Aneka ragam berita tentang RR. 1.:
Rizal Ramli Punya Cara Canggih Bikin Buzzer Game Over Rabu, 09 Oktober 2019, 05:29 WIB Laporan: Widian Vebriyanto Pendengung atau buzzer di media sosial berpotensi merusak tatanan demokrasi Indonesia. Ini lantaran peran mereka berpotensi mencabik-cabik kerukunan antar anak bangsa. Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Indonesia, Adhie Massardi menyebut bahwa buzzer merupakan seburuk-buruknya sampah dalam demokrasi. Ini lantaran mereka masuk dalam kategori B3, yaitu mengandung bahan berbahaya, dan beracun. Baca: Dia menguraikan bahwa buzzer kini sudah berubah menjadi preman dunia maya. Mereka bertugas menakut-nakuti dan menyesatkan publik. “Buzzer harus game over demi kedamaian dunia maya,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (8/10). Menurunya ada satu orang yang mampu membuat buzzer game over secara sistematis. Sosok itu adalah Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR Rizal Ramli. “Bang RR (Rizal Ramli) punya cara canggih untuk bikin buzzer game over secara TSM (terstruktur, sistematis, masif),” tegasnya. Adhie berpendapat bahwa buzzer muncul lantaran ekonomi sedang sulit. Sehingga mereka rela menjadi pasukan maya bayaran demi mendapatkan uang dengan mudah. Sementara Rizal Ramli, sambungnya, merupakan sosok yang mampu membuat ekonomi Indonesia bangkit. Banyak jurus-jurus jitu dari sang rajawali yang mampu membuat ekonomi tumbuh dan tidak mentok di lima persen. Bahkan bisa tumbuh hingga dua digit. “Sehingga tercipta jutaan lapangan kerja yang lebih mulia dan penghasilannya jauh lebih besar ketimbang jadi buzzer,” pungkasnya. EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO 2.: Nunggak BPJS Tidak Bisa Berpanjang SIM, Rizal Ramli: Kejam Banget! Kamis, 10 Oktober 2019, 13:59 WIB Laporan: Ruslan Tambak Pemerintah resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang akan berlaku awal 2020. Kebijakan ini diambil untuk menutup defisit BPJS kesehatan yang terus mebengkak. Bukan hanya menaikkan iuran, peserta yang menunggak pembayaran iuran juga akan kena sanksi, diantaranya tidak bisa memperpanjang SIM, paspor hingga tidak bisa mengajukan kredit perbankan. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengatakan, tawaran sanksi-sanksi itu sangat mengada-ada. "Saya enggak setuju sanksinnya misalnya soal SIM tadi. Buat rakyat kita, SIM itu buat kerja kok, ngojek dan seterusnya," kata RR sapaan akrab Menko Pereokomian era Presiden Gus Dur itu dalam acara talkshow tvOne "BPJS Kesehatan: Iuran Naik, Nunggak Disanksi", Rabu malam (9/10). BPJS Kesehatan memang sangat diperlukan rakyat agar sehat dan sejahterah, tapi bukan berarti program ini malah membebenai. "Saya enggak setuju itu, yang enggak bayar (BPJS) enggak bisa bikin SIM. Ini kejam banget, buat rakyat di bawah punya SIM itu bisa ngojek, masak buat cari makan saja dibikin susah," ujar RR lagi. Untuk itu, dia memberikan solusi terkait masalah yang membelit BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan cara, meningkatkan iuran dari korporasi karena selama ini dinilai belum optimal. Juga, harus dilakukan pembenahan sistem IT BPJS Kesehatan. EDITOR: RUSLAN TAMBAK 3.: RMOL.ID Home Politik Pengamat: Kapasitas Rizal Ramli Untuk Jadi Menteri Ekonomi Tak Perlu Diragukan Jumat, 18 Oktober 2019, 09:37 WIB Laporan: Jamaludin Akmal Kementerian Ekonomi menjadi salah satu pos yang diperebutkan para elite politik. Sehingga Presiden Joko Widodo harus bisa memilih menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional yang tidak mencampur adukkan kepentingan politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan, terdapat tiga sektor kementerian yang harus dikelola oleh kalangan profesional, salah satunya di Kementerian Ekonomi yang menjadi penentu nasib bangsa. "Kalau kita bicara normatifnya, ada sejumlah postur kementerian itu harus dari kalangan profesional, misalnya ekonomi, hukum dan industri. Ini tiga sektor yang sebenarnya secara logika sederhana harus dipegang oleh teman-teman yang profesional," ucap Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10). Namun, Kementerian Ekonomi menjadi bagian yang diinginkan oleh elit politik. Sehingga, kursi menteri di bidang ekonomi terjadi perebutan oleh para partai politik. "Makanya di sinilah kemudian terjadi tarikan politik yang tidak sederhana antra parpol dan presiden tentu saja," jelasnya. Ia menilai, sosok Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli memiliki kapasitas yang baik untuk duduk di jajaran menteri ekonomi. Ketika Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Ia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dari minus 3 persen menjadi hampir 6,5 persen. Hal itu dilakukan dengan cara tidak bergantung pada Internasional Monetary Fund (IMF) Selain itu, di era itu pula Indonesia jadi satu-satunya pemerintahan yang berhasil mengurangi indeks kesenjangan ekonomi serta tidak melakukan impor beras selama kurun waktu dua tahun, sambil tetap menjaga kestabilan harga. Pada era Gus Dur yang singkat itu juga, kenang Rizal, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik dua kali lipat. Selain itu, Rizal juga berhasil mengurangi utang Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari awalnya USD 85 miliar menjadi USD 35 miliar, atau berkurang USD 50 miliar. Hal itu menjadi sejarah pengurangan utang terbesar di Indonesia. EDITOR: AZAIRUS ADLU
