https://tabaos.id/surat-terbuka-politik-kreatif-untuk-maluku-medeka/
Surat Terbuka: ‘Politik Kreatif’ untuk Maluku ‘Merdeka’ By *Redaksi* <https://tabaos.id/author/redaksi/> 09/08/2019 *TABAOS.ID <http://TABAOS.ID>*,- Bentuk kritik, protes dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, dan juga sebagai upaya menghadirkan kesadaran kolektif kepada khalayak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi Maluku, Direktur Beta Kreatif, Ikhsan Tualeka menulis Surat Terbuka. Berikut petikannya: Sudah beberapa bulan terakhir ini beta dan adik-adik generasi muda yang punya visi memerdekakan Maluku Raya dari kemiskinan dan ketidakadilan lewat jalur ‘Politik Kreatif’ mencoba sejumlah cara kreatif untuk mengkritik dan mengingatkan pemerintah ‘Jakarta’ di satu sisi, sembari pada sisi yang lain juga turut mendidik rakyat supaya dapat memahami posisi-nya secara proporsional dan objektif dalam negara demokrasi. Adalah fakta, walau tinggal dan hidup di wilayah yang kaya sumber daya alam, tapi masih banyak orang Maluku Raya yang hidup miskin, tinggi jumlah anak putus sekolah, banyak bayi dan ibu yang meninggal saat melahirkan, kerap ada temuan gizi buruk, kualitas kesehatan warga yang rendah, korupsi yang marak terjadi, minim infrastruktur, dan berbagai problem lainnya, yang terlalu panjang untuk diurai satu per satu di sini. Menyikapi realitas, tentu ada banyak pendekatan yang bisa ditempuh. Apa yang kami lakukan saat ini melalui ‘Politik Kreatif’ adalah satu diantara banyak pendekatan itu. Bahwa politik juga bisa diwarnai dengan cara-cara yang kreatif. Bisa jadi ini bukan cara yang paling efektif, tapi lebih baik ada yang dilakukan ketimbang hanya diam menyaksikan parade ketidakadilan berlangsung di depan mata. Jika sebelumnya Beta Kreatif mengeluarkan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’, guna mengkritisi mahal dan sulitnya transportasi antar pulau di Maluku, maupun dari Maluku ke daerah lain di Indonesia, yang viral hingga diliput media nasional, kini kami sengaja mengeluarkan pecahan mata uang Maluku yang dinamakan Pisi dengan nominal 100. Adapun Pisi diambil dari salah satu bahasa daerah di Maluku yang artinya adalah uang. Sama halnya dengan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’, peluncuran ‘Mata Uang Maluku’ ini juga sebagai satire dan kritik simbolik untuk mengingatkan para pemangku kewajiban, bahwa ada satu komunitas bangsa yang tidak puas secara sosial dan politik, atau ada political disconten di Maluku. Hal yang memang pantas terjadi, karena ternyata rasa persentuhan tiap warga negara, dengan negara, tidak sama, ada yang lebih diperhatikan, sementara yang lain diabaikan, atau kita kenal dengan perlakuan yang diskriminatif. Lihat saja, lebih dari 74 tahun menjadi bagian dari NKRI ternyata membuat Maluku Raya hanya sebagai pelengkap penderitaan. Maluku Raya masih diselimuti kabut kemiskinan dengan Indeks pembangunan manusia yang rendah. *Baca Juga* *Maluku Dalam Incaran Kapitalis Besar, Waspadai Usaha Penguasaan SDA Maluku!* <https://tabaos.id/maluku-dalam-incaran-kapitalis-besar-waspadai-usaha-penguasaan-sda-maluku/> Menjadi realitas yang ironis sekaligus paradoks sebagai daerah yang sejatinya kaya. Menurut data Kementrian Perikanan dan Kelautan RI, untuk sektor kelautan saja setiap tahun lebih dari 40 triliun dicuri dari laut Maluku, itu belum termasuk pendapatan yang dapat dimaksimalkan dari sektor lain. Lebih menyakitkan lagi adalah APBN yang dialokasikan untuk membangun Maluku Raya (Maluku dan Maluku Utara) yang punya tantangan pembangunan yang lebih ekstrim karena terdiri dari pulau-pulau dan laut, nyatanya tidak lebih dari 6 triliun per tahun, kalah jauh bila dibandingkan dengan APBN yang dialokasi ke Universitas Gajah Mada, Jogjakarta yang hampir mencapai 15 triliun per tahun, apalagi jika mau dibandingkan dengan APBN yang dikucurkan ‘Jakarta’ ke Aceh dan Papua, ibarat apel dan tomi-tomi, timpang. Ini belum terhitung berbagai regulasi yang dalam prakteknya tidak menguntungkan Maluku Raya. Kemampuan pemerintah daerah soal ini juga perlu dipertanyakan, tapi pemerintah pusat lah yang paling bertanggungjawab. Situasi ini tentu perlu dikritisi dengan serius, jika tak mau Maluku terus berada dalam keterpurukan, apalagi nanti akan ada eksplorasi Gas Abadi Blok Masela dengan nilai investasi mencapai US$20 miliar di tahun 2027. Jangan kemudian masyarakat Maluku tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan, hanya kebagian ‘tulang’ setelah dagingnya diambil ‘Jakarta’ dan pejabat pemburu