Sri Mulyani Bandingkan Urbanisasi di Indonesia dan Cina
Reporter:
Antara
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Jumat, 4 Oktober 2019 09:01 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernyanyi di panggung, selepas
menjadi Pembina Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor Kementerian
Keuangan, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Tempo/Caesar Akbar
<https://statik.tempo.co/data/2019/08/17/id_864691/864691_720.jpg>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernyanyi di panggung, selepas
menjadi Pembina Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor Kementerian
Keuangan, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Tempo/Caesar Akbar
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Menteri KeuanganSri
Mulyani<https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani>Indrawati mengatakan saat
ini pemerintah gencar meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui
urbanisasi sehingga menjadi pendorong utama dalam perbaikan
kesejahteraan dan inklusivitas masyarakat di Indonesia.
Ia menuturkan hal tersebut disebabkan pengelolaan arus urbanisasi China
yang lebih terintegrasi dibanding Indonesia. Sebabnya 1 persen
perpindahan penduduk RI ke perkotaan hanya menaikkan 1,4 persen PDB per
kapita, sedangkan China mampu mendorong kenaikan 3 persen PDB per kapitanya.
“Urbanisasi di Asia Selatan dan Indonesia kurang teratur dibanding
China. Semua orang bisa bilang China lebih terintegarasi dan terpusat
sehingga urbanisasinya lebih terstruktur,” katanya di Hotel Pullman,
Jakarta, Kamis.
Selain itu, menurutnya perolehan PDB per kapita Indonesia dari
urbanisasi juga masih lebih rendah dibanding negara-negara di Asia Timur
yaitu 1 persen perpindahan penduduk berhasil menciptakan rata-rata 2,7
persen peningkatan PDB per kapita.
Sri Mulyani menjelaskan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk
meningkatkan PDB melalui urbanisasi yaitu salah satunya dengan
mencermati pengelolaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur
agar manfaat peningkatan PDB per kapita lebih besar daripada 1,4 persen.
Dalam mengelola ibu kota baru tersebut akan diterapkan melalui
pengembangan perekonomian berbasis digital. Sebabnya ekonomi berbasis
digital dianggap mampu menyediakan unsur tambahan dalam pengelolaan
perencanaan perkotaan agar memberi dampak lebih signifikan terhadap
masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Ia melanjutkan, pemerintah juga telah mengadopsi prinsip-prinsip
Augment, Connect, dan Target (ACT) yang direkomendasikan oleh Bank Dunia
melalui pengembangan infrastruktur. Oleh sebab itu pemerintah bisa
memastikan semua masyarakat akan mendapat akses dan fasilitas yang sama
di semua daerah. Pemerintah akan menggelontorkan investasi modal sumber
daya manusia yang dialokasikan dalam APBN 2020 sebesar Rp 508,1 triliun
dan anggaran kesehatan sebesar Rp 132 triliun.
ADVERTISEMENT
“Kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk
jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar
dan bantuan non tunai,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp 423,3 triliun dalam
APBN 2020 untuk pengembangan infrastruktur. "Supaya masyarakat miskin
bisa memperbesar layanan dasar, jadi bagaimana Indonesia mengeluarkan
kebijakan sendiri agar lebih sejalan dan membantu penerapan prinsip ini
(ACT) dengan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses setara,”
kataSri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1255646/lantik-pejabat-kemenkeu-sri-mulyani-jangan-business-as-usual>.
Data dari Bank Dunia menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan
urbanisasi sejak 1950. Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata per kapita
naik hampir sembilan kali lipat dan proporsi penduduk yang tinggal di
perkotaan naik dari 12 persen menjadi 56 persen.
--
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
