https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi
Rabu 28 Agustus 2019, 12:06 WIB
Kolom
Kabinet dan "Antibodi" Jokowi
Umbu TW Pariangu - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#>
Umbu TW Pariangu
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#> 0
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4683986/kabinet-dan-antibodi-jokowi#>
Kabinet dan Antibodi Jokowi Ilustrasi: Edi Wahyono
*Jakarta* - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa formasi kabinet yang
akan membantunya bekerja sampai 2024 sudah rampung, tinggal menunggu
waktu untuk diumumkan. Ia juga mengatakan bahwa komposisi kabinet
mendatang adalah 55:45 --55 dari kalangan profesional dan 45 dari
kalangan parpol yang ia seleksi sendiri. Dengan kata lain warna
kabinetnya adalah zaken kabinet yang menaruh porsi besar pada
sosok-sosok yang diyakini adekuat dan ahli bidangnya.
Rakyat dan pasar dunia menunggu seperti apa wajah dan postur kabinet
yang akan diumumkan kelak. Apalagi di balik penggodokan kabinet kemarin,
berbagai manuver dan statemen elite politik sepertinya berusaha menjamah
ruang senyap hak prerogatif Presiden tersebut dengan harapan kepentingan
mereka diakomodasi. Ada yang secara halus menyodorkan jatah menteri, ada
juga yang secara eksplisit. Bagi yang awam, sinyal tersebut
dikhawatirkan akan mendikte pertimbangan taktis Presiden dalam memilih
orang-orang kepercayaannya.
**Padahal lima tahun ke depan dibutuhkan denyut kerja yang mampu
memobilisasi terobosan maksimal di berbagai bidang pemerintahan. Sulit
misi tersebut tercapai jika kompetensi dan visioneritas keterpilihan
hanya menjadi ornamen keputusan Presiden, disisihkan oleh pertimbangan
sosok berdasarkan kalkulasi politik belakang layar yang tidak mau
ketinggalan mengisap madu kekuasaan.
Namun, dengan periode jabatan terakhir yang dimiliki oleh Jokowi,
sehingga tidak menimbulkan beban politik baginya untuk takluk pada
kompromi apalagi bersikap transaksional. Kita tentu meyakini bahwa
Jokowi bisa mendayung di antara "dua pulau" (kepentingan praktis dan
kepentingan untuk kebaikan umum). Kesederhanaan, konsistensi, ketegasan
Jokowi dalam bersikap yang ditunjukkannnya dalam lima tahun sebelumnya
membuat kita yakin Jokowi bisa menjadi seorang /risk taker/ dalam
menentukan orang-orang terbaiknya.
*Berjangkar pada Rakyat*
Jokowi tentu /eling/, di tengah dinamika politik yang alot, penuh riak
tarik-menarik belakangan, dibutuhkan aktor-aktor penyokong kebijakan
yang sevisi, solid, dan memiliki akseptabilitas dari publik.
Menerjemahkan dan mendeterminasi program berkualitas pemerintah berbasis
sumber daya unggul yang menentukan implementasi kebijakan kesejahteraan
oleh pemerintah bukanlah hal mudah. Perlu dukungan gagasan transformatif
orang-orang di dalam lingkarannya untuk menciptakan barikade
sosial-politik terhadap efektivitas proses implementasi program-program
Presiden sehingga 5 visi-misi Jokowi-Maruf Amin bisa terwujud.
Putusan formatur kabinet Jokowi nanti akan memperlihatkan dirinya
sebagai pemimpin transformatif yang tetap berjangkar pada agenda dan
keinginan rakyat, bukan agenda temporal politik. Ia tidak saja
membiarkan rakyat bebas mewacanakan aspirasinya tetapi juga memberikan
stimulasi rasionalitas kepada publik terkait pilihan-pilihan vital dan
menyejarah yang akan diambilnya.
Berkaca pada ahli politik Jane Bennett (dalam Gaus & Kukatahas, 2013),
dengan meminjam pilihan matematis, dalam konteks penentuan "mesin
kabinet" setidaknya menunjukkan derajat kematangan intensional Jokowi.
Dari pilihan berbasis individual yang sarat dengan kalkulasi dan
pertimbangan pribadi, yang kerap kali mengabstraksikan kriteria etika
dan moral. Atau pertimbangan formalisme yang lebih menitikberatkan
pertimbangan pengalaman, keahlian (manajerial) integritas, kita pada
akhirnya berharap pilihannya pada pertimbangan rasional yang lebih
melihat pada unsur kecakapan integritas dan kompetensi serta kepentingan
nyata negara.
