Infrastruktur mempunyai biaya yang jumlahnya sangat besar, apakah tidak ada yang bocor digigit tikus?
On Fri, Sep 27, 2019 at 9:50 AM ajeg [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > Semakin bagus kalau segera prioritaskan penyelidikan laporan-laporan > tentang kementerian terutama Perdagangan, BUMN, ESDM, dan tentu saja > Kementerian Agama. Berkejaran waktu dengan pelantikan pimpinan baru KPK dan > skenario > Wiranto mainkan kartu-kartu ekstrimnya. > > On Thursday, September 26, 2019, 12:26 PM, ajeg wrote: > > > > Bagus. Bongkar terus kementerian andalan Jokowi urusan proyek-proyek > infrastruktur oligarki ini. Semangat main proyek oligarki tapi bertele-tele > membenahi perumahan Rakyat korban gempa Lombok, Palu dll. > > Jangan lupa bongkar semua kementerian. Biarkan saja Jokowi ketakutan > sampai terbirit-birit merevisi UU KPK. Rapopo. Terus bongkar. > > - > > KPK Terus Selidiki Aliran Duit Suap di Kementerian PUPR Hingga Ke > MenteriKAMIS, > 26 SEPTEMBER 2019 | 01:46 WIB | *LAPORAN*: FAISAL ARISTAMARMOL.ID - > Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut dugaan > keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek Sistem > Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan > Rakyat (KemenPUPR). Termasuk kemungkinan jika ada dugaan uang mengalir > sampai ke level menteri PUPR."Pihak-pihak terkait sudah kita panggil > (diperiksa) apakah ada posisi orang-orang yang terlibat di posisi menteri > atau dirjen belum bisa disampaikan," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah > kepada wartawan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9)."Apakah > ada kemungkinan ada pihak-pihak lain juga diproses lebih lanjut, > kemungkinan itu bisa saja ya tapi sekali lagi itu tergantung pada kecukupan > bukti," sambungnya.Febri mengatakan, pihaknya juga telah mendeteksi > dugaan keterlibatan pihak lain dalam hal ini pejabat di Kementerian PUPR. > Teranyar, KPK menetapkan dua tersangka baru yaitu Anggota Badan Pemeriksaan > Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Leonardo Jusminarta, Komisaris Utama PT > Minarta Dutahutama."Jadi seperti dijelaskan tadi memang ada indikasi > dugaan penerimaan uang di sejumlah pejabat di Kementerian PUPR ini cukup > masif ya kalau dilihat 62 orang itu cukup besar jabatnya kasatker atau > PPK," kataDalam fakta persidangan, perusahaan lain yang juga berjalan di > proyek SPAM dan juga sebagai pihak pemberi. Sejauh ini, baru ada 10 orang > yang sudah ditindaklanjuti oleh KPK tetapi baru pada level Kasatker dan PPK > di Kementerian PUPR.Sementara untuk pengembalian uang dari pejabat > Kementerian PUPR, KPK sudah menerima Rp 26,74 miliar. Ditambah masih ada > dugaan aliran dana yang belum diakui."Diduga sekitar Rp 100 miliar > dialokasikan pada sejumlah pihak," demikian Febri. > > >