rente. Pasal-nya, sejarah ekspolarasi sumber daya alam di Indonesia selalu saja meminggirkan hajat hidup dan kepentingan masyarakat lokal atau daerah. Seperti halnya yang dilakukan PT. Arun di Aceh, atau PT. Newmont di Nusa Tenggara Timur, PT. Freeport di Papua dan berbagai kasus serupa di daerah lain. Realitas yang terjadi di daerah lain kita harapkan jangan sampai terulang di Maluku, di mana nanti Rupiah dihasilkan dari bumi Maluku tapi masyarakatnya tak pengang atau menikmati Rupiah. Jika itu yang terjadi, mungkin lebih baik orang Maluku yang mengendalikan dan mengelola sendiri sumber daya alam-nya, termasuk punya mata uang sendiri?. Inilah titik tekan dari kritik kreatif dan satire simbolik yang kami usung sebagai bagian dari ‘Politik Kreatif’. *Baca Juga* *Peran Pemuda dalam Membangun Budaya Politik Cerdas* <https://tabaos.id/peran-pemuda-dalam-membangun-budaya-politik-cerdas/> Ada banyak cerita bagaimana pemakaian simbol dapat menarik solidaritas bersama dan membentuk perlawanan kolektif terhadap kebijakan yang tidak adil dan ternyata efektif. Hal ini misalnya dapat kita saksikan dalam gerakan ‘jaket kuning’ sebagai simbol perlawanan warga atau masyarakat sipil terhadap kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Marcon beberapa waktu lalu, yang ternyata efektif sehingga kebijakan Marcon terkait BBM dan pajak bisa dinegosiasikan ulang, dan ada banyak contoh lainnya. Artinya, ‘Mata Uang Maluku-Pisi’ dan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’ dapat menjadi semacam simbol kolektif seperti ‘jaket kuning’ di Prancis. Perlawanan rakyat atas ketidakadilan secara simbolik dan kolektif dapat mendesak pemangku kewajiban untuk lebih perhatian dan peduli dengan pemangku kepentingan atau rakyat. Upaya dan gerakan semacam ini yang oleh Jhon C. Cross dalam bukunya, Informal Politics, Street Vendors, and the State in Mexiko City, disebut sebagai teori mobilisasi sumber daya atau resource mobilization theori, yakni apabila kelompok marginal dalam masyarakat mampu memobilisasi sumber daya mereka, maka mereka akan dapat mempengaruhi kebijakan negara. Sumber daya yang dimobilisasi bisa berupa jumlah orang, solidaritas kelompok, jaringan kemampuan lobi dan sebagainya. Artinya, bila ada gerakan kolektif secara simbolik yang mau dilakukan oleh semua komponen rakyat Maluku, antara lain jika mau sama-sama menjadikan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’ yang sudah diluncurkan sebelumnya, serta ‘Mata Uang Maluku’ atau gimmick dan satire lainnya sebagai simbol protes kolektif, kemudian simbol protes ini ditunjukan secara massif, minimal di media sosial, dipastikan dapat menjadi fenomena baru yang efektif, baik itu dalam menggalang solidaritas bersama orang Maluku, juga untuk memberi pesan kuat agar suara-suara yang selama ini tak terdengar akan bisa lebih didengar, sehingga melahirkan perhatian yang lebih untuk Maluku Raya, minimal lewat tindakan afirmatif, semacam anggaran dan otonomi khusus, atau kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi sumber daya alamnya. *Baca Juga* *Roma Pulau Emas, Miskin Tranportasi Laut* <https://tabaos.id/roma-pulau-emas-miskin-tranportasi-laut/> Pada titik ini, beta bayangkan bila satu waktu nanti, dalam momentum yang tepat dan itu bisa dikondisikan bersama, ribuan orang Maluku sambil memegang ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’ dan ‘Mata Uang Maluku’ sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan selama ini, bersatu kemudian turun ke jalan dan pawai keliling Kota Ambon, atau foto sampil memperlihatkan simbol perlawanan itu di media sosial, pasti resonansinya tidak hanya nasional, tapi internasional. Agar semua tahu bahwa Maluku Raya sebagai sebuah wilayah dan entitas bangsa memang lama ditinggal dan dianaktirikan. Ini tentu akan menjadi tekanan politik yang efektif dan dapat menyadarkan ‘Jakarta’ akan kegagalan dan ketidakadilan yang mereka praktikan selama ini di Maluku Raya. Sekali lagi beta mau tegaskan bahwa semua ikhtiar lewat ‘Politik Kreatif’ ini pada pokok dan sejatinya selain untuk mengingatkan ‘Jakarta’, juga untuk meningkatkan kesadaran kolektif orang Maluku Raya, sesuatu yang penting karena dari situlah akan lahir ‘perlawanan’ kolektif, dari perlawanan itu akan lahir keberpihakan dan keadilan. Kita tentu ingin menjadi generasi yang bisa mewariskan sesuatu yang berharga bagi generasi berikutnya. Demikian surat terbuka ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Mena-Muria. Tabea! Ambon, 7 Agustus 2019 M.Ikhsan Tualeka Direktur Beta Kreatif
