Rakyatnya kecanduan agama, dibodohin habis2an dengan janji surga
akherat sementara elite menikmati sorga dunia..
On Friday, October 11, 2019, 12:43:58 PM PDT, B.H. Jo
<[email protected]> wrote:
Yang membuat negara maju, bukan tergantung dari pemerintah/Mafia
nya saja tetapi tergantung dari rakyatnya juga. Kalau
SDM/rakyatnya kurang berkualitas dan tidak mau bekerja keras
(maunya korupsi) dan mau berlenggang kangkung, mana negara bisa
maju.
On Friday, October 11, 2019, 12:45:20 PM CST, Jonathan Goeij
<[email protected]> wrote:
Ada puluhan pemenang nobel ekonomi dari UC Berkeley baik alumni
ataupun researcher, eh ini cuman segelintir orang Indonesia yg
sebenarnya tidak ada kontribusinya yg berati dalam ilmu ekonomi
tingkat dunia bikin nama baik rusak saja. Lebih baik jangan
pakai nama Mafia Berkeley, yg ada Mafia UI yang numpang belajar
di UC Berkeley itupun bisa diterima jadi mahasiswa karena
dikirim pemerintah bukan karena merit.
On Friday, October 11, 2019, 01:48:49 AM PDT, Lusi D.
<[email protected]> wrote:
Berikut analisis Rizal Ramli yang menelusuri kejahatan Mafia
Berkeley di Indonesia bersama kaum oligarkinya. Lusi.-
Rizal Ramli:
Mafia Berkeley Bikin Ekonomi Indonesia Dari Awal Babak Belur
Submitted by redaksi on Jumat, 11 Oct 2019 - 10:02
KONFRONTASI - SEJAK dulu hingga saat ini setiap kali turun ke
lapangan, baik sebagai jurnalis maupun selaku pengamat sosial,
saya kerap menemui sebuah pertanyaan dari sejumlah orang di
lapisan bawah. Begini pertanyaannya: “Kenapa ekonomi Indonesia
sejak awal selalu saja tumbuhnya sangat lambat. Padahal, negara
kita punya banyak uang dan punya kekayaan alam yang lebih
melimpah. Ke mana semua itu? Apakah ada orang jahat (penjahat
ekonomi) yang sengaja menguasai untuk kepentingan kelompoknya
saja? Saya memang sudah menjawab pertanyaan itu secara langsung
ke mereka dengan mengikutkan penjelasan singkat.
Misalnya dengan menggambarkan bahwa negara kita memang selalu
saja kecolongan dengan menempatkan sebagian besar pejabat
bermental rusak, dan lain sebagainya. Dan saya yakin, jawaban
itu tidaklah membuat mereka terlalu puas. Sebab memang saya
bukanlah orang berkompeten menjawab pertanyaan-pertanyaan
seperti itu. Tetapi setidaknya, rakyat tentu sangat membutuhkan
penjelasan riil terhadap sesuatu yang belum dipahaminya
tersebut. Olehnya itu, saya mencoba mengangkat sebuah jawaban
yang telah dikemukakan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian era
Presiden Gus Dur, melalui bukunya berjudul: “Rizal Ramli
Lokomotif Perubahan”, cetakan II (edisi revisi: 2009). Dalam
buku setebal 232 halaman tersebut, Rizal Ramli yang juga sempat
menjabat Menteri Keuangan itu secara spesifik menggugat Mafia
Berkeley sebagai kelompok yang sejak awal membuat ekonomi
Indonesia jadi babak belur.
