Memang bisa dipakai pesawat terbang atau helicopter untuk mendrop pasukan, tetapi hal ini tergantung dari situasi lapangan, yaitu kalau dataran seperti penyerangan TNI di Dili tahun 1975. Dua bulan lebih sebuah helicopter type MI milik TNI hilang, agaknya hingga kini belum ditemukan.
Pada tahun 1960-an Indonesia pernah menerjunkan Pasukan Gerak Cepat (PGT) di Papua untuk melakukan gerila, mereka semua ditangkap oleh tentara Belanda, karena banyak tersangkut dipohon yang tinggi. Mengangkut pasukan dengan pesawat terbang sangat terbatas, sebab untuk supply peralatan berat dan bahan bakar dsb mesti dilakukan melalui darat, sebagai contoh ialah keadaan perang di Afghanistan, hingga kini untuk mensupply kebutuhan militer USA dan sekutu disana harus diangkut melalui jalan darat dari Pakistan. On Fri, Aug 23, 2019 at 9:18 AM ajeg [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > Jaman sekarang pengiriman pasukan bisa lewat udara. Bukan hal aneh lagi. > Makanya Jokowi banyak membangun bandara "internasional" yang juga bisa > didarati pesawat angkut militer. Sudah terbukti bandara-bandara itu tidak > ada manfaatnya buat Rakyat, bahkan untuk penduduk di sekitar bsndara. > > --- ilmesengero@... wrote: > > > > Jalan yang dibangun itu terutama untuk kebutuhan militer. Kita lihat > sejarah jalan dari Anyer ke Panarukan yang dibangun oleh Dandeals. Kemudian > jalan yang dibangun di Birma pada perang dunia II, dengan tenaga kerja > tawanan perang dan romusha dari Indonesia. Jalan-jalan ini terutama untuk > cepat bisa transport pasukan. > > On Fri, Aug 23, 2019 at 5:26 AM ajeg wrote: > > Secara nasional mestinya bisa dihitung, dalam 5 tahun terakhir siapa yang > dapatkan manfaat kepresidenan Jokowi, Rakyat atau siapa. > > - > > Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun > Kamis, 22 Agustus 2019 14:08 WIB > > > *TRIBUNNEWS.COM <http://TRIBUNNEWS.COM>* - Pascaterjadinya kerusuhan > selama dua hari, Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan perihal > Papua. > > Diketahui, kerusuhan di sejumlah tempat di Papua terjadi, yakni di > Manokwari Senin (21/9/8/2019) dan Fakfak, Rabu (21/8/2019). > > Hal ini dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, > dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019). > > Lukas menyampaikan berbagai hal tentang Papua itu saat hadir sebagai > narasumber dalam program MataNajwa, Rabu (21/8/2019) malam. > > Gubernur Papua, Lukas Enembe memberi tanggapan soal pembangunan jalan > trans Papua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. > > Awalnya, Lenis Kogoya, Stafsus Presiden Kelompok Kerja Papua mengatakan > Jokowi sudah mencoba memberikan yang terbaik kepada Papua, salah satunya > melalui pembangunan, seperti jalan Trans Papua. > > Jalan Trans-Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua > Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua > Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang mencapai > 4.330,07 kilometer. > > Pernyataan Lenis Kogoya pun ditanggapi positif oleh Najwa Shihab. > > Menurut Najwa Shihab, Trans-Papua ini sebagai bagian dari kesuksesan > Jokowi di era kepemimpinannya selama 5 tahun ini. > > "Pendekatan ekonomi, infrastruktur yang dilihat nyata di era pemerintahan > Jokowi 5 tahun terakhir, itu saja belum cukup menjawab tantangan yang > dihadapi Papua?" tanya Najwa Shihab. > > Pertanyaan Najwa Shihab justru malah dikritisi oleh Sekjen Federasi > Kontras Andy Junaedi. > > Menurutnya jalan Trans Papua ini bermasalah. > > "Justru saya melihat itu yang bermasalah. Coba tanya pada orang Papua, > apakah mereka butuh jalan Trans Papua?" tanya Andy Junaedi.. > > Ketika ditanya seperti itu, Najwa Shihab terdiam. > > Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga hadir jadi narasumber pun tak mampu > menjawabnya. > > "Coba siapa yang butuh, orang Indonesia-kah atau orang Papua?" tanya Andy > Junaedi lagi. > > Pertanyaan tersebut pun kembali tak dijawab oleh Najwa Shihab, Lukas > Enembe dan narasumber lainnya. > > "Saya bilang pembangunan itu perlu. Tapi bagaimana proses perencanaan dan > implementasi pembangunan itu dilakukan mengedepankan kemanusiaan," ujar > Andy Junaedi lagi. > > "Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki tingkat > kekerasan yang panjang. Papua punya cerita berbeda dibanding yang lain. > Jika Papua disamakan dengan maka kita akan terjebak di cerita yang sama," > tambahnya. > > "Isu separatisme muncul itu bukan tiba-tiba muncul. Coba kita tengok kasus > kejahatan HAM. Berapa yang mandeg. Apa yang dilakukan Jakarta?" tegas Andy > Junaedi. > > Kemudian, Andy Junaedi menyebutkan bahwa Papua ini butuh guru, bukan > senjata. > > > >
