Permadi Ungkap Agenda Lengserkan Presiden Jokowi
| | | | | | | | | | | Permadi Ungkap Agenda Lengserkan Presiden Jokowi Indonesiakoran.Com Sebelum Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih 20 Oktober Mendatang. | | | Permadi Ungkap Agenda Lengserkan Presiden Jokowi Sabtu , 28 September 2019 | 23:56 JAKARTA - Politikus senior Partai Gerindra, mengesahkan agenda terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih pada 20 Oktober mendatang. Pernyataan yang disampaikan Permadi seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019). "Sebelum pelantikan targetnya [turunkan Jokowi], pokoknya sebelum pelantikan [presiden]," kata Permadi. Saat berbicara, Permadi tidak didampingi, Sunarko dan Al Khaththath. Permadi menyatakan tengah menyusun langkah bersama para purnawirawan jenderal TNI yang ikut Segenap elemen 212. Permadi menyebut, agar tujuan berhasil, ia telah membagi-bagi tugas yang diperuntukkan, Sunarko hingga Al Khathath untuk menggerakkan kekuatan orang lain. "Kita bagi pekerjaan. Jika harus melangkah kita tetap, kita juga harus menyelesaikan habib yang meminta 212 ikut bersama dalam kekuatan orang ini untuk memperkuat gerakan ini agar berhasil," katanya seperti dikutip cnnindonesia.com. Permadi Menerima Jokowi sudah berkali-kali lipat masyarakat Indonesia jadi layak untuk diperoleh. Ia menyebut kondisi ekonomi dan sikap Jokowi yang kerap ingkar mengundang menjadi alasan mantan wali kota Solo itu mesti diturunkan. "Menipu tidak akan mengangkat Ketum Golkar jadi menteri. Katanya tak boleh merangkap, nyatanya merangkap terus dan dia telah memenangkan rakyat Indonesia. Saya indonesia saya Pancasila. Itu yang luar biasa," katanya. Selain itu, Permadi turut mendukung para mahasiswa yang berdemonstrasi menolak berbagai rancangan undang-undang yang diterbitkan ini sangat kecil. Ia bertolak belakang mendukung peralihan oleh berbagai elemen masyarakat yang mendukung untuk mengubah sistem pemerintahan dan politik yang mendukung masyarakat. "Karena paling mendasar adalah sistem perubahan kembali ke UUD 1945 yang mengubah pemerintahan, dan mengubah yang kita inginkan seperti revolusi Bung Karno yang melakukan revolusi multikompleks," dia menambahkan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta semua pihak yang menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI. Menurutnya, pembicaraan itu juga berlaku untuk semua pihak yang melakukan anarki. "Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
