ANALISIS
Menerka Politik Kalem Jokowi Hadapi Gelombang Protes
CNN Indonesia | Senin, 30/09/2019 08:00 WIB
Bagikan :
Menerka Politik Kalem Jokowi Hadapi Gelombang ProtesPresiden Jokowi
dinilai lambat menanggapi gelombang kritik yang telah meluas di berbagai
daerah terkait RKUHP dan UU KPK(Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik rencana pengesahan sejumlah Rancangan
Undang-undang (RUU) berbuntut rangkaian aksi*unjuk
rasa<https://www.cnnindonesia.com/tag/unjuk-rasa>*dari berbagai elemen
*mahasiswa <https://www.cnnindonesia.com/tag/mahasiswa>*di beberapa
daerah. Pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi agenda utama yang disuarakan
kepada DPR dan Presiden Joko Widodo (*Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*).
Aksi makin meluas seiring rencana pengesahan sejumlah RUU pada Selasa
(24/9) meski DPR akhirnya memutuskan untuk menunda. Jokowi sebelumnya
juga telah meminta penundaan pengesahan RKUHP. Namun langkah mantan wali
kota Solo menuai kritik.
Sikap itu dinilai lambat oleh sejumlah pihak lantaran Jokowi baru
meminta penundaan pengesahan usai begitu banyak gejolak penolakan di
masyarakat. Terlebih, RKUHP sejak awal masuk sebagai salah satu usulan
rancangan UU yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri.
Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati mengatakan, Jokowi cenderung
melakukan 'politik pembiaran' dalam menghadapi polemik yang terjadi
belakangan ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sengaja lambat
merespons untuk mengulur waktu agar polemik yang terjadi dapat
terselesaikan seiring waktu berjalan.
"Jokowi sengaja mengulur supaya waktu yang menyelesaikan sendiri. Dia
tidak reaktif tapi membiarkan hal ini secara natural, karena kalau
Jokowi menunjukkan sikap politiknya secara jelas justru akan memperkeruh
suasana," ujar Wasisto kepada/CNNIndonesia.com/, Selasa (24/9).
Lihat juga:
Belasan Mahasiswa Ditangkap, Polisi Bubarkan Aksi di Bandung
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924230549-20-433628/belasan-mahasiswa-ditangkap-polisi-bubarkan-aksi-di-bandung/>
Menurutnya, sikap ini disebabkan fokus Jokowi yang terpecah menghadapi
berbagai persoalan selama beberapa bulan terakhir. Mulai dari rusuh
Papua, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), revisi UU KPK, hingga RKUHP
yang berujung protes mahasiswa. Semua persoalan itu dinilai butuh
perhatian besar dari Jokowi.
Di sisi lain, lanjut Wasisto, sikap Jokowi juga tersandera berbagai
macam pernyataan-pernyataan bawahannya. Ia menyebutkan Menkopolhukam
Wiranto hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kerap kali melontarkan
pernyataan kontroversial dalam menghadapi polemik mulai dari Papua
hingga persoalan RUU.
"Jokowi merasa tersandera dengan komentar dan/blunder/bawahannya sendiri
padahal itu mitra koalisinya. Ini yang membuat Jokowi tersandera," tuturnya.
Demonstasi mahasiswa menolak RKUHP di Bandung, Jawa BaratDemonstasi
mahasiswa menolak RKUHP di Bandung, Jawa Barat (CNN Indonesia/Hugo Simbolon)
Wasisto menganggap Jokowi perlu menetapkan skala prioritas untuk
menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi. Saat ini, menurutnya,
persoalan yang genting bagi Jokowi adalah RKUHP karena melibatkan
kepentingan publik.
Jokowi harus memastikan bahwa pasal-pasal kontroversial dalam beleid
tersebut tak akan dimasukkan meski pengesahannya ditunda.
Sementara terkait UU KPK yang telanjur disahkan, menurut Wasisto, tak
menutup kemungkinan Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK.
"Kalau UU KPK kemungkinan muncul judicial review dari aktivis dan
skenarionya setelah itu Jokowi bisa jadi mengeluarkan Perppu," ucapnya.
Lihat juga:
Kecewa DPR, Mahasiswa Semarang Jebol Gerbang Kantor Gubernur
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924114755-20-433335/kecewa-dpr-mahasiswa-semarang-jebol-gerbang-kantor-gubernur/>
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril meyakini penerbitan
Perppu KPK masih menjadi upaya efektif untuk mengembalikan kepercayaan
publik terhadap Jokowi. Oce tak menampik berbagai persoalan yang muncul
belakangan turut berpengaruh pada kewibawaan Jokowi sebagai kepala negara.
"Perppu sebenarnya paling efektif karena Perppu adalah kekuasaan
istimewa yang dimiliki presiden. Sekarang pertanyaannya apakah presiden
akan mendengarkan suara masyarakat untuk menggunakan kewenangannya
menerbitkan Perppu dan membatalkan UU KPK," ucap Oce seperti dikutip
dari wawancara CNN TV.
Oce mengatakan, sikap Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RKUHP
mestinya juga bisa diterapkan pada UU KPK. Terlebih, gelombang mahasiswa
yang menggelar protes juga meminta Jokowi agar menerbitkan perppu agar
UU KPK yang telah disahkan menjadi tidak digunakan.
"Dalam RKUHP, UU gelombang protes semakin besar, presiden kemudian cuci
tangan dan menarik diri dari pembahasan di parlemen. Pola seperti ini
mestinya bisa juga diterapkan di UU KPK. Kemarin menyatakan setuju
kemudian mendapat penolakan, presiden bisa siapkan Perppu," tuturnya.
*(psp/bmw)*
Bagikan :
--
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
