Wawancara Khusus Jokowi: Pindah Ibu Kota Belajar dari Malaysia
Reporter:
Francisca Christy Rosana
Editor:
Rahma Tri
Rabu, 21 Agustus 2019 10:26 WIB
Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato saat menghadiri
Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, Selasa, 20
Agustus 2019. Forum internasional yang memetakan kerjasama antara
Indonesia dan negara-negara Afrika itu mengangkat tema connecting for
prosperity. ANTARA/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo alias Jokowi
berpidato saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019
di Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Forum internasional yang memetakan
kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika itu mengangkat tema
connecting for prosperity. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mantap memindahkan
ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama
Tempo, Jokowi optimistis pemindahan ibu kota
<https://bisnis.tempo.co/read/1238481/ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-bappenas-jakarta-tetap-dibenahi>negara
dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima tahun.
"Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah. Memang harus
pindah," kata Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2019.
Putrajaya saat ini merupakan pusat pemerintahan Malaysia, menggantikan
Kuala Lumpur. Pada pekan kedua Agustus lalu, Jokowi sempat berkunjung ke
Putrajaya bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Jokowi mengatakan, dalam tahap pertama pemindahan ibu kota, pemerintah
akan mengawalinya dengan membangun fasilitas-fasilitas dan infrastruktur
pelaksana negara. Mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pembangunan
kantor kementerian kelar pada 2023. "Kalau istana sudah siap, 2023
pindah atau maksimal 2024 pindah," ujarnya.
Jokowi memprediksi seluruh eksekutif sudah bakal menempati ibu kota baru
pada 2024 alias masa akhir jabatannya. Pada tahap kedua, pemerintah akan
membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor
non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi.
Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam
pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Kala itu
Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahanibu kota
<https://bisnis.tempo.co/read/1238153/pemindahan-ibu-kota-emil-salim-minta-ada-jajak-pendapat-publik>sebesar
Rp 466 triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu diambil
dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui
kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya,
sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.
*TIM TEMPO | FRANCISCA CHRISTY ROSANAA*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
