Di Jerman pada zaman Nazi Hitler ada pengertian ”Drang nach Osten” ( pergi
keTimur) yaitu menalukan negeri-negeri slavisk di Timur dari Jerman di
jadikan tempat untuk ras Arian (putih). Ras yang bukan putih dianggap
inferior atau rendah. Mungkin juga politik rezim neo-Mojopahit juga
demikian.


Salah satu contoh gejala ialah kalau dilihat TV siaran nasional selalu yang
putih-putih, kulit jernih yang tampil pembawa acara. Kalau TV di ”barat”
ada penyiar atau pembawa diskusii berkulit hitam, tetapi TV NKRI tidak ada
type penyiar berkulit hitam misalnya dari Papua. Mungkin kalau orang Papua
sudah putih baru ada penyiar TV yang demikian. hehehehehe


https://tirto.id/memutihkan-orang-papua-cmPk


Memutihkan Orang Papua?


Ilsutrasi: Ekspresi politik Papua dibungkam sejak 1960-an, mengubah
integrasi paksa rakyat Papua secara politik, ekonomi, hingga budaya.
Tirto/Gery Paulandhika Oleh: Aulia Adam - 1 Desember 2017 Dibaca Normal 3
menit Sejenak, coba dengar kabar saudara kita di pulau paling timur
Indonesia. tirto.id -


Dainius Pūras menyambangi Papua pada Jumat terakhir Maret lalu. Selama
kurang lebih 30 jam, ia harus memantau kehidupan warga di sana. Sebagai
Pelapor Khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ia memang bertugas
untuk menilai standar kesehatan fisik dan mental orang-orang Indonesia,
termasuk rakyat Papua. Penilaian itu diperlukan untuk mengukur sejauh mana
negara hadir menggenapi kewajiban melayani masyarakat terutama di bidang
kesehatan—salah satu hak asasi manusia.

Dalam kunjungan singkat itu, Pūras menggarisbawahi sejumlah poin yang
menurutnya perlu perbaikan segera di tanah Papua. Di antaranya: kesehatan
ibu dan kesehatan anak-anak, seksual dan reproduksi, kesehatan mental,
HIV/AIDS, dan narkoba. Ia juga mengangkat masalah kekurangan tenaga medis
di Papua dalam satu konferensi pers. "Penting untuk mencari solusi terkait
pelayanan kesehatan di Papua, layanan yang diterima dan digunakan oleh
masyarakat," ujarnya, dikutip Antara, 31 Maret. Dari keseluruhan cerita
kesehatan di Indonesia, Pūras mengutarakan akan memberi porsi besar pada
kasus HIV/AIDS di Papua. Kasus ini akan dimuat dalam laporannya yang
dirilis pada 2018 nanti. "Kami juga memberi perhatian terkait penyakit
HIV/AIDS yang tingkat prevalensinya semakin tinggi,” katanya. Keputusan
Pūras benar belaka. HIV/AIDS di Papua memang perlu diberi sorotan. Sejak
2015 hingga 2016, kasus penyakit yang menyerang imunitas tubuh itu terus
meningkat. Hingga Juni 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat 25.349
kasus, dan selang enam bulan kemudian, pada Desember 2016, meningkat
menjadi 26.973 kasus. Parahnya, kondisi ini menyerang lebih banyak
orang-orang berusia produktif, dari umur 19 hingga 49 tahun. Rentang usia
yang terkena HIV-AIDS: 589 kasus menyerang usia 1-14 tahun, 3.007 kasus
pada usia 15-19 tahun, dan 21.811 kasus pada usia 20-49 tahun. Angka-angka
ini jadi salah satu perkara yang disorot Sekretariat Keadilan, Perdamaian,
dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, sebuah gereja yang memantau
kasus pelanggaran HAM di Papua. Dalam laporan Papua di Ambang Kehancuran,
yang diluncurkan di Jakarta pada 11 April lalu, Gereja Fransiskan Papua
menuntut pemerintah Indonesia untuk tanggap menyelesaikan kasus HIV/AIDS.
Angka 2,3 persen kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada masyarakat Papua
dianggap sudah terlalu tinggi dan mengancam eksistensi penduduk asli Papua.
“Kesehatan mereka adalah tanggung jawab negara, dan peningkatan jumlah
HIV/AIDS ini adalah bukti pemerintah abai,” ujar Basilius Triharyanto,
salah satu penulis laporan. Menurutnya, jumlah tersebut bisa disiasati jika
pemerintah tanggap dan menyediakan layanan kesehatan yang memadai.
“HIV/AIDS hari ini bukan lagi penyakit yang tak bisa disiasati. Ada obat
yang bisa membuat orang-orang dengan HIV/AIDS lebih sehat dan lebih
produktif,” tambahnya. Triharyanto benar. Salah satu penanganan paling
mutakhir terhadap penderita HIV adalah terapi ARV alias antiretroviral
therapy, biasa disingkat jadi ART. Ia adalah serangkaian pengobatan yang
akan mengontrol jumlah virus HIV dalam tubuh. Terapi ini bisa membuat
seorang HIV Positif tidak bisa menularkan virus pada orang lain, dan hidup
produktif seperti orang sehat pada umumnya Harganya memang tidak murah.
Namun, demi menunaikan janji melindungi segenap bangsa Indonesia,
pemerintah harusnya punya siasat tentang hal itu. Di London, Oktober lalu,
bahkan seorang dengan HIV yang tak ingin disebutkan namanya didiagnosis
sembuh total, meski masih perlu dipantau di laboratorium, setelah menjalani
pengobatan HIV/AIDS termuktahir. Ini membuktikan kalau dunia medis hari ini
sudah lebih ramah pada orang dengan HIV/AIDS. Tapi, orang-orang Papua masih
belum merasakannya. Terutama 2,3 persen dari mereka yang terang-terang
sudah terpapar HIV/AIDS. Hidup mereka di ujung maut. Pada 2007, sebenarnya
pemerintah telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota di Papua. Tapi, menurut Triharyanto, hasil kerja mereka
"tak signifikan" sama sekali. Terbukti dari jumlah kasus yang terus
bertambah. Padahal, kasus-kasus HIV/AIDS ini sudah ditemukan hampir di
seluruh daerah di Papua. “Harusnya sudah tidak bisa dibiarkan lagi dan
segera ditangani. Karena bisa-bisa orang Papua—terutama penduduk asli
Papua—punah,” kata Veronica Koman, pengacara HAM dan aktivis Papua Itu
Kita, yang turut bertemu Pelapor Khusus PBB Dainius Pūras selama
kunjungannya ke Indonesia.