Rizal Ramli menggambarkan kondisi tersebut melalui penulis
bukunya itu, Didin Abidin Masud dan Edy Mulyadi. Ia
menjelaskan, bahwa istilah Mafia Berkeley ditujukan pada
sejumlah menteri ekonomi yang menjadi penentu strategi
pembangunan Indonesia pada awal orde Baru. Sebelum menduduki
berbagai posisi strategis di pemerintahan, mereka menimba ilmu
ekonomi di Universitas California, Berkeley, pada tahun
1960-an. Rizal Ramli menyebut tokoh sentral Mafia Berkeley
adalah Widjojo Nitisastro, yang menjadi Ketua Bappenas sejak
Kabinet pembangunan I, tahun 1969.. Disebutkannya, kolega
Widjojo, antara lain, Ali Wardhana, Emil Salim, Sumarlin
(alumnus Pittsburgh University, tapi mengikuti garis kebijakan
Mafia Berkeley), dan Saleh Afiff. Radius Prawiro yang
berpendidikan akuntan dari Belanda, juga masuk kelompok
generasi pertama Mafia Berkeley.
Dikatakannya, sebagai konseptor dan arsitek utama pembangunan
ekonomi Indonesia 1966-1997, Widjojo amat leluasa menempatkan
kolega dan kadernya untuk menduduki posisi penting di berbagai
kementrian. Emil Salim, Sumarlin, Saleh Afiff, diorbitkan ke
posisi menteri setelah “magang” di Bappenas. Demikian pula,
katanya, generasi ekonom yang lebih muda, terus mendaki ke
posisi empuk di pemerintahan setelah berkarier di Bappenas.
Mereka, antara lain Adrianus Mooy, BS Moelyana, Sudradjad
Djiwandono, dan Boediono. Kebijakan makro ekonomi yang diusung
Mafia Berkeley, menurut Rizal Ramli, adalah pengendalian laju
inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat,
liberalisasi sektor keuangan –dikenal dengan istilah deregulasi
dan debirokratisasi pada tahun 1980-an, liberalisasi sektor
industri dan perdagangan, dan privatisasi alias penjualan aset
milik negara. Yang menarik, kehadiran B.J. Habibie yang dengan
cepat merebut simpati Soeharto, membuat kubu Widjojo Cs
menemukan rival yang sepadan dalam sirkulasi elit birokrasi.
Habibie, menurut Rizal Ramli, lewat "markasnya" di Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga berhasil
menempatkan orang-orangnya di kabinet, seperti Wardiman
Djojonegoro dan Rahardi Ramelan.
Meski Habibie menjadi rival kuat dalam “memperebutkan” kursi
kabinet, toh dalam cetak biru pembangunan ekonomi, posisi Mafia
Berkeley tak tergoyahkan. Rizal Ramli melihat generasi kedua dan
ketiga Mafia Berkeley masih bertebaran di Bappenas, Departemen
Keuangan, dan Bank Indonesia. “Banyak anggota dan murid Mafia
Berkeley yang menduduki posisi kunci di bidang ekonomi menjadi
saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank
dunia, dan USAID,” kata Rizal Ramli dalam seminar “50 Tahun
Mafia Berkeley vs Gagasan Alternatif pembangunan ekonomi
indonesia”, di Jakarta, beberapa tahun lalu. Rizal Ramli
memandang, meski ditopang rezim otoriter selama lebih dari tiga
dekade, Mafia Berkeley nyatanya memang gagal menjadikan
Indonesia sebagai negara besar di Asia. Rizal Ramli pun
menunjuk pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita
Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu
kurang dari US$100 per kapita. Namun setelah lebih dari 40
tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004,
Indonesia mencapai sekitar US$ 1.000; Malaysia US$ 4.520; Korea
Selatan US$ 14.000; Thailand US$ 2.490; Taiwan US$ 14.590;
China US$ 1.500. Dan ini sekaligus menunjukkan, bahwa ternyata
kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley yang nyaris 40 tahun itu
tidaklah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan
hanya mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal
(failed state) di Asia.
Atau dengan kata lain, Mafia Berkeley telah gagal membawa
Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia
walaupun didukung rezim otoriter selama 32 tahun. Dan hal ini
menurut Rizal Ramli tentu sangat menyedihkan dan amat
memprihatinkan, sebab selain ketinggalan dari segi pendapatan
per kapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang
memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang
paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri
yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan,
Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki
sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Bahkan, menurut
Rizal Ramli, di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley,
utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang
rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita
sekitar US$ 1.000. Dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal
serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang
luar negeri. Bagi Rizal Ramli, Mafia Berkeley juga gagal
melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong
pegawai negeri dan TNI untuk bertindak koruptif karena
penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi.
Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk
mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan
mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing
di BI, depKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi
tersebut, Rizal Ramli menilai, Mafia Berkeley tidak memiliki
empati terhadap nasib pegawai negeri dan TNI sehingga tidak
berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan TNI.
“Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai
negeri dan TNI menjadi koruptor,” tulis Rizal Ramli dalam
bukunya tersebut. Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh
Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk
mengatasi krisis ekonomi pada bulan oktober 1997. Keterlibatan
IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Padahal,
menurut Rizal Ramli, tanpa keterlibatan IMF pun krisis ekonomi
akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil
(pertumbuhan ekonomi antara -2% sampai 0%) pada tahun 1998,
tetapi keterlibatan IMF malah telah mengakibatkan ekonomi
indonesia anjlok luar biasa -12,8% pada tahun 1998.
Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk
kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), justru hanya
meningkatkan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi
nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp
600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dollar
masih terasa sampai saat ini. Dan ini ibarat dokter yang
dimintai pertolongannya untuk menyembuhkan penyakit pasien.
Dokter tersebut tak hanya gagal menyembuhkan penyakit, tetapi
juga telah melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu, karena
ternyata semua itu hanya membebankan biaya kegagalannya kepada
sang pasien. Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut,
anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang
menyesatkan, yaitu mereka menuding bahwa semua itu adalah
akibat perilaku mantan presiden Soeharto. Rizal Ramli yang
pernah dipenjara pada era Orde Baru karena aktif menentang
keras pemerintahan Presiden Soeharto itu pun menampik, bahwa
memang Soeharto penuh KKN, tapi berbagai kegagalan yang timbul
tentunya tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Rizal
Ramli pun menggugat Mafia Berkeley ikut bertanggungjawab karena
selama ini merekalah yang merumuskan strategi, kebijakan dan
terlibat dalam implementasinya.
“Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran
sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh
Soeharto,” ujar Rizal Ramli. Adalah sangat tidak
bertanggungjawab dan tidak ksatria, bisa menikmati jabatan
selama 32 tahun, ikut merasakan privileges dan ekses kekuasaan
Soeharto, tetapi kemudian mereka malah menimpakan semua
kegagalan dan kesalahan hanya kepada Soeharto, itupun baru
berani mereka katakan setelah Soeharto tidak berkuasa. Mengapa
Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang
sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40
tahun? “Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang
dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia
sebagai subordinasi (sekadar kepanjangan tangan) dari
kepentingan global,” ungkap Rizal Ramli. Padahal, lanjutnya
lagi, tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan
kesejahteraannya dengan mengikuti model Konsensus Washington.
Kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000)
menurut Rizal Ramli adalah contoh monumental dari kegagalan
tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari
model Konsensus Washington seperti jepang, Taiwan, Korea
Selatan, Malaysia, dan Cina berhasil meningkatkan kesejahteran
dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang
berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang
memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta,
serta ketergantungan utang yang minimal.
“Dua negara Asia, Indonesia dan Filipina yang patuh pada
Konsensus Washington, mengalami kemerosotan ekonomi
terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, dan
ketimpangan pendapatan sangat mencolok,” kata Rizal Ramli.
Dengan memahami penjelasan di atas dari Rizal Ramli sebagai
tokoh terkemuka di bidang ekonomi yang tak pernah berhenti
memperjuangkan ekonomi kerakyatan ini, tentulah dapat ditebak
bagaimana kondisi dan wajah ekonomi Indonesia ke depan apabila
para mafia ini masih bercokol nantinya dalam pemerintahan yang
baru.
(Jft/Kompasiana/Ilustrasi/Desain repro Abdul Muis Syam S)
Tags: Rizal Ramli : Mafia Berkeley ekonomi Babak Belur
