Ada beberapa analisa menarik a.l. ttg saling hubungan anggota DPRD dan DPR dengan Bank, maupun masalah Revisi UU KPK.
1. Rocky Gerung: Mandat Rakyat Digadaikan ke Bank Published on 18 September 2019 by Bisma Rizal Jakarta, Realitarakyat.com – Ada pendangkalan etis publik dalam politik di Indonesia. Salah satunya, penggadaian surat keputusan terpilihnya anggota DPRD dan DPR ke perbankan. Demikian disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam seminar nasional “Menggugat Keabsahan UUD 1945 versi 2002”, di Gedung Djuang, Jakarta, Rabu (18/9/2019). “Kita rakyat memilih anggota DPR kemudian memberikan mandatnya ke anggota terpilih, tetapi sekarang mandatnya digadai ke Bank,” kata Rocky. Bagi Rocky inilah kekacauan negara. “Karena publik etisnya tidak berjalan,” kata dia. Yang aneh dalam fenomena itu, perbankan menerima pengajuan pinjaman tersebut. “Lebih aneh lagi bank menerima itu, karena bank tahu bahwa dia akan merampok APBD sehingga diberikan kredit. Ini ada pendangkalan etis ke publik,” kata Rocky. Tidak sampai di situ, bagi Rocky pendangkalan itu makin menjadi karena sikap Presiden Joko Widodo yang mendahulukan keputusan terlebih dahulu ketimbang kajian. “Saat dia memutuskan perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur dia ajak seluruh kampus di Indonesia untuk mengkaji dampak sosial, politik, hukum dan lingkungan. Ini kan terbalik, harusnya kajian dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru kajian.” [ipg] 2. Refly Harun: Delegitimasi Pimpinan KPK Terpilih Hanya Akan Menyenangkan Koruptor SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 09:09:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK RMOLJabar. DPR telah tetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai satu dari lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita Terkait Disisi lain, Irjen Firli merupakan sosok kontroversial yang tidak diinginkan para pegiat anti korupsi. Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu bahkan dituding sebagai capim bermasalah lantaran saat masih menjadi deputi penindakan dianggap pernah melakukan pelanggaran kode etik. Bagi pakar hukum tata negara Refly Harun, berbagai kecaman pada pimpinan terpilih justru hanya akan menyenangkan para koruptor. Dia mengajak semua pihak untuk bersatu padu mendukung pimpinan KPK terpilih. Delegitimasi pimpinan KPK terpilih hanya akan menyenangkan koruptor karena membuat KPK tidak bisa bekerja efektif ke depan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (13/9). Atas alasan itu juga, Refly menyampaikan ucapan selamat kepada Firli cs. Dia mengingatkan bahwa amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan awan korupsi tidak makin pekat di langit nusantara,” pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[son] 3. Rocky Gerung: Orkestra Pelemahan KPK Dipimpin Jokowi INFOSULSEL.COM, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dirundung duka. Lembaga antirasuah ini coba dilemahkan. Harga diri KPK dengan ciri independensinya seakan tak lagi menjadi identitasnya. Hal utama penyebab tumbangnya KPK berasal dari serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan DPR. Ribuan masyarakat dari beragai elemen di Indonesia, pun menolak revisi Undang-Undang KPK. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan cara publik membatalkan revisi UU KPK “Tekanan publik bisa membatalkan itu, karena ini soal kepentingan reformasi yang betul-betul sangat otentik yaitu pemberantasan korupsi. Jadi mustinya presiden tanya publik bukan tanya DPR. Karena DPR itu adalah kumpulan politisi,” kata Rocky di depan awak media usai memberikan kuliah umum di Universitas Bosowa (Unibos) Jl. Urip Sumihardjo, Selasa (17/9/2019). Rocky Gerung menganggap Presiden seharusnya menjadi tameng KPK, bukan justru sebagai pemain orkestra. “Sikap presiden yang tidak mau tahu justru itu itu dasarnya. Kenapa saya katakan tadi itu orkestra? Karena presiden sendiri memimpin pelemahan KPK melalui DPR,” ungkap Rocky Gerung. Adapun empat materi yang irevisi, yaitu terkait kelembagaan, KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedua, Penghentian penyidikan dan penuntutan. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam 2 tahun. Ketiga soal penyadapan. Penyadapan boleh dilakukan KPK setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam kurun waktu 1X24 Jam Keempat mengenai status kepegawaian. Pegawai KPK merupakan anggota Korpri sesuai dengan undang-undang. (Andi/Riel) 4. Rocky Gerung Deklarasikan Hastag Save KPK 18 September 2019 | 5:02 Oleh: Akbar Nur Qodri Makassarinside.com, Makassar–Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Rocky Gerung mendeklarasikan hastag save KPK, saat memberikan kuliah umum di balai sidang 45 Universitas Bosowa (Unibos), Selasa (17/9/2019). Pada kesempatan itu, pria yang dikenal sangat kritis terhadap penguasa, menyampaikan beberapa poin fundamental otak manusia dalam berfikir kritis. Dia mengatakan, bahwa manusia akan memiliki pemikiran kritis jika ada lawan untuk berdebat atau sesuatu hal yang mampu menjadi pemicu perdebatan. “Pada dasarnya semua manusia memang memiliki dimensi kritis. Tetapi pikiran akan menjadi sebuah pikiran, apa bila kita memiliki lawan pemikiran,” katanya. Dia melanjutkan, sebuah toga di dunia kampus merupakan dambaan bagi seluruh mahasiswa. Karena pada dasarnya, toga merupakan pondasi awal bagi mahasiswa untuk melakukan pengabdian bagi masyarakat. “Maka karena kampus sudah percaya jika mahasiswa telah berpikir, diberilah toga sebagai tanda mahasiswa mahasiswa dapat melanjutkan pemikirannya melalui pengabdian pada masyarakat,” pumgkasnya.