Ancaman Kepunahan Orang Papua


Studi terbaru Dr. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, dalam The
Asia-Pasific Journal, menyebut jumlah penduduk asli Papua makin menurun di
wilayah perkotaan. Ramalan itu dibikinnya dari analisis jumlah penduduk
asli Papua yang memang terus menurun dengan mengombinasikan kedatangan
migran orang non-Papua dan isu lain termasuk layanan kesehatan tak layak di
sana sejak 1970-an. Pada 1963, jumlah penduduk asli Papua masih 100 persen.
Namun, dalam sensus 1971, jumlah penduduk asli Papua menjadi 96 persen (923
ribu), sementara jumlah orang non-Papua sebesar 4 persen (36 ribu). Pada
sensus 2010, jumlah penduduk asli Papua sekitar 73,57 persen (2.121.436
jiwa), sementara jumlah pendatang 22,84 persen (658.708 jiwa). Lima
kabupaten dengan mayoritas non-Papua adalah Merauke (62,73%), Nabire
(52,46%), Mimika (57,49%), Keerom (58,68%), dan Kota Jayapura (65,09%).
Ke-23 kabupaten lain di Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh orang
asli Papua. Meski begitu, enam kota lain berpotensi berubah di masa
mendatang dengan orang non-Papua: Kab. Jayapura (38,52%), Yapen Waropen
(21,91%), Biak Numfor (26,18%), Boven Digoel (33,04%), Sarmi (29,75%), dan
Waropen (20,41%). Dari data ini, orang non-Papua terkonsentrasi di
perkotaan. Di pegunungan, mayoritas adalah orang asli Papua seperti di
Lanny Jaya (99,89%), Tolikara (99,04%), Yahukimo (98,57%), Paniai (97,58%),
dan Jayawijaya (90,9%). Konfigurasi yang berubah itu lantaran program
transmigrasi negara pemerintahan Soeharto yang mengirim orang-orang di
wilayah padat penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduk. Belakangan,
ia tak cuma diubah oleh transmigrasi, melainkan para migran ekonomi yang
mencari peruntungan ke Papua. Mereka termasuk orang Makassar, Bugis,
Maluku, selain Jawa dan sebagainya. Kondisi ini ditambah dan diperparah
lewat kekerasan negara dan gelombang korporasi di wilayah yang paling
terutup dari akses peliputan media maupun pemantauan kejahatan kemanusiaan.
Itu secara gradual menurunkan jumlah orang asli Papua. Persentasenya terus
merosot. Ada ungkapan: datang ke Papua dengan M-16, pulang dari Papua
membawa 16 M. Dari studi demografinya, Elmslie memperingatkan pemerintah
Indonesia kalau orang asli Papua terancam punah. Elmslie bahkan menyebutnya
sebagai "slow-motion genocide." “Kalau pemerintah terus-terusan mengabaikan
laporan-laporan semacam ini, dan tidak segera mengambil kebijakan, ya bisa
dibilang ini upaya mereka memutihkan etnis Papua,” ujar Veronica Koman.
======== Catatan: Artikel orisinal pernah tayang pada April 2017. Disunting
secara minor dan dipublikasikan ulang. Baca juga artikel terkait PAPUA atau
tulisan menarik lainnya Aulia Adam (tirto.id - Kesehatan)

Baca selengkapnya di artikel "Memutihkan Orang Papua?",
https://tirto.id/cmPk

Kirim email ke