Maunya pemerintah, gedung2 pemerintah di ibukota Jakarta sebagian besar dijual. hasilnya untuk pembangunan ibukota baru. Tetapi jangan2 para pemilik modal kerjasama tawar gediung2 itu , sehingga pemerintah terpaksa jual murah? Jangan2 investor asing boleh ikut beli?
Pada tanggal Sel, 17 Sep 2019 pukul 22.04 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > Aset bisa bertumpuk-tumpuk dalam hal ini,tetapi untuk belanja bukan aset > dpakai, yang dipakai ialah valuta internasional (dolar) yan ada dalam kas > negara. Asset berguna jika hendak berhutang, jadi seperti kalau pinjam di > Bank, pihak baank menanyakan jaminanan apa, rumah, tanah etc atau garantor. > > On Tue, Sep 17, 2019 at 1:25 PM ajeg [email protected] [GELORA45] < > [email protected]> wrote: > >> >> >> Revolusi 4.0 >> >> “Buat apa ibukota baru? Memerintah bisa dari smartphone. Kredit HP baru >> aja cukup," >> - rocky gerung >> >> >> --- SADAR@... wrote: >> >> >> >> Bangun Ibu Kota Tidak Perlu Utang, Pemerintah Punya Aset Senilai Rp 1.123 >> Triliun Selasa , 17 September 2019 | 10:09 >> [image: Bangun Ibu Kota Tidak Perlu Utang, Pemerintah Punya Aset Senilai >> Rp 1.123 Triliun] >> Sumber Foto : Istimewa >> Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan kuliah >> umum diListen to this >> >> JAKARTA - Berdasarkan hasil hasil pendataan Barang Milik Negara (BMN) >> oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih dalam proses audit, >> nilai aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp 1.123 triliun. >> >> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan >> Pembangunan Nasional (Bambang Brodjonegoro) mengatakan, aset tersebut bisa >> menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk membangun ibu kota >> baru di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. >> >> "Revaluasi aset di Jakarta, dari hitungan Dirjen Kekayaan Negara >> sementara di atas Rp 1.100 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Senin >> (16/9/2019). >> >> Dia menjelaskan, aset tersebut berupa gedung fisik maupun tanah yang >> dimiliki pemerintah di Jakarta, mulai dari gedung pusat pemerintahan >> seperti gedung kementerian, komplek DPR-MPR, hingga rumah dinas para >> pejabat negara. >> >> "Ini bukan hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya sekarang >> di Jakarta pun aset pemerintah. Dan itu sudah berapa nilainya sekarang, >> saya saja sudah tidak mampu beli," ujar Bambang seperti dikutip dari >> *kompas.com >> <http://kompas.com>*. >> >> >> >