(ani) 5. Gelar Tabur Bunga, YLBHI : Simbol Kematian KPK Diterbitkan : Redaktur - Selasa, 17/09/2019 Inisiatifnews – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyampaikan bahwa aksi tabur bunga dan renungan malam yang digelar oleh pihaknya bersama dengan Wadah Pegawai KPK, adalah sebuah simbol bahwa hari ini KPK telah wafat. “Ini adalah simbolisasi dimatikannya KPK oleh DPR dan Presiden sejak 2002 dibuat,” kata Asfinawati saat menggelar konferensi pers di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019). Menurutnya, DPR dan Pemerintah Pusat telah sengaja melakukan persekongkolan jahat untuk membunuh fungsi KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan ia juga menyebut para nama Capim KPK hasil seleksi Pansel Capim KPK adalah orang-orang yang bermasalah. “Ada persekongkolan DPR dan Presiden mematikan KPK setelah dimasukkannya nama-nama yang bermasalah sebagai Ketua KPK,” ujarnya.. Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana juga menyampaikan hal senada. Ia menilai bahwa disahkannya revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK adalah penghianatan terhadap reformasi. “Saya ingin katakan bahwa kita harus terus menjaga harapan, dan ingat bahwa hari ini Presiden, pemerintah RI (dan) DPR telah menghianati amanat reformasi,” kata Arif. “Amanat reformasi adalah berpesan berantas KKN,” imbuhnya. Dan ia juga menilai bahwa revisi UU KPK hasil inisiatif DPR tersebut bukan untuk menguatkan KPK, melainkan melemahkan lembaga antirasuah itu. “Bukan penguatan tapi pelemahan KPK dan dibunuh dengan menghapus kewenangan penting,” tutupnya. Dalam aksi tersebut, bebarapa elemen dari aliansi masyarakat sipil dan pejuang antikorupsi hadir untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa terhadap peristiwa tersebut. Mereka pun tampak menangis saat nyanyi lagu “Gugur Bunga” bersama-sama di akhir acara tabur bunga. [] 6. Rocky Gerung: Tuhan Tidak Berdaulat Diterbitkan : Redaktur - Rabu, 18/09/2019 Inisiatifnews – Filsuf, Rocky Gerung menyatakan bahwa kedaulatan harus kembali dimiliki oleh rakyat. Dan bahasa kedaulatan untuk rakyat harus dihapuskan dalam perspektif naratif publik. “Jadi kedaulatan bukan untuk rakyat tapi punya rakyat,” kata Rocky Gerung di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). Ia menyatakan bahwa kedaulatan bukan milik pemerintah, bukan milik Presiden atau penguasa, bukan milik raja atau milik siapapun. Namun kedaulatan adalah milik rakyat. Dan Rocky juga merujuk pada regulasi di UUD 1945 di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. “Kedaulatan itu punya rakyat, bukan punya raja, negara, Tuhan atau apapun. Ayat 2 pasal 1 UUD 1945, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, itu prinsipnya,” ujarnya. Karena dasar UUD 1945 itulah, Rocky sampai menyatakan bahwa Tuhan sekalipun tidak berdaulat terhadap konstitusi. “Tuhan berdaulat nggak dalam konstitusi? tidak. Karena Tuhan tidak ikut pilkada. Tuhan berdaulat pada manusia dan individu, tapi dalam negara tidak berdaulat,” tegasnya. Selain itu, akademisi dan intelektual Indonesia itu menegaskan bahwa saat ini kedaulatan rakyat tidak berada di tangan rakyat sebagai pemilik sah secara konstitutif. Maka dari itu, ia menyerukan agar kedaulatan rakyat harus direbut kembali. “Kenapa kita harus kembalikan kedaulatan rakyat, karena dirampas oleh kedaulatan partai dan asing,” tuturnya. Perjuangan untuk mengembalikan lagi kedaulatan rakyat tidak bisa dilakukan masing-masing individu rakyat, akan terapi harus ada kesamaan perjuangan antar rakyat Indonesia. Karena sama halnya dengan kebebasan yang harus diperjuangkan. “Begitu juga kebebasan. Kebebasan bukan hadiah dari negara tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kekuatan sendiri dan dengan cara bersama-sama,” tambahnya. Namun begitu, baik kedaulatan dan kebebasan juga harus diperjuangkan dengan narasi dan argumentasi yang tepat. Ia berpesan kepada elemen masyarakat termasuk akademisi untuk meningkatkan intelektualitas. Karena dengan argumentasi yang tepat dan kuat menjadi kunci perjuangan perebutan kedaulatan dan kebebasan itu bisa tercapai. “Kedaulatan untuk rakyat itu kita gak punya argumentasi. Kenapa saya jadi oposisi karena saya mau perkuat argumentasi dan menghasilkan ulang akal sehat,” tutup Rocky. []
