Sri Mulyani: Tingkat Utang RI Termasuk Paling Rendah
Reporter:
Muhammad Hendartyo
Editor:
Kodrat Setiawan
Rabu, 28 Agustus 2019 13:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di
kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan
mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31
Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony HartawanMenteri Keuangan Sri Mulyani
memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin,
26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7
triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri KeuanganSri Mulyani
<http://www.tempo.co/tag/sri-mulyani>menyampaikan Pokok-pokok Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam kesempatan
itu, dia mengatakan pemerintah akan terus mengelola utang negara secara
efisien, hati-hati, transparan dan akuntabel.
"Karena Indonesia pada saat ini dikenal sebagai negara emerging besar
dengan tingkat utang termasuk paling rendah dan defisit paling rendah,
dibanding negara G20, maupun negara-negara emerging di luar G20
lainnya," kata dia di ruang sidang Badan Anggaran DPR, Jakarta, Rabu, 28
Agustus 2019.
Dia mengatakan pembiayaan utang pada 2020 akan Rp 351,9 triliun. Angka
itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 372 triliun, namun lebih
rendah dari perkiraan realisasi atau outlook 2019 yang sebesar Rp 373,9
triliun.
Menurutnya, pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4
hingga 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal. Sedangkan
untuk menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik
dan valas dalam batas terkendali, serta pendalaman pasar keuangan.
Pada 2018, rasio utang per kapita Pemerintah Indonesia adalah sebesar
US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30 persen. Angka itu,
menurut Kementerian Keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand
yang US$ 2.928 per kapita dengan rasio utang 42 persen per PDB.
Angka itu juga lebih rendah dari utang Malaysia yang sebesar US$ 5.898
perkapita dengan rasio utang 55 persen per PDB, juga utang Filipina yang
sebesar US$ 1.233 per kapita dengan rasio utang 40 persen per PDB.
Dalam Nota Keuangan 16 Agustus, Presiden Joko Widodo atau Jokowi
menyampaikan asumsi ekonomi makro 2020. Dia mengatakan pertumbuhan
ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan
investasi sebagai motor penggerak utamanya.
Inflasi, kata dia, akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen
untuk mendukung daya beli masyarakat. Kedua, dia mengatakan di tengah
kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar
rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena
persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan
demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4
persen," kata Jokowi.
Ketiga, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, kata dia, diperkirakan
sekitar US$ 65 dolar AS per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi
terhadap berbagai
dinamika global, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan
komoditi global.
Keempat,Jokowi <http://www.tempo.co/tag/jokowi>mengatakan, melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.
Target lifting minyak dan gas bumi pada 2020 diasumsikan masing-masing
sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.
*HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com