dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai
wakil rakyat.
Karena itu, tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka
kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Namun, dalam kaitan dengan pemberian jatah menteri oleh presiden kepada
partai politik, apakah Megawati Soekarnoputri dinilai salah menekan
Presiden Jokowi soal jatah kursi menteri tersebut?
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang,
Dr. Marianus Kleden menilai Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya
sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan telah melakukan kesalahan dengan
menekan Jokowi dalam meminta jatah menteri untuk partai berlambang
banteng gemuk dalam lingkaran itu.
"Menurut saya, Megawati telah melakukan kesalahan dengan menekan Jokowi
dalam kongres di Bali, saat beliau terkesan goyun meminta jatah kursi
menteri, karena partai yang dipimpinnya menang dalam hajatan politik
Pemilu 2019," kata dia.
Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang Solo yang dibesarkan PDIP mungkin
agak salah tingkah, tetapi Jokowi juga punya gaya sendiri untuk
menunjukkan kekuasaannya sebagai presiden saat menjawab permintaan Megawati.
Pengamat politik lainnya, Mikhael Rajamuda Bataona, dari Unwira Kupang
malah menilai bahwa permintaan Megawati soal jatah menteri itu
membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri sendiri tidak bisa mendikte
Presiden Joko Widodo.
"Jika dibaca secara semiotik, pernyataan Megawati justru mengonfirmasi
sebuah anomali komunikasi. Jika selama ini semua orang berpikir bahwa
Megawati bisa mendikte Jokowi, maka ini menjadi bukti bahwa Jokowi
ternyata tidak bisa didikte, bahkan oleh Megawati sekalipun," kata dia.
Akibat kesulitan dalam mendikte Jokowi itulah, yang membuat Megawati
lalu sengaja membuka permintaan soal jatah menteri untuk PDIP secara
terbuka dalam forum kongres PDIP.
Apa yang dikatakan Megawati itu bisa dinilai sebagai sebuah konfirmasi
psikologis, akan kerisauan Megawati tentang derasnya arus tekanan ke
Jokowi dari semua ketua umum partai soal jatah menteri untuk anggota
koalisi.
"Inilah yang membuat Megawati membuat semacam/contra//opinion/untuk
mengimbangi manuver partai-partai tersebut. Caranya adalah dengan
menggunakan guyon sarkastis di hadapan para tamu, termasuk para ketua
umum partai, bahwa PDIP sebagai partai pemenang harusnya punya jatah
menteri lebih banyak," kata Rajamuda Bataona.
Artinya secara semiotik, bisa dibaca bahwa permintaan jatah menteri dari
Megawati adalah semacam konfirmasi bahwa Jokowi justru sulit ditekan
bahkan oleh Mega sekalipun. Dengan demikian, Megawati yang adalah bos
partai di mana Jokowi adalah petugas partai pun harus menggunakan forum
kongres untuk mengunci Jokowi.
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis Fakultas Ilmu Sosial
Politik Unwira itu, mengatakan Megawati hanya mau memberi pesan tegas ke
Jokowi bahwa Jokowi harus memperhatikan PDIP karena partai ideologis itu
sudah berdarah-berdarah berjuang memenangkan Jokowi.
Namun, sikap politik yang ditunjukkan Megawati itu justru dinilai hanya
merusak watak sistem pemerintahan yang menganut presidensial.
"Ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap
merusak watak presidensial dari kabinet kita," kata Marianus Kleden.
Menurut dia, kekuasaan parpol sesungguhnya/confined within the
boundaries of parliament./
"Kalau parpol melanggar justru dia merusak tatanan negara," katanya.
Dan, apakah hanya karena kondisi ini, Ibu Mega kemudian dinilai salah
dalam meminta jatah kursi menteri?
Di sinilah Jokowi diminta harus tampil sebagai/strong president/layaknya
Bung Karno dan Soeharto yang tidak mau dirinya diintervensi oleh partai.
Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan kabinet parlementer, dan
Jokowi akan kesulitan mengendalikan kabinetnya bila partai-partai terus
merengek minta kursi kabinet.
*Baca juga:Pengamat: Megawati salah menekan Jokowi soal menteri
<https://www.antaranews.com/berita/1019462/pengamat-megawati-salah-menekan-jokowi-soal-menteri>
Baca juga:Pengamat: Megawati tak bisa dikte Jokowi
<https://www.antaranews.com/berita/1008250/pengamat-megawati-tak-bisa-dikte-jokowi>*
Kongres PDIP akan tetapkan Megawati ketua umum
Play Video
Play
Unmute
Current Time 0:00
/
Duration 1:25
Loaded:0%
Seek to live, currently playing liveLIVEFullscreen
Oleh Laurensius Molan
Editor: M. Hari Atmoko
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
