----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Terkirim: Minggu, 8 September 2019 19.24.22 GMT+2Judul: [GELORA45] InvestorTak Lirik RI, Ekonom Sebut Masalah Ada di Pemerintah
Kalau investor tak lirik RI, lantas harus dilakukan striptease supaya tidak hanya lirik tetapi banyak yang nonton dan bernafsu? https://bisnis.tempo.co/read/1245140/investor-tak-lirik-ri-ekonom-sebut-masalah-ada-di-pemerinta InvestorTak Lirik RI, Ekonom Sebut Masalah Ada di Pemerintah Reporter: Fajar Pebrianto Editor: Rahma Tri Minggu,8 September 2019 13:19 WIB PresidenJoko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, JawaBarat, Senin 8 Juli 2019. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebutpresiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikanprogram kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan sertameningkatkan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan salah satu persoalan dalam investasi di Indonesia sebenarnya ada di pemerintah sendiri, yaitu soal kepastian kebijakan. Menurut dia, poin ini menjadi faktor mendasar yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal di suatu negara. “Bisa jadi dari sisi tax incentives tidak buruk dibandingkan negara lain, tapi kepastian kebijakan, apakah mendukung industri, ini yang paling memberatkan,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 8 September 2019. Menurut dia, Indonesia masih memiliki citra yang buruk dari sisi konsistensi kebijakan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini memang mengungkapkan kekesalan kepada para menterinya. Ia mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan di Indonesia sehingga membuat investor memilih negara tetangga. Jokowi pun meminta para menteri mulai menyederhanakan peraturan yang memperlambat perizinan. Pasalnya, Jokowi menerima catatan dari Bank Dunia bahwa dari 33 perusahaan yang keluar dari Cina, sebagian besar memilih untuk berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. "Enggak ada yang ke Indonesia," kata dia dalam rapat terbatas yang digelar siang ini, Rabu, 4 September 2019 di Kantor Presiden, Jakarta. Faisal melanjutkan, ketika kebijakan pemerintah tidak konsisten dan tidak memiliki kepastian, maka daya kompetitif Indonesia di mata investor akan berkurang, dibandingkan negara lain. Sebab, kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi di Indonesia berbiaya tinggi. Faktor kepastian kebijakan ini dinilai lebih utama, ketimbang persoalan upah. “Kalau upahnya mahal, tapi sepanjang kebijakannya pasti, aturan turunannya konsisten, investor pasti akan lebih tertarik,” kata dia. Faisal mencontohkan Malaysia yang memiliki upah pekerja lebih tinggi dibanding Indonesia, namun lebih menarik secara investasi. Pernyataan Faisal ini diperkuat dengan data dari Bank Dunia tahun 2019. Lembaga ini merilis, Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Malaysia maupun Vietnam, lebih baik ketimbang Indonesia. Malaysia berada di peringkat 15 dari 190 negara. Sementara Vietnam di peringkat 69, dan Indonesia di peringkat 73 dalam kemudahan menjaring investor. FAJAR PEBRIANTO
