Solusi diplomasi apakah jalan yang terbaik?
Alangkah baiknya kalau kita mempejari baik2 solusi diplomasi yang
pernah ditempuh oleh tokoh2 yang memerintah. Yang paling menyolok
ialah KMB dimana pemerintah RI harus bayar beaya agresi Belanda atas
RI. Sedangkan sewaktu ORBA , RI harus mengembalikan perusahan yang
diambil alih pemerintah disamping membayar ganti rugi. Apakah hal seperti
masih mau diteruskan?
AA
https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi
Senin 23 September 2019, 14:11 WIB
Kolom
Jokowi dan Solusi Diplomasi
PLE Priatna - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#>
PLE Priatna
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#> 1
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4717648/jokowi-dan-solusi-diplomasi#>
Jokowi dan Solusi Diplomasi Presiden Jokowi di KTT G20 (Foto: Instagram
@jokowi)
*Jakarta* - Presiden Jokowi tidak ke forum multilateral PBB untuk
berpidato, tapi memilih menghadiri KTT Ekonomi G20 dan pertemuan APEC
karena kekuatan multilateral tidak lagi semata berpusat pada kekuatan
negara, tapi telah bergeser pada kekuatan non negara --perusahaan besar
pemilik sumber daya keuangan, teknologi, dan rantai perdagangan maupun
investasi.
Demikian pandangan menarik Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan (BBPK) Kementerian Luar Negeri Dr Siswo Pramono dalam diskusi
/Tantangan/ /Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Jokowi
Jilid II/ di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/9) lalu.
"Fakta belakangan di tengah sederet tantangan ada banyak peluang
menyebutkan bahwa dari 100 entitas kekuatan ekonomi dunia ini terbelah
29 dipegang kekuatan negara dan 71 berasal dari kekuatan perusahaan
swasta," demikian Siswo Pramono mengamini tren pergeseran itu.
Oleh sebab itu di tengah kesibukan Menteri Luar Negeri membidani
inisiatif resolusi damai di Dewan Keamanan PBB, perluasan perdagangan
maupun investasi ke pasar non tradisional menjadi perhatian utama yang
juga tidak bisa ditinggalkan. Kunjungan Menlu ke Eropa Timur menjadi
bagian dari diplomasi itu.
Lembaga studi Lowly, Asia Power Index 2019 pun mencatat /diplomatic
influence index/ RI meningkat dari 46,2/100 (2018) menjadi 57,5/100
(2019). Peningkatan signifikan lebih dari 10% berkaitan dengan
peningkatan aktivitas dan kekuatan jaringan diplomatik, /standing/
kekuatan multilateral, dan juga kepemimpinan politik.
Ke depan menghadapi kekuatan ekonomi digital (/e-commerce/) maupun
revolusi industri 4.0, Kementerian Luar Negeri dalam satu dasawarsa
terakhir melakukan berbagai inisiatif, antisipasi, serta adaptasi di
tengah bangkitnya kekuatan perusahaan swasta ini. Revolusi industri 4.0
akan mempercepat akselerasi perubahan dunia dari rentang tiap 100 tahun
menjadi hanya setengahnya, 50 tahun. Luar biasa cepatnya; kita harus
bersiap diri.
Maka proyek besar Indonesia ke depan 2020-2024 dari rencana tuan rumah
KTT APEC (2024), KTT Ekonomi G20 (2023), dan Ketua ASEAN (2022) adalah
peta solusi diplomasi RI menyambut sederet peluang ke depan.
Ketika perang dagang AS-China menjadi ancaman baru instabilitas ekonom
dengan perang tarif, faktanya memunculkan peluang baru berupa relokasi
industri swasta ke wilayah lain. Tidak perlu berkecil hati, merasa
kalah, bila Vietnam saat ini seolah berhasil merebut peluang itu.
Vietnam bukan raksasa hebat yang mandiri. Struktur industri
manufakturnya masih sangat tergantung bahan baku impor dari China.
Ketergantungannya pada impor bahan baku melemahkan daya saingnya dalam
jangka menengah.
Vietnam dan Indonesia, oleh sebab itu, mencari solusi membidani lahirnya
kesepakatan pakta perdagangan Asia terbesar RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) pada akhir 2019 bersama 16 negara lainnya, di luar
Amerika Serikat dan mungkin tanpa India. Nilai total kekuatan swasta
RCEP mencapai angka ideal 27 triliun dolar AS, dibandingkan EU hanya
sebesar 16 triliun dolar AS.
Ruang jelajah diplomasi RI menjadi semakin kuat untuk merebut tempat
maupun peluang di tengah upaya besar mereduksi tantangan di dalam negeri
yang terus dihadapi. Bebas aktif dan kiprah diplomasi RI ke manca negara
bisa menjadi agen perubahan, jembatan peluang besar dari luar, dan
potensi daya saing domestik yang meningkat.
Presiden Jokowi diharapkan ke depan bisa menempatkan ruang jelajah
diplomasi RI ke manca negara menjadi instrumen politik dan ekonomi yang
sungguh mendapatkan perhatian utama. Jelajah diplomasi adalah pintu
perubahan.
Tujuh puluh empat tahun Kementerian Luar Negeri mengiringi jatuh
bangunnya Republik ini tidak saja membebaskan dari kolonialisme,
menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan, tapi juga memberi
solusi membangun rantai peluang kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Ke
depan, kebijakan luar negeri dan ruang jelajah diplomasi adalah bagian
dari jalan keluar dengan sumber daya yang andal.
Ia harus menjadi solusi, dan bukan jalan di tempat, terjebak onggokan
masalah dan residu persoalan masa lalu. Jelajah diplomasi RI adalah
solusi masa kini dan untuk masa depan. Presiden Jokowi adalah /diplomat
in chief/ yang bisa menghidupkan jelajah diplomasi RI menjadi lebih
relevan, bersinar, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
*PLE Priatna* /praktisi diplomasi, alumnus FISIP UI dan Monash University
/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
