Bener memerintah bisa pake’ HP.

Seperti benernya orang2 yg berpendapat gak perlu pemerintah krn semua orang 
punya HP dan bisa memerintah orang2 laen.

 

Iseng aja: ngapain ya rocky gerung gak mau “memerintah” pake’ HP?

Koq kenapa rocky gerung tampil terus “memerintah” di ILC nya karni ilyas yg tdk 
sejalan dgn Jokowi?

 

Dasar tujuannya nyinyir Jokowi melulu, sehingga HP aja dibawa2.

Bisa2nya HP = Pemerintah?????!!!!

 

Yang enggak2 aja!!!!

 

Nesare

 

 

From: [email protected] <[email protected]> 
Sent: Tuesday, September 17, 2019 7:25 AM
To: GELORA45 <[email protected]>
Subject: Re: [GELORA45] Bangun Ibu Kota Tidak Perlu Utang, Pemerintah Punya 
Aset Senilai Rp 1.123 Triliun

 

  

Revolusi 4.0

 

“Buat apa ibukota baru? Memerintah bisa dari smartphone. Kredit HP baru aja 
cukup," 

- rocky gerung









--- SADAR@... wrote:

  


Bangun Ibu Kota Tidak Perlu Utang, Pemerintah Punya Aset Senilai Rp 1.123 
Triliun


Selasa , 17 September 2019 | 10:09

  
<http://cdn.sinarharapan.co/foto/2019/02/13/620-menteri_ppnkepala_bappenas_bambang_brodjonegoro_saat_memberikan_kuliah_umum_di_-800x450.jpeg>
 

Sumber Foto : Istimewa
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan kuliah umum 
diListen to this

JAKARTA - Berdasarkan hasil hasil pendataan Barang Milik Negara (BMN) oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih dalam proses audit, nilai aset 
pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp 1.123 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bambang Brodjonegoro) mengatakan, aset tersebut bisa 
menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di 
Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Revaluasi aset di Jakarta, dari hitungan Dirjen Kekayaan Negara sementara di 
atas Rp 1.100 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dia menjelaskan, aset tersebut berupa gedung fisik maupun tanah yang dimiliki 
pemerintah di Jakarta, mulai dari gedung pusat pemerintahan seperti gedung 
kementerian, komplek DPR-MPR, hingga rumah dinas para pejabat negara.

"Ini bukan hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya sekarang di 
Jakarta pun aset pemerintah. Dan itu sudah berapa nilainya sekarang, saya saja 
sudah tidak mampu beli," ujar Bambang seperti dikutip dari kompas.com.

 



Kirim email ke