Meskipun di sisi lain mungkin disadari kelak akan ada gejolak penolakan
psikologis akibat penetapan yang tidak linear dengan kaidah umum peta
perpolitikan kekinian. Namun rakyat berharap Jokowi tidak membatalkan
sekalipun upayanya melayani preferensi masyarakat yang semakin
merindukan hadirnya pemerintahan yang bekerja dengan penuh kesungguhan
sebagai presiden pilihan rakyat. Seperti bagaimana ia dulu memutuskan
pengelolaan Blok Masela secara /onshore/ ketimbang /offshore/, meskipun
secara formalisme ataupun individualisme pilihan tersebut berpotensi
mempengaruhi pendapatan negara, termasuk menghadapi ekses ketika
'mengusik' sarang mafia migas.
Namun manfaat pengembangan kawasan Timur Indonesia sebagai penjabaran
dari diktum kebijakan "membangun Indonesia dari pinggiran" (yakni
masyarakat miskin, tidak punya akses ke sumber daya esensial perawatan
kesehatan, sedikitnya pendidikan dasar, tidak dapat berdiri tegak sama
tinggi secara ekonomi, politik dan sosial)-lah yang menuntun Jokowi
secara mantap melahirkan putusan populis tersebut, di tengah sinisme
yang menyertainya.
*Empat Basis*
Kita setuju, masih banyak 'PR' yang harus dieksekusi Jokowi dengan
melihat tantangan ke depan terutama bagaimana melanjutkan reformasi
birokrasi di berbagai bidang, memberantas korupsi dan mafia,
menstabilkan harga pangan dan kebutuhan pokok, termasuk juga mengawal
pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Namun secara fundamental
Jokowi sudah berupaya menerjemahkan prinsip-prinsip yang kokoh bagi
penguatan politik demokrasi.
Karenanya momentum penentuan anggota kabinet diharapkan akan dibasiskan
pada empat hal sebagai penentu ritme kerja lima tahun ke depan. Pertama,
merawat nalar publik, dengan mendasarkan opsi keputusan pada keinginan
dan rasionalitas publik, bukan pada kepentingan parsial atau
perseorangan. Menurut John Rawls, nalar publik bersifat kesatuan, dapat
dimengerti dengan mudah oleh individu-individu yang berpikir. Harus
disadari, ancaman demokrasi sejatinya bukan berasal dari luar, tetapi
justru dari dalam berupa budaya kekebalan terhadap nilai-nilai
deliberasi dan suara /genuine/ rakyat.
Kedua, pengejawantahan dari sebuah /strict obligations/ (kewajiban
total) yang tak bisa dikompromikan oleh seorang pemimpin untuk mengurus
hal-hal urgensi terkait pemenuhan kepentingan publik. Ketiga, secara
praktis wajah-wajah anggota kabinet harus mencerminkan spirit serius
Jokowi untuk menyinambungkan upaya reformasi birokrasi publik dengan
memperbaiki desain format dan strategi pelayanan terhadap publik yang
berbasis pada integritas, kerja cerdas dan profesional. Kita senang
karena formasi pembantu presiden kali ini akan diisi sosok "berdarah
muda" di bawah 30 tahun. Sebuah pilihan untuk mentrengginaskan gerak dan
spirit kabinet dalam melawan patologi kelambanan dan rutinitas kerja
birokrasi.
Keempat, jika tiga basis tersebut dipraktikkan, maka sejatinya Jokowi
sedang membangun antibodi politik bagi dirinya untuk keluar dari
kungkungan pertimbangan pragmatisme politik yang didikte oleh kekuatan
parpol. Jokowi tidak memberi ruang bagi desakan-desakan keinginan
segelintir pihak atau kelompok yang menjauhkan ia dari kejernihan
berpikir dan menimbulkan benih resistensi dari publik terhadap performa
dan kewibawaan pemerintahannya. Antibodi (daya tahan) politik Jokowi
inilah yang juga tengah dinantikan publik ketika harus merumuskan sikap
nyata negara dalam menghadapi koruptor kelas kakap yang ingin merampok
aset negara, para gembong narkoba dan teroris, para provokator dan aktor
di balik konflik sosial, agama dan aneka kejahatan sosial lainnya.
*Umbu TW Pariangu* /dosen FISIPOL Universitas Nusa Cendana, Kupang/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
