Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Memahami pentingnya pemindahan ibu kota negara ke Kaltim
Oleh Aji Cakti Sabtu, 31 Agustus 2019 14:06 WIB
Memahami pentingnya pemindahan ibu kota negara ke Kaltim
Bagian dari disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR)
Jakarta (ANTARA) - Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya ke
sebagian wilayah di Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kutai
Kartanegara (Kukar) perlu dipahami mengenai pentingnya memindahkan ibu
kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
Presiden Joko Widodo menyebut beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan
penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan
58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Selain itu beban Kota
Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat padat.
Pemerintah telah melakukan kajian kepada sejumlah calon kawasan ibu kota
dan menilai jika ibu kota pemerintahan tetap di Pulau Jawa maka bebannya
akan semakin berat.
Indonesia membebankan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di Pulau Jawa
sehingga kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan
air sudah sangat parah. Tidak hanya itu Kesenjangan ekonomi antara Pulau
Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meski pun sejak 2001 sudah
dilakukan otonomi daerah.
Data dari Kantor Staf Presiden yang diterima ANTARA menyebut dipilihnya
Ibu kota baru pindah ke Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) dan Kukar
karena secara kajian minim bencana, baik banjir, gempa bumi, tsunami,
kebakaran hutan, maupun tanah longsor.
Dua kabupaten ini juga berada di tengah wilayah Indonesia dan berdekatan
dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Keputusan ini mendapatkan dukungan dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
yang menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah
mempertimbangkan berbagai aspek untuk membangun Indonesia baru.
Dukungan serupa juga datang dari Anggota DPR RI dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa
kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini sudah "over load"
sehingga sangat sering terjadi kemacetan lalu lintas serta terjadi
banjir pada musim hujan.
Tidak hanya itu, menurut Karding, Presiden Jokowi juga berkeinginan agar
percepatan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih merata dan
menyeluruh dengan membangun 10 kota besar menjadi kawasan kota
metropolitan baru, sehingga aktivitas dan pertumbuhan ekonomi lebih
cepat dan merata.
*Baca juga:Pemindahan ibu kota diperkirakan sulit dikebut
<https://www.antaranews.com/berita/1035576/pemindahan-ibu-kota-diperkirakan-sulit-dikebut>*
*Baca juga:Pakar nilai pemindahan ibu kota negara kebijakan hukum yang
futuristik
<https://www.antaranews.com/berita/1033332/pakar-nilai-pemindahan-ibu-kota-negara-kebijakan-hukum-yang-futuristik>*
*Wujudkan pemerataan*
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
Dr Slamet Rosyadi mengatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur
akan menjadi solusi efektif untuk mewujudkan pemerataan.
Dia mengatakan Jakarta nantinya bisa menjadi kota bisnis dan
perdagangan. Sedangkan Kalimantan Timur bisa menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi sekaligus pemerataan.
Pemindahan ibu kota merupakan wacana yang baik, mengingat selama ini
pusat ekonomi dan fasilitas modern sebagian besar berada di Jakarta.
Sementara daerah-daerah lain seperti di luar Jawa menjadi kurang berkembang.
Pemisahan kota dagang dan industri dengan ibukota negara juga akan
membawa dampak yang positif, dengan contohnya ibu kota Australia yakni
Canberra yang dirancang sebagai ibu kota negara, bukan merupakan kota
dagang atau industri.
Sedari awal Canberra didesain sebagai pusat administrasi pemerintahan,
dengan tujuan supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan
mengalami kemudahan dan tidak perlu bersusah payah karena terjebak
kemacetan.
*Mengurangi Kepadatan*
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur dinilai tepat
oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom.
Kim melihat alasan utama dan terpenting di balik keputusan Presiden Joko
Widodo terkait pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan dan pembangunan
yang lebih seimbang di seluruh wilayah Indonesia, dan juga karena
kepadatan di Jabodetabek.
Kebijakan serupa juga diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan yang
telah membangun sebuah pusat administrasi yang disebut Kota Sejong,
untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di ibu kota sekaligus kota
terbesar Seoul.
Sejong didirikan pada 2007 sebagai ibu kota baru Korea Selatan di
wilayah Chungcheong Selatan dan provinsi Chungcheong Utara untuk menarik
investasi di wilayah tengah negara itu.
Sejak 2012, pemerintah Korea Selatan telah merelokasi banyak kementerian
dan lembaga ke Sejong, tetapi banyak yang masih berada di kota-kota
lain, terutama Seoul dimana Majelis Nasional, Kantor Presiden, dan
banyak badan pemerintah penting tetap ada.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga merelokasi beberapa BUMN dan
fasilitas publik ke kota-kota berskala kecil dan menengah untuk
meningkatkan kapasitas kota-kota tersebut.
Persamaan pandangan itulah yang melatarbelakangi dukungan pemerintah
Korea Selatan terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke
Kalimantan Timur.
*Kepentingan jangka panjang*
Ekonom Hisar Sirait menilai secara jangka panjang, pemindahan ibu kota
negara Indonesia merupakan jawaban terbaik untuk membangun negara ini,
di mana kesenjangan ekonomi bisa diperkecil atau diminimalisir apabila
pemerintah berhasil menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di seluruh
wilayah Indonesia.
Menurut dia, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebetulnya sebagai
upaya untuk mengantisipasi bagaimana perekonomian akan berubah.
Selain itu, jika memang semua pusat bisnis dan ekonomi berada di
Jakarta, maka tidak akan bisa memberikan dampak berantai terhadap
provinsi-provinsi yang lain dalam jangka panjang. Dengan demikian akan
selalu ada kesenjangan-kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
Kalimantan sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia sudah saatnya
menerima manfaat dan kemajuan ekonomi melalui pemindahan ibu kota negara.
"Namun apakah pemindahan ibu kota ini urgen atau mendesak dalam jangka
pendek? Saya berpandangan belum mendesak. Artinya tidak perlu buru-buru
pemerintah memaksakan pemindahan ibu kota dalam waktu sekian tahun, hal
ini tidak perlu sebetulnya. Biarlah dilakukan perlahan namun pasti, dan
yang terpenting ialah konstruksi dalam rencana pemindahan ibu kota
negara tersebut tidak berubah," kata Hisar Sirait.
*Baca juga:Pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan lebih kuat dengan
Tap MPR
<https://www.antaranews.com/berita/1035582/pemindahan-ibu-kota-negara-ke-kalimantan-lebih-kuat-dengan-tap-mpr>
Baca juga:Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim telah melalui kajian
strategis
<https://www.antaranews.com/berita/1034976/pemindahan-ibu-kota-negara-ke-kaltim-telah-melalui-kajian-strategis>*
Oleh Aji Cakti
Editor: Subagyo
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
