Guru Besar: Jangan jerumuskan Presiden dengan terbitkan Perppu KPK
Jumat, 4 Oktober 2019 09:10 WIB
Guru Besar: Jangan jerumuskan Presiden dengan terbitkan Perppu KPK
Dokumentasi RDPU Pansus Angket KPK Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita
menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Dalam RDPU tersebut Romli
Atmasasmita mengatakan KPK gagal dalam mencegah tindak pidana korupsi,
tidak bisa menjalankan koordinasi supervisi, maupun pencegahan dan hanya
mengutamakan penindakan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka
Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach."
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita mengingatkan agar tidak menjerumuskan
Presiden Joko Widodo dengan mendesak menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir revisi UU KPK yang
baru disahkan oleh DPR.
"Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat Perppu pembatalan revisi
UU KPK menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga
kepresidenan," kata Romli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
*Baca juga:Analis sebut penerbitan Perppu KPK berpotensi timbulkan
konflik baru
<https://www.antaranews.com/berita/1095650/analis-sebut-penerbitan-perppu-kpk-berpotensi-timbulkan-konflik-baru>
Baca juga:Pakar: Tidak ada kegentingan memaksa, Perppu KPK bisa
inkonstitusional
<https://www.antaranews.com/berita/1094906/pakar-tidak-ada-kegentingan-memaksa-perppu-kpk-bisa-inkonstitusional>
Baca juga:Guru Besar LIPI: Terbitkan Perppu KPK sebelum pembentukan
kabinet
<https://www.antaranews.com/berita/1094288/guru-besar-lipi-terbitkan-perppu-kpk-sebelum-pembentukan-kabinet>*
Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah
diundangkan, maka akan melanggar UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
"Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka
Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach," ucapnya.
Perumus UU KPK tahun 2002 ini menyarankan, Presiden segera untuk
mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan
September 2019 lalu, dan mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru.
"Saran-saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan
percepat pelantikan pimpinan KPK baru," tuturnya.
*Baca juga:Istana temukan salah ketik dalam revisi UU KPK
<https://www.antaranews.com/berita/1095064/istana-temukan-salah-ketik-dalam-revisi-uu-kpk>
Baca juga:Golkar masih monitor uji materi MK terkait revisi UU KPK
<https://www.antaranews.com/berita/1095166/golkar-masih-monitor-uji-materi-mk-terkait-revisi-uu-kpk>
Baca juga:Peneliti : Publik ingin Perppu yang batalkan UU KPK terbaru
<https://www.antaranews.com/berita/1083792/peneliti-publik-ingin-perppu-yang-batalkan-uu-kpk-terbaru>*
Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno
Adji berpendapat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) terkait UU KPK yang baru disahkan DPR bisa inkonstitusional
bila tidak ada kegentingan yang memaksa.
"Meskipun penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan
bersifat subjektif, tetapi penerbitan Perppu terhadap UU KPK menjadi
tidak konstitusional. Sebab, Perppu tersebut tidak memenuhi syarat
kondisi 'kegentingan yang memaksa', sebagaimana parameter yang
disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan
Perppu," kata Indriyanto, di Jakarta, Kamis (3/10).
Selain itu, kata dia, bila Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan
UU KPK, sehingga UU yang baru itu menjadi tidak sah, maka akan terjadi
overlapping (tumpang tindih) dengan putusan MK nanti.
Apalagi, lanjut dia, bila akhirnya putusan MK nanti menolak permohonan
uji materi, yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru.
"Itu artinya tidak ada kepastian hukum, karena ada tumpang tindih dan
saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK,"
ucap Indriyanto.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
--
